Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1979

Dikirim/ditulis pada 13 December 2007 oleh Romli Atmasasmita

Oleh: Romli Atmasasmita 

Pengantar
Kerjasama penegakan hukum dalam  hubungan internasional  telah  terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional.[3] Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tsb pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika   tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan,penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tsb tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas(timbale balik)[4]

Kerjasama penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi , kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya seperti, dengan “mutual assistance in criminal matters”,  atau “mutual legal assistance treaty”(MLAT’s); “transfer of sentenced person (TSP); “transfer of criminal proceedings”(TCP), dan “joint investigation” serta “handing over”. Kerjasama penegakan hukum tersebut secara lengkap diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption)tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention Against Corruption; dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime) tahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah Indonesi pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal assistance dan joint investigation saja.

Pemerintah Indonesia telah memiliki  “undang-undang payung”(umbrella act) untuk ekstrradisi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan asset, dengan  Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual assistance in criminal matters).Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian esktradisi untuk tujuan penyerahan orang(pelaku kejahatan ), sedangkan perjanjian MLTA’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan,penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.[5]

Permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan ybs. Kedua bentuk perjanjian tersebut harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah. Hal ini berarti permintaan esktradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbale balik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengembalian aset kejahatan dari pelaku kejahatan ybs.[6]  Merujuk kepada UN Model tentang Mutual Assistance in Criminal Matters(1990) sangat jelas bahwa, perjanjian Treaty on Mutual Legal Assistance negara anggota Asean tidak dibolehkan untuk tujuan antara lain penyerahan tersangka(Pasal 2) .

Sebaliknya dalam perjanjian Ekstradisi juga-sekalipun tidak dinyatakan secara tegas- ditafsirkan untuk hanya tujuan penyerahan orang sebagaimana ditegaskan dalam judul perjanjian antara Indonesia dan Singapura, “Treaty Between The Government of  The Republic of  Singapore and The Government of the Republic of Indonesia for The Extradition of Fugitives”. Pasal 1 Perjanjian tsb menegaskan antara lain:”Each Part agree to extradite to the other…any person who is found …”.

Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM ketika itu, Hamid Awaludin; bersama-sama dengan 7(tujuh) negara anggota Asean termasuk Singapura telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) pada tanggal 29 November tahun 2004 [7], dan sampai saat ini belum diajukan pemerintah untuk proses ratifikasi ke DPR RI. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hasan Wirayuda, juga telah menandatangani, “ perjanjian ekstradisi tsb dengan Pemerintah Singapura pada tanggal 27 April 2007.

Mengapa Ekstradisi?
Kilas balik terhadap pertanyaan tsb di atas merupakan jawaban yang tepat untuk memahami mengapa diperlukan bentuk perjanjian seperti ini dalam kerjasama penegakan hukum. Kebutuhan adanya perjanjian esktradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu di mana  pelakunya melarikan diri ke LN sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikanke negara asalnya dengan tujuan penuntutan atau menjalani pidana.

Pengertian transnasional itu sendiri dalam hukum internasional selain memiliki konotasi keterlibatan dua sistem hukum dan hukum(nasional) positif dari dua negara atau lebih, juga memiliki lingkup luas dari awal terbentuknya lembaga ekstradisi. Karakter perjanjian ekstradisi pasca abad pertengahan,selain aspek penuntutan,  terkandung juga aspek perlindungan hukum karena pengaruh pendekatan “humanitarian” dan berkembangnya masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum dalam perjanjian ekstradisi pasca perang dunia kedua, ditujukan terhadap pelaku kejahatan dimaksud agar ybs memperoleh hak-hak hukum secara benar dan diadili kembali oleh suatu proses peradilan yang “impartial” dan “fair” di negara yang peminta (requesting state) dan tidak dilatar-belakangi oleh sentiment atas dasar ras,etnis,agama dan politik. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi sejatinya bukan untuk tujuan penghukuman pelaku kejahatan ybs melainkan untuk tujuan kerjasama dalam melancarkan  penyerahan semata-mata seseorang ke negara asalnya. Proses peradilan pasca penyerahan merupakan yurisdiksi negara asal ybs, bukan lagi yurisdiksi negara yang diminta ekstradisi(requested state). Namun demikian, jaminan perlindungan hukum di atas agar tetap mengikat dituangkan ke dalam persyaratan perjanjian ekstradisi yang bersifat baik “mandatory obligation” maupun “non-mandatory obligation”.

