SOAL UAS HUKUM ACARA PERDATA GENAP 2013/2014

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
FAKULTAS HUKUM UNISI
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Mata Kuliah/SKS : Hukum Acara Perdata
Dosen Penguji: TIARRAMON, SH, MH, Sifat Ujian : Close Book, Klas : C

(Jawablah 5 dari 6 pertanyaan yang disediakan)

1. Apakah sutau gugatan yang telah dimasukan ke pengadilan dapat dirubah dan dicabut, coba saudara jelaskan secara singkat ? dan jelaskan secara singkat isi suatu gugatan ?
2. Sebutkan tahap-tahap dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan ?
3. Dalam proses pemeriksaan perkara perdata, ada yang disebut dengan tahap pembuktian. Jelaskan secara apa yang diamaksud dibawah ini :
a. Pembuktian
b. Alat-alat bukti perkara perdata
c. Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan
d. Kekuatan alat bukti, beserta contohnya
4. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memenuhi syarat susunan dan isi putusan. Coba saudara sebutkan ? dan sejauhmana kekuatan hukum sebuah putusan (vonis) ? dan apa yang dimaksud dengan dengan putusan declaratoir, condemnatoir dan konstitutif, berikan contoh masing-masing ?
5. Terhadap putusan hakim apabila ada pihak merasa tidak puas atau keberatang dapat melakukan upaya hukum. Coba saudara sebutkan upaya hukum tersebut dan tenggang waktu mengajukan upaya hukum tersebut ?
6. Mengapa perlu dilakukan eksekusi dalam perkara perdata ? apakah semua putusan hakim dapat dieksekusi ?.

By. Copy Right
Padepokan Rejoso, berotak london berhati masjidil haram 2014

 

 

Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Praperadilan

1. Dasar hukum praperadilan
Bantuan hukum ini diberikan kepada seseorang (tersangka) sebelum pemeriksaan pokok perkaranya di persidangan. Misalnya perkara pokoknya adalah pembunuhan yang dituduhkan kepada seseorang, maka sebelum perkara pembunuhan di sidang, perkara praperadilannya saja dulu di disidangkan.
Tentang adanya praperadilan, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Selanjutnya Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, tentang :
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
b. Penghentian penuntutan;
c. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Dalam persidangan praperadilan tidak diperiksa dengan majelis hakim, melainkan dengan hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat 2 KUHAP). Pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dan paling lambat dalam tempo 7 hari hakim sudah haus menjatuhkan putusannya. Dalam praktik umumnya praperadilan dapat diputus sesuai dengan yang dimaksud KUHAP, karena para pihak yang berpekara berniat menyelesaikan perkara dengan cepat.
2. Pemohon dan termohon praperadilan
Pemohon peradilan yang dimaksud disini adalah orang yang mengajukan praperadilan ke pengadilan, sedangkan termohon adalah lembaga / instansi yang diajukan praperadilan.
Pemohon praperadilan pada dasarnya adalah tersangka, namun demikian dapat juga dari pihak ketiga. Pemohon dari pihak tersangka karena adanya salah tangkap dan salah tahan. Seseorang yang ditangkap atau ditahan oleh penyidik tidak disertai dengan surat perintah penangkapan atau penahanan, maka dapat dibawa ke sidang praperadilan. Kemudian tersangka dapat juga menggugat ganti kerugian akibat tidak sahnya tindakan tersebut.
Sedangkan pemohon dari pihak ketiga adalah pihak ketiga yang ada hubungannya dengan terangka, seperti keluarga tersangka (orang tua, saudara, istri/suami) karena dalam surat penangkapan atau surat penahanan keluarga tersangka wajib diberikan salinan surat tersebut, agar pihak keluarga mengetahui keberadaan tersangka. Selain itu pihak ketiga dalam tuntutan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan yaitu korban dalam peristiwa pidana.
Selanjutnya termohon dalam hal ini adalah penyidik atau penuntut umum, tergantung terjadinya tindakan yan dianggap tidak sah oleh pemohon terjadi di tingkat penyidikan atau penuntutan.
Dalam proses praperadilan peran advokat/pengacara tergolong penting dalam memberikan bantuan hukum, jika pemohon memang berkehendak menggunakan jasa advokat, karena akan memperlancar proses persidangan.
3. Acara pemeriksaan praperadilan
Dalam hukum acara pidana mengenai 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan perkara yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan praperadilan termasuk acara pemeriksaan cepat. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP.
Acara pemeriksaan praperadilan sebagai berikut :
a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
4. Isi putusan pra peradilan
Isi putusan praperadilan memuat hal sebagai berikut (Pasal 82 ayat 3 KUHAP) :
a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.
Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, kecuali adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 83 ayat 1 dan 2 KUHAP).
5. Gugurnya permohonan praperadilan
Persidangan praperadilan hanya dapat dilakukan ketika perkara pidana sedang diproses di tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan. Dengan kata lain, sebelum perkaranya diproses (disidangkan) di pengadilan. Jika suatu perkara pidana sudah mulai disidangkan sementara sidang praperadilannya belum selesai, maka berakibat permohonan praperadilan menjadi gugur (Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP).
6. Upaya hukum terhadap putusan praperadilan
Maksud upaya hukum disini adalah upaya perlawanan pemohon terhadap putusan praperadilan, baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi atau peninjauan kembali.
Kalau merujuk dari Pasal 83 ayat (1) KUHAP praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Jika tidak dapat dilakukan upaya banding ke pengadilan tinggi, apakah dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung ? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 464/Pid/1985 tanggal 13 Sepetember 1985. Dalam putusan ini, MA menegaskan upaya hukum kasasi terhadap praperadilan tidak dapat diterima. Namun dalam perkara praperadilan lainnya, putusan MA Nomor 35 K/Pid/2002 tanggal 6 Maret 2002 permohonan kasasi Jaksa Agung dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ini menunjukkan ada terobosan hukum dalam rangka menegakkan hukum pada saat itu.
Selanjutnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung melalui Pasal 45 A ayat (2) huruf a menegaskan bahwa terhadap putusan praperadilan termasuk perkara yang terkena pembatasan untuk di kasasi (tidak boleh di kasasi). Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut kasasi terhadap putusan praperadilan sudah tidak diperbolehkan lagi.