Karakter dan tujuan perjanjian ekstradisi sejak pertengahan abad ke 19 telah sangat maju dan sangat manusiawi di mana tujuan yang bersifat diskriminatif baik atas dasar etnis, ras dan latar belakang politik dalam perjanjian ekstradisi masa lampau telah ditiadakan dan sekaligus dimuat sebagai prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh para negara pihak dalam perjanjian tsb. Saat ini perkembangan praktik hukum internasional dalam perjanjan ekstradisi menceminkan satu persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertentu lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas atau berdasarkan suatu “comity” semata-mata.[8] Sekalipun masih banyak negara yang lebih suka melalui suatu perjanjian akan tetapi masih terjadi penyerahan tsb didasarkan atas asas resiprositas atau “comity” saja. Atas dasar praktik penyerahan tersangka/terdakwa dalam hubungan internasional tsb maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa, ekstradisi mencerminkan kesamaan kepentingan (mutual interest) dan keuntungan yang sama (mutual benefit) antara negara yang teerlibat dalam penyerahan tsb serta merefleksikan tingkat intensitas dan kesinambungan hubungan politis antara dua negara atau lebih.[9]

Adakah kewajiban negara diminta (requested state) memenuhi permintaan negara peminta (requesting state) ?
Pertanyaan ini dapat dijawab melalui teori perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (UN Convention on the Law of the Treaty) tahun 1969, dan dapat dijawab berdasarkan praktik hubungan internasional. Pertama, berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian internasional yang berlaku, “pacta sunt servanda”(Pasal 26) dan ketentuan bahwa, suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional (Pasal 27) maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Namun di dalam praktik hubungan internasional, khususnya di dalam perjanjian ekstradisi bilateral, prinsip-prinsip umum tsb di atas   dapat disimpangi sepanjang penyimpangan tersebut disepakati kedua belah pihak yang terikat ke dalam perjanjian esktradisi tsb.[10]

Penyimpangan tsb dapat diketahui dari ketentuan mengenai “penolakan”(refusal) atau “exception”(kekecualian) di dalam perjanjian ekstradisi.[11] Semakin banyak syarat penolakan suatu permintaan ekstradisi dimuat dalam suatu perjanjian ekstradisi maka semakin sulit perjanjian tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Sebagai contoh, di dalam perjanjian Indonesia dan Singapura tanggal 27 tahun2007, Pasal 1 menegaskan:”Each Party agrees to extradite to other,…any person who is found in the territory of he Requested Party and is wanted in the Requesting Party for any prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, as decribed in Article 2 of ths Treaty, committed within the jurisdiction of the Requesting Party”.

Ketentuan tersebut diperkuat  Pasal  2 ayat (4) yang menegaskan bahwa, perjanjian ini dapat berlaku surut 15(lima tahun) sejak perjanjian ekstradisi ini berlaku efektif. Kedua ketentuan tsb tersurat memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengusut kembali para pelaku kejahatan termasuk korupsi masa lampau. Namun demikian ketentuan yang tampak “menguntungkan” Indonesia tersebut dikesampingkan oleh banyaknya kewajiban masing-masing negara terutama Indonesia untuk dapat melaksanakan perjanjian ini secara efektif.  Pertama, di dalam  Pasal 4 tentang “Mandatory Exception to Extradition”, dimuat sebanyak 9(sembilan syarat penolakan yg bersifat wajib) terdapat pada ayat (1) dan ayat (2) ; sedangkan di dalam Pasal 5, tentang, “Discretionary Exception to Extradition”, telah dimuat sebanyak, 8(delapan) syarat penolakan opsional, dengan kekecualian (ayat 2 dan ayat 3). Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia, hanya memuat 5(lima) syarat penolakan baik yang bersifat “mandatory obligation” maupun yang bersifat “non-mandatory obligation” (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2).

Kekecualian terhadap syarat penolakan yang bersifat wajib terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, yang berbunyi:” Extradition shall not (wajib,pen) be granted under this Treaty in any of the following circumstances: where the extradition of a fugitives is requested for the purpose of carrying out a sentence, and it appears that the conviction was obtained in his absence, unless: (i) he had the opportunity of being present at his trial; and (ii) he would, if surrendered, he entitled to be retried in his presence”.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g,  masih dapat dikecualikan, yaitu,  jika masih ada  jaminan seorang tersangka/terdakwa  memperoleh kesempatan untuk hadir di persidangan, dan kedua (baca kalimat, “and”, bukan “or”) jikapun ybs diserahkan, ybs masih berhak(entitled) untuk diadili kembali. Ketentuan tersebut justru bertentangan dengan prinsip ne bis in idem (non-bis in idem) sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 KUHP Indonesia, [12] khususnya bagi pelaku kejahatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemajuan dan “keberuntungan” Indonesia di dalam perjanjian Ekstradisi tsb adalah diterimanya ketentuan penolakan prinsip nasionalitas dengan bersyarat sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3)  dihubungkan dengan bunyi ketentuan  Pasal 5 ayat ((1) huruf c. Kedua ketentuan tersebut merupakan celah hukum bagi Indonesia yang dapat digunakan  untuk memulangkan pelaku kejahatan asal warga negara Indonesia.[13] Dalam perjanjian ini, masih ada ketentuan yang menguntungkan Indonesia, yaitu prinsip penolakan menyerahkan warga negara dapat diterobos dengan menetapkan  bahwa status kewarganegaraan seseorang di negara yang diminta ditetapkan ketika orang ybs melakukan kejahatan (lex tempus delicti) sehingga kemungkinan untuk meminta penyerahan WNI yang telah berubah menjadi WN Singapura masih dapat di lakukan. Keuntungan kedua bagi Indonesia adalah, ketentuan penolakan dengan alasan kewarganegaraan (nasionalitas) dikesampingkan untuk perkara-perkara terorisme dan perkara suap atau korupsi(Pasal 5 ayat (2)). Keuntungan ketiga, walaupun perjanjian ekstradisi tsb masih mempertahankan prinsip “dual criminality” dengan sistem daftar  enumeratif (enumerative list) akan tetapi masih dimungkinkan untuk tidak ditasirkan secara ketat (kaku) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2).[14]

Namun demikian, syarat penolakan lainnya yang bersifat wajib (mandatory obligation)  in casu Pasal 4  dan yang bersifat “non-mandatory” (Pasal 5),  menghambat pelaksanaan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (3).
Perjanjian antara Indonesia dan negara Anggota Asean termasuk Singapura di dalam “Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters” (AMLA) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 yang lalu, ternyata  juga  tidak memberikan keuntungan atau kemanfaatan untuk Indonesia untuk pemulangan aset hasil kejahatan  masa lampau kecuali para pelakunya melalui perjanjian ekstradisi. Hal ini disebabkan karena Perjanjian Bantuan Timbale Balik dalam Masalah Pidana (BTBMP)tsb tidak berlaku surut khususnya untuk permintaan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi BLBI dan kejahatan lainnya. Pasal 22 ayat (3) di bawah judul, “ Assistance in Forfeiture Proceedings”, ditegaskan, “A request for assistance under this Article shall be made only in respect of orders and judgments that are made after the coming into force of this Treaty”.[15]

Perjanjian BTBMP kedua negara   tidak dapat mengembalikan aset korupsi dan kejahatan lainnya termasuk BLBI (sebanyak 600 triliun rupiah) yang disimpan di Singapura, apalagi isi  perjanjian ini pun tidak dapat direservasi (diubah atau ditolak)oleh kedua negara, yang dimuat secara eksplisit dalam Pasal 29, “The Treaty shall not subject to reservations”.