demo-unisi.jpg

SOAL UJIAN BANTUAN HUKUM (Klas VI C)

1. Apa yang saudara ketahui tentang Bantuan Hukum ? dan sebutkan peraturan perundang-undang yang terkait dengan Bantuan     Hukum !
2. Jelaskan secara singkat, mengapa negara perlu memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin ?
3. Apa yang dimaksud dengan pemberian bantuan hukum Litigasi dan NonLitigasi ? berikan contoh masing-masing !
4. Coba saudara jelaskan apa maksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP terkait dengan Bantuan Hukum ?
5. Jelaskan secara singkat istilah-istilah dibawah ini :
a. Pemberi Bantuan Hukum
b. Penerima Bantuan Hukum
c. Prodeo
d. Bantuan hukum korban tindak pidana

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

 

A. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1.     Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

2.     Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

3.     Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

1.     Berbadan hukum;

2.     Terakreditasi;

3.     Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

4.     Memiliki pengurus; dan

5.     Memiliki program Bantuan Hukum.

 

B.   Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

1.        Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

2.        Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

1.     Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

2.     Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud diata Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.

Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

 

C.   Pemberian Bantuan Secara Litigasi

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

1.     Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

2.     pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

3.     pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

D.   Pemberian Bantuan Secara Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

1.     Penyuluhan hukum;

2.     Konsultasi hukum;

3.     Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

4.     Penelitian hukum;

5.     Mediasi;

6.     Negosiasi;

7.     Pemberdayaan masyarakat;

8.     Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

9.     drafting dokumen hukum.

 

E.   Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain sumber pendanaan APBN, pendanaan dapat berasal dari:

1.     Hibah atau sumbangan; dan/atau

2.     sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Daerah juga dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum in diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.

Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

F.    Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

1.     Identitas Pemberi Bantuan Hukum;

2.     Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan

3.     Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) PP 42/2013. Mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.  Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.

Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1.     Total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;

2.     Data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;

3.     Jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;

4.     Ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

5.     Penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;

6.     Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan

7.     Kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.

Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.  Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.

Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

 

G.  Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.  Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP 42/2013. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

1.     Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

2.     Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

3.     Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

 

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP 42/2013 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP No. 42/2013.

Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PP 42/2013.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri

         

H.  Pertanggungjawaban

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) PP. 42/2013 .

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:

1.     Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

2.     Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PP No. 42/2013, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

 

I.      Pengawasan

Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.  Pengawasan oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)  PP 42/2013 mempunyai tugas :

1.     Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

2.     Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;

3.     Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

4.     Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;

5.     Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

6.     Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.  Panitia pengawas daerah terdiri atas wakil dari unsur:

1.     Kantor Wilayah Kementerian; dan

2.     biro hukum pemerintah daerah provinsi.

Panitia pengawas daerah mempunyai tugas:

1.     Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

2.     Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan

3.     Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Panitia pengawas daerah dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:

1.     Membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;

2.     menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau

3.     Tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 d iatas, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

A.   Pengertian

Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan.

Pada dasarnya seseorang sudah berhak mendapat bantuan hukum, misalnya didampingi oleh advokat sudah mulai sejak adanya perkara pidana misalnya seseorang ingin membuat laporan pengaduan ke Kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, maka dalam hal ini dapat minta bantuan advokat untuk mendampingi ke kantor Kepolisian. Atau misalnya seseorang dilaporkan telah melakukan tindak pidana lalu dipanggi Polisi sebagai terlapor atau saksi, maka dapat juga didampingi oleh advokat.