Berdasarkan kepada kedua perjanjian kerjasama penegakan hukum, yaitu Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura (2007) dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” (tahun 2004) dapat dinyatakan bahwa, pertama, telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik pemerintah kedua negara dalam menyikapi pentingnya kedua perjanjian tsb bagi kedua belah pihak terutama dilihat dari kepentingan Indonesia. Kedua, kedua perjanjian tersebut secara nyata hanya memiliki keuntungan yang bersifat prospektif, tidak retroaktif, bagi Indonesia untuk mengejar para pelaku kejahatan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Pertanyaan penting yang harus ditujukan kepada pemerintah Indonesia adalah, mengapa telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik dalam menyikapi kedua perjanjian tsb, dan justru mengapa untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi dan BLBI serta kejahatan lainnya, pihak Indonesia menyetujui pemberlakuan surut (non-retrokatif)  dalam perjanjian BTBMP, sedangkan terhadap pemulangan pelaku kejahatannya dengan perjanjian ekstradisi, pihak Indonesia menyetujui pemberlakuan surut  sampai 15 (limabelas) tahun lamanya??

Solusi dari masalah yang dihadapi dengan kedua perjanjian tsb   perlu disikapi secara hati-hati di dalam melakukan ratifikasi dengan tetap merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum perjanjian internasional, yaitu prinsip “pacta sunt servanda”, “equality of states”, “territorial integrity”, dan prinsip “non-intervention”. Selain itu juga penting dilihat sejauh manakah prinsip resiprositas telah diatur secara seimbang (equal) di dalam kedua perjanjian tersebut. Apalagi jika perjanjian ekstradisi telah diterima menjadi satu paket dengan perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Solusi kedua, perlu merujuk kepada ketentuan penutup khusunsya mengenai ketentuan masa berlakunya kedua perjanjian tersebut dan tidak adanya larangan untuk menarik diri dari kedua perjanjian tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 31 ayat 3 Perjanjian BTBMP, dan Pasal 19 ayat 2 Perjanjian Ekstradisi.

Di dalam mencermati solusi yang bersifat penolakan tersebut di atas, perlu  dipertimbangkan jangkauan lebih jauh pasca diratifikasinya perjanjian-perjanjian tsb di atas (prospektif) yang tentu akan banyak membantu kelancaran pemberantasan kejahatan transnasional yang merugikan kepentingan Indonesia. Salah satu jangkauan kedepan dalam hubugan kedua negara (Singapura dan Indonesia) adalah, bahwa Singapura tidak akan lagi menjadi negara pelindung kejahatan dan pelaku kejahatan asal Indonesia (no safe haven principle), dan sikap saling mencurigai antara kedua negara dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kejahatan tidak akan terjadi lagi termasuk Singapura yang dianggap  sebagai tempat penyimpanan aset kejahatan dari Indonesia. Sikap ini akan menghilang jika Singapura konsisten melaksanakan kedua perjanjian tsb dengan dilandaskan prinsip “pacta sunt servanda”.

Dampak sampingan positip di dalam negeri Indonesia adalah akan menjadi dorongan semangat untuk bekerja sama dengan pihak Singapura yang juga harus disertai pembenahan-pembenahan serius sistem pengadministrasian penegakan hukum, sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi penegakan hukum antara instansi penegak hukum satu sama lain. Selain dari hal tsb, Kementrian Hukum dan HAM sebagai ujung tombak pelaksanaan kedua perjanjian tsb (Central Authorithy) harus dipersiapkan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia ahli, diperkuat oleh anggaran yang memadai.
 

Tantangan perjanjian Ekstradisi bagi Indonesia di masa yang akan datang
Abad ke 21 saat ini merupakan abad perdamaian dan kesejahteraan sebagaimana telah dicanangkan dalam Millenium Development Goals(MDG’s) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa dan menghapuskan kemiskinan umat manusia. Tantangan bagi seluruh negara abad ini semakin besar, serius dan nyata sehubungan dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Abad ini dapat dikatakan sebagai abad memacu peradaban manusia sejalan dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi di satu sisi, dan di sisi lain juga dapat dikatakan sebagai abad kapitalisme modern yang semakin jauh dari nila-nilai agama dan semakin dekat dengan nilai-nilai duniawi. Pembentukan Badan Dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 merupakan upaya seluruh bangsa untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa di dunia dari akibat perang dunia kedua dan sekaligus memberikan jaminan bahwa peristiwa seperti itu (Perang Dunia II) tidak akan terulang lagi.

Pasca Perang Dunia kedua, abad 21 menghadapi 5(lima) bentuk tantangan yaitu: Kemiskinan da Penyakit Menular; Konflik antar negara dan di dalam negara; Ancaman Senjata Nuklir, senjata Radiologi, senjata Kimia dan senjata biologi; Terorisme, dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.[16]. Ditegaskan dalam laporan  tsb bahwa, dalam abad 21 era globalisasi saat ini, dapat dinyatakan tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat hidup sendiri dan bekerja sendiri mencegah dan mengatasi masalah dalam negerinya sendri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Tuntutan perkembangan abad 21 yang hampir tanpa batas-batas wilayah secara nyata karena pengaruh globalisasi dalam setiap sector kehidupan mengakibatkan perkembangan kelima bentuk ancaman sebagaimana disebutkan di atas akan semakin bertambah nyata dan berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan umat manusia. Dalam mengantisipasi masalah global dimaksud, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya meningkatkan persiapan-persiapan dan perencanaan yang komprehensf dalam mencegah dan memberantas kelima bentuk ancaman tersebut.

Dalam kaitan topic makalah ini, maka kejahatan transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant, dan penyelundupan senjata api)[17] dan terorisme merupakan musuh utama bangsa-bangsa di dunia dan seharusnya menjadi agenda pembaruan pembangunan dan penegakan hukum untuk 5(lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang.

Laporan penelitian ADB/OECD (2007) [18]mengenai implementasi dan efektivitas bentuk kerjasama penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas  menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip umum ekstradisi dan mutual assistance in criminal matters yang telah diakui dalam hukum internasional khusus tentang kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum, di dalam praktik hubungan baik bilateral maupun multilateral banyak mengalami hambatan-hambatan tidak hanya bersifat teknis hukum melainkan juga bersifat teknis operasional. Selain hambatan tersebut juga dalam praktik,  tidak banyak permintaan ekstradisi atau bantuan timbale balik dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tsb. Namun demikian kepentingan ada tidak adanya perjanjian ekstradisi dan atau bantuan timbale balik dalam masalah pidana bukan ditentukan oleh fakta kurangnya permintaan untuk penyerahan pelaku kejayan atau bantuan dalam penyidikan dan penuntutan akan tetapi juga ditentukan oleh kepentingan politik   dan meningkatkan efektvitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri.

Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan sistem sistem online internasional terutama di bidang perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan sistem represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat sistem pencegahan komprehensif dimaksud diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan korupsi; undang-undang pencucian uang , dan undang-undang kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik. Penetapan Kementrian Hukum dan HAM sebagai “Central Authorithy” merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana.

Untuk tujuan tersebut, Kementrian Hukum dan HAM harus membentuk suatu task-force yang mewakili unsure kementrian yang relevan dan lembaga penegak hukum serta melibatkan seluruh pakar hukum pidana dan hukum perbankan yang kredibel serte memiliki integritas. Penguatan sisi integritas aparatur penegak hukum dan aparatur kementrian hukum dan ham turut menentukan keberhasilan proses permintaan ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana terutama untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan. Penguatan ini sangat penting mengingat musuh utama negara dalam era globalisasi bukan perorangan atau “white collar crime” melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan dengan menggunakan legalitas korporasi   dengan  jaringan yang sangat luas, sebagai tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.

Perlukah UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi diubah?
Sebelum menjawab pertanyaan tsb di atas, perlu diketahui  sejauh manakah  UU Nomor 1 tahun 1979 tentang  Ekstradisi masih memadai sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi kerjasama bilateral dan mungkin kerjasama regional dengan tujuan untuk memulangkan tersangka, terdakwa  atau terpidana dari negara lain ke Indonesia atau sebaliknya?

Perubahan secara signifikan terhadap UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sampai saat ini belum pelru dilakukan secara menyeluruh karena perkembangan internasional pengaturan tentang ekstradisi dalam praktik di beberapa negara tidak berbeda jauh dengan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU 1979. Namun demikian masih harus dikaji secara mendalam kemungkinan perubahan-perubahan di dalam ketentuan mengenai prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi yang seharusnya memadai untuk tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemulangan tersangka/terdakwa/terpidana dari (negara lain)dan ke Indonesia.