Dalam praktik biasanya kebutuhan advokat mulai sejak seseorang menjadi tersangka di tingkat penyidikan (Kepolisian/Jaksa) sampai dengan menjadi terdakwa di pengadilan.

Dasar hukum tentang hal ini diatur dalam Pasal 54 KUHAP berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

 

B.   Bantuan Hukum  Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan

Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Paal 1 angka 14 KUHAP).

Status seseorang sebagai tersangka dimulai sejak di tingkat penyidikan (Kepolisian/Kejaksaan) sampai ditingkat penuntutan (Kejaksaan).

Dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rangka pembelaan perkara dapat dilakukan sebagai berikut :

  1. Menyiapkan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar sahnya mendampingi tersangka, jika tidak ditunjuk oleh penyidik (Prodeo). Surat kuasa khusus tersebut ditunjukan kepada penyidik.
  2. Memeriksa dan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi tersangka, misalnya surat penangkapan dan penahanan. Jika ditemukan surat penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah maka dapat diajukan praperadilan (Pasal 77 ayat 1 KUHAP.
  3. Mengajukan pemohonan untuk tidak ditahan atau permohonan penangguhan penahanan, jika diperlukan.
  4. Meminta kepada penyidik agar segera memeriksa tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke penuntutan (Kejaksaan) = Pasal 50 ayat (1) KUHAP.
  5. Tunjukan kepada penyidik kartu izin praktik sebagai advokat/pengacara ketika akan mendampingi tersangka (UU Advokat).
  6. Sebelum pemeriksaan oleh penyidik  dimulai usahakan dahulu bertemu tersangka untuk berdiskusi tentang perkara yang sedang dihadapinya. Lalu berikan nasihat-nasihat hukum (advis) dalam rangka kepentingan tersangka.
  7.  Dampingi tersangka pada saat penyidikan dari awal sampai akhir. Perhatikan, dengar, rekam atau catat dengan baik setiap tanya jawab antara penyidik dan tersangka.
  8.  Ajukan keberatan jika penyidik dalam memeriksa tersangka ada unsur paksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM sehingga membuat tersangka tidak bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP).
  9.  Ajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada. Saksi ini diajukan terutama jika tersangka tidak mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya. 
  10. Meminta kepada penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka (Pasal 72 KUHAP).1
  11. Dampingi tersangka di tingkat  penuntutan (Kejaksaan).

Bersambung……..

Soal UAS Pengantar Ilmu Hukum 2013/2014

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2013/2014

FAKULTAS HUKUM UNISI

 

Mata Uji / SKS     : PENGANTAR ILMU HUKUM / 3

Waktu                   : 90 Menit

Klas                      : I / B

Dosen Penguji      : TIARRAMON, SH., MH,

Sifat Ujian            : TERTUTUP.

Petunjuk :

  1. Jawablah dengan singkat dan jelas
  2. Jawablah 5 pertanyaan dari 8 pertanyaan yang disediakan

Pertanyaan :

  1. Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah ada kaidah/norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya yaitu kaidah agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Coba saudara jelaskan secara singkat !
  2. Ilmu Hukum meliputi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dan ilmu tentang kenyataan. Coba saudara jelaskan singkat maksudnya !
  3. Hukum dibentuk atau diadakan di tengah-tengah masyarakat pasti ada tujuannya. Coba saudara sebutkan tujuannya dengan mengacu dari teori yang ada ! ?
  4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat sumber-sumber hukum formal ?
  5. Berdasarkan klasifikasi/pembagian hukum, menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan privat/sipil. Coba saudara bedakan kedua hukum tersebut, berikan juga contohnya !
  6. Hukum dibuat/dibentuk untuk ditegakkan dan diberlakukan. Coba saudara jelaskan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum dan apa perbedaan berlakunya hukum menurut teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan negara ?
  7. Hukum dibuat/dibentuk untuk diberlakukan dan ditegakkan. Untuk itu hukum harus memenuhi syarat berlakunya. Coba saudara jelaskan secara singkat, apa yang menjadi syarat berlakunya hukum dan fungsi hukum dalam masyarakat ?
  8. Jelaskan secara singkat, istilah dibawah ini :

a. Peristiwa hukum     b. Hubungan hukum e. Perbuatan Hukum

c. Hak dan Kewajiban  d. Subjek Hukum

 

Selamat Mengerjakan –

 

“ Barangsiapa makin bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya,

 maka ia akan jauh dari Allah “ (Al Hadist, Bidayatul Hidayah).

“Yang paling berat menerima siksaan di hari kiamat ialah orang yang berilmu,

tetapi ilmunya tidak bermamfaat (Al hadist, Bidayatul Hidayah). 

Copy Right : By. Padepokan Rejoso 2014, “berotak london berhati masjidil haram”
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.