Sebagai contoh, prinsip nasionalitas (nationality principle), dalam praktik prinsip proteksi untuk tidak mengekstradisikan warga negara nya sendiri ke negara lain telah ditiadakan dalam perjanjian Thailand dan USA, dan dalam perjanjian ektradisi antara negara Uni Eropa. Contoh kedua, prinsip ”non-political crime”, juga masih dalam perdebatan apakah yang menjadi ”kejahatan politik” tersebut, apalagi terkait dengan penyuapan atau korupsi dalam proses pemilihan umum; apakah kejahatan semacam ini masih dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menyetujui permintaan ekstradisi?  Contoh ketiga, mengenai klausul, ”undue delay” yang merupakan ketentuan universal dalam prosedur pelaksanaan suatu kerjasama bilateral atau multilateral dalam penyerahan tersangka/terdakwa/terpidana ; apakah ketentuan seperti itu masih perlu dimuat dalam setiap perjanjian ekstradisi? Contoh keempat, mengenai kepentingan negara ketiga  di dalam proses permintaan ekstradisi, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaiannya, terutama apabila negara pihak ketiga memiliki hubungan bilateral yang lebih baik dari negara peminta esktradisi?

Perubahan ketentuan yang sangat penting dalam UU Ekstradisi yang akan datang adalah, pertama, model ekstradisi; apakah akan dianut model ekstradisi yang merujuk kepada sistem hukum, ”Common Law”, di mana proses ektradisi sungguh merupakan ”judicial process”, atau tetap mengacu kepada sistem hukum ”Civil Law” di mana proses ekstradisi masih merupakan ”administrative process”? Kedua model ekstradisi tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai ”subjek hukum”; dan negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses esktradisi semata-mata.

Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan ”mengabaikan” kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai ”objek” dari suatu proses ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi berada pada Putusan Pengadilan ; sedangkan model kedua, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi adalah, Presiden selaku kepala negara. Secara politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain; sedangkan model kedua sebaliknya. Dengan lain perkataan, model pertama, sangat relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan prinsip ”state-sovereignty”. Sedangkan model kedua,  sudah tidak sejalan dengan perkembangan  hukum modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan terhadap prinsip ”state sovereignty”.

Perubahan penting kedua yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan UU Ekstradisi yad, adalah, prinsip selektifikasi dan prioritisasi kasus-kasus pidana untuk mana permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Menurut hemat penulis, perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta pencucian uang yang sangat pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, maka perlu dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai dalam hubungan internasional.

Perubahan penting ketiga, adalah diperlukan mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara lembaga terkait dalam proses ekstradisi tsb.

[Penulis adalah Gurubesar Hukum Pidana Internasionla UNPAD/Expert UNDOC untuk Implementasi UNCAC 2003 - Tulisan-tulisan Penulis dapat dilihat di sini]

ENDNOTE:
[1] Makalah disampaikan dalam seminar sehari, “Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi; diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI; tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta. Makalah ini merupakan editing atas makalah yang telah disampaikan pada Seminar  , “KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI ASEAN”; diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta tanggal; 21-22 Mei 2007.
[2] Gurubesar Hukum Pidana Internasionla UNPAD/Expert UNDOC untuk Implementasi UNCAC 2003.
[3] Pengertian istilah “transnational” atau “transnasional”(bhs Indonesia), untuk pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C.Jessup, seorang ahli hukum inernasional yang sangat te terkenal dalam lingkungan para ahli hukum sedunia. Jessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan istilah hukum nasional atau transnational yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejaadian yang melampaui batas territorial(Dikutip dari Romli Atmasasmita, “Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia(Disertasi, 1996;halaman 38) . Pengertian istilah tsb kemudian digunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988.. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai  kejahatan yang memiliki karakteristik (1) yang  di dua Neara atau lebih; (2)  pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara
[4] Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Asas ini melliputi 3(tiga) hal yaitu: (1) ada kepentingan politik yang sama (mutual interest); (2) ada keuntungan  yang sama(mutual advantages), (3) ada tujuan yang sama(mutual goals), dan penhormatan atas asas “state souvereignty”. Implementasi asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian (treaty) akan tetapi cukup dengan “arrangement”  saja yang hanya berlaku atas dasar “on case by case basis”. Untuk kelancaran pelaksanaan “arrangement” ini diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa, prosedur “non-treaty based” dibolehkan dan dicantumkan di dalam undang-undang payung ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana.
[5] UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters(1990) yang telah diadospi dengan Resolusi Sidang Majelis Umum PBB (45/117) tanggal 14 Desember 1990, menegaskan antara lain, dalam Pasal 1 angka 3, “The present Treaty does not apply to: (a) arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person; (c) the Transfer pf persons in custody to serve sentences; (d) the transfer of proceedings in criminal matters. Ketentuan Pasal 2 Asean Treaty on Mutual Legal Assistance (2004) juga memuat ketentuan tsb sehingga secara a contrario, perjanjian ekstradisi juga tidak dapat memuat ketentuan mengenai pembekuan,penyitaan dan pengembalian aset. UN Model (1990) tsb juga dilengkapi dengan Optional Protocol  yang antara lain menegaskan kewajiban negara diminta (requested state) untuk memenuhi permintaan penelusuran, penetapan lokasi aset yang disembunyikan, melakukan penyidikan  transaksi keuangan dari pemilki aset dimaksud, dan melakukan upaya untuk memperoleh informasi  atau bukti untuk “mengamankan” aset tersebut.Selain hal tsb, optional protocol juga mewajibkan negara diminta untuk membolehkan putusan pengadilan di negara peminta (requesting state) dapat dilaksanakan di negara diminta untuk membekukan dan menyita aset hasil kejahatan dimaksud. UN Model tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga menegaskan bahwa, penolakan bantuan tidak dapat dilakukan hanya atas dasar “kerahasiaan bank” (Bank-secrecy). Ketentuan ini justru telah  dicantumkan dalam Asean Treaty on Mutual Legal Assistance tahun 2004, dan merupakan celah hukum yang kuat karena ketentuan tsb bersifat “mandatory obligation”..
UN Model on Extradition tahun 1990, selain memuat prosedur permintaan, penolakan dan persetujuan permintaan negara peminta untuk menyerahkan pelakunya, juga memasukkan ketentuan mengenai “surrender of property” (Pasal 13). Pasal 13 memungkinkan negara diminta seketika perjanjian ekstradisi dipenuhi, maka menyerahkan juga “poperty” yang berasal dari kejahatan untuk mana pelakunya diekstradisi. Model PBB untuk Ekstradisi ini lebih ekstrim lagi di mana sekalipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan, “property” dari hasil kejahatan tsb dapat dikembalikan atau untuk sementara dilakukan “handing over” atas “property” tsb.  Kesepakatan Indonesia dan Singapura untuk tidak memasukkan ketentuan tsb dalam UN Model Law on Extradition.
[6] Perjanjian esktradisi yang tercatat pertama kali sejak tahun  1280 SM ketika Raja Ramses II, dari Mesir menandatangani suatu perjanjian perdamaian dengan Raja Hattusili III. Perjanjian perdamaian tsb yang meliputi penyerahan seseorang  antara kedua negara, ditujukan untuk mennyerahkan seseorang karena melakukan kejahatan politik dan kejahatan terhadap agama. Perkembangan ekstradisi melalui 4(empat) tahap; pertama,  masa kuno sampai dengan abad ke 17, penyerahan ditujukan terhadap pelaku kejahatan politik dan agama; kedua, abad 18 sampai dengan abad pertengahan abad 19, ditujukan terhadap pelaku kejahatan militer; ketiga, tahun 1833 sd tahun 1946; ditujukan untuk pelaku kejahatan serius; dan keempat, penyerahan tersangka/terdakwa sangat memperhatikan masalah perlindungan hak asasi mereka dan dikedepankan pelaksanaan prinsip “due process of law” dalam hubungan internasional (Bassiouni, halaman 4-5)
[7] Ketujuh negara anggota Asean tersebut adalah, Brunei-Darussalam; Indonesia; Malaysia; Singapura; Kambodja;Laos ; Filipina; dan Vietnam.
[8] Bassiouni, halaman 8. Pengertian istilah, “comity” dalam hukum internasional adalah, “Courtesy among  political entities(as a nation, states, or courts of different jurisdiction) involving esp.mutual recognition of legislative, executive and judicial acts( Black Law Dictionary, 1996,page 110).
[9] Indonesia melalui praktik hubungan internasional telah melaksanakan  penyerahan tersangk tanpa melalui perjanjian esktradisi seperti kasus WNI yang melakukan pembunuhan di Hongkong pada tahun 1950-an dan diesktradisi ke Indonesia; bantuan dalam  masalah pidana dalam kasus OKI yang  melakukan pembunuhan di Amerika. Bahkan melalui perjanjian ekstradisi yang telah ada antara Indonesia dan Australia, penyerahan Hendra Rahardja, sangat sulit dan menemui kegegalan. Begitupula perjanjian Indonesia dengan semua negara anggota Asean,kecuali Singapura, Vietnam, dan Kambodja, tidak menjamin dapat berjalan efektif, seperti   kasus Hambali, dan bantuan teknis penyidikan dalam kasus terorisme dengan Singapura dalam kasus Abubakar baasyir .
[10] Penyimpangan semacam ini dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar “itikad baik”( in good faith), dan tidak juga bertentangan dengan prinsip “state souvereignty” sebagaimana dicantumkan dalam setiap perjanjian bilateral atau multilateral pada umumnya baik secara eksplisit maupun secara implicit. Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBBAnti Korupsi, memuat ketentuan mengenai “state souvereignty” (Pasal 4); Konvensi Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000 memuat ketentuan tentang “State Souvereignty’(Pasal 4); International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism, tahun 1999 (Pasal 21).
[11] Di dalam perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura yg ditandatangani pada 27 April 2007, tidak digunakan kalimat, “refusal” melainkan “exception” (Pasal 4 dan Pasal 5) dengan mengakui pembedaan antara “mandatory exception” , dan “discretion exception”. Sedangkan di dalam perjanjian antara Indonesia dan Australia tahun 1992, digunakan kalimat, “shall not be granted” (mandatory obligation), dan “may be refused” (non-mandatory obkigation).
[12] Pasal 76 KUHP Indonesia berbunyi: (1) Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi(herziening), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. Ditegaskan lebih lanjut di dalam ayat (2) berbunyi: Jika putusan yang menjadi tetap dari Hakim  lain, maka terhadap orang itu dank arena perbuatan pidana itupula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: ke-1: putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum; ke-2, putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa”.
[13] Pasal 5 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa permintaan ekstradisi wajib ditolak jika pelaku kejahatan telah menjadi warga negara Singapura. Akan tetapi ketentuan tsb dikesampingkan di dalam Pasal 5 ayat (3) yang menegaskan bahwa kewarganegaraan pelaku kejahatan ybs ditentukan ketika ybs melakukan kejahatan (tempus delicti) –tempus delicti merupakan tolok ukur waktu penetapan kewarganegaraan seseorang yang dimintakan ekstradisi. Namun demikian, syarat penolakan lainnya yang bersifat wajib (mandatory obligation)  in casu Pasal 4  dan yang bersifat “non-mandatory” (Pasal 5),  menghambat pelaksanaan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (3).
[14] Pasal 2 ayat (2):” In determing whether an offence is an offence punishable according to the laws of both Parties, it shall not matter whether: (a) the laws of both Parties the offence within the same category of offence or describe the offence by the same  terminology; or (b) under the laws of both Parties, the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting Party constitutes an estraditable offence under the laws of the Requested party”.
[15] Jika AMLA Treaty tsb diratifikasi pada tahun 2007 maka masa berlakunya perjanjian tsb bagi Indonesia adalah tahun 2007; sehingga perjanjian ini tidak dapat diberlakukan terhadap seluruh perintah pengadilan dan badan yang berwenang untuk penyitaan aset dan pengembaliannya yang dikeluarkan sebelum tahun 2007.
[16] United Nations, “A More Secure World: Our Shared Responsibility”: Report of the Secretary-General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and Change”;2004
[17] UN Transnational Organized Crime tahun 2000.
[18] ADB-OECD, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE, EXTRADITION AND RECOVERY OF PROCEEDS OF CORRUPTION IN ASIA AND PACIFIC: FRAMEWORKS AND PRACTICES IN 27 ASIAN AND PACIFIC JURISDICTIONS; TAHUN 2007

SUMBER : http://www.legalitas.org

About these ads

One response to this post.

  1. Posted by tiarramon on Juli 13, 2010 at 1:09 pm

    Trims

    Balas

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: