PENGANTAR ILMU HUKUM UNTUK AWAM

oleh

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH

Tulisan ini ditujukan kepada mereka yang bukan ahli hukum, yang awam hukum, untuk mengenal (ilmu) hukum lebih dekat secara sederhana. Hukum bagi awam pada umumnya, karena ketidak-tahuan atau kurang pengetahuan mereka dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.
Di dalam Negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia ini, diharapkan warga negaranya tahu hukum dan hak kewajibannya secara sederhana. Oleh karena itu dengan tulisan ini dicoba untuk menguraikan secara mudah dan ringkas tentang hukum.
Hukum itu berhubungan dengan manusia. Kalau tidak ada manusia, maka tidak akan ada hukum. Karena adanya manusialah maka ada hukum. Rasio adanya hukum adalah Conflict of human interest. Hukum itu ada karena ada konflik kepentingan,
Manusia itu mempunyai ego, mempunyai aku, mempunyai kepribadian atau rasa harga diri. Di dunia ini manusia berkuasa dan ingin menguasai lebih jauh dunia ini, baik dalam skala besar mapun kecil. Ia adalah pusat dari segala kegiatan kehidupan. Ia adalah subjek, bukan objek. Ia adalah penentu bukan alat. Oleh karena itu ia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, ia mempunyai kebutuhan. Sejak dulu sampai sekarang bahkan untuk waktu yang akan datang dan dimana-mana manusia mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak kecil sampai dewasa manusia membutuhkan kasih sayang ibu, membutuhkan minum, makan dan pakaian, membutuhkan sesuatu untuk dimiliki, membutuhkan sekolah, bekerja dan berkeluarga, bahkan pada waktu meninggalpun ia butuh untuk dimakamkan.
Akan tetapi sayangnya, kepentingan-kepentingannya itu sepanjang masa dimana mana selalu diganggu atau diancam oleh sesamanya, binatang buas atau alam disekelilingnya: kepentingan manusia diancam dan diganggu oleh pencurian, pembunuhan, perslingkuhan, serangan sekelompok kera liar dipemukiman, tsunami, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Itu semuanya selalu mengganggu dan mengancam kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan terhadap kepentingan-kepentingannya yang selalu terganggu itu. Manusia ingin hidup tenteram dan damai. Itu merupakan kepentingan atau kebutuannya.
Maka terciptalah kaedah sosial atau peraturan hidup yang melindungi kepentingan manusia dari gangguan yang mengancam kepentingannya itu. Ada empat kaedah sosial yang dapat dibagi menjadi dua kelompok kaedah sosial, yaitu kelompok kaedah sosial yang mempunyai aspek kehidupan pribadi, yaitu kaedah agama dan kaedah kesusilaan dan kelompok kaedah sosial yang mempunyai aspek kehidupan antar pribadi, yaitu kaedah sopan santun atau tata krama dan kaedah hukum.
Kaedah hukum mempunyai tujuan ketertiban masyarakat, agar jangan sampai ada manusia dan masyarakat menjadi korban kejahatan atau gangguan kepentingan. Jadi melindungi manusia dan masyarakatnya. Kecuali itu kaedah hukum ditujukan kepada sikap lahir pelakunya (manusianya) sebagai makhluk sosial. Apa yang ada di dalam batinnya tidak disentuh oleh hukum Adapun kaedah hukum itu berasal dari luar diri manusia secara teratur, secara terorganisir dan resmi, seperti dari lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan sebagainya. Ruang lingkup kaedah hukum bersifat nasional meliputi teritoir Negara, sedangkan daya kerjanya, kaedah hukum membebani manusia dengan hak dan kewajiban.

Jadi (peraturan) hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berupa kumpulan kaedah atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan dengan masyarakat atau Negara.
Dalam mengatur hubungan manusia antara lain dengan membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Hak itu memberi kenikmatan atau kebebasan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak dibagi menjadi hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda (objek hukum) yang dilindungi hukum dan mewajibkan orang lain untuk menghormatinya. Hak absolut berupa berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu benda yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan terhadap siapapun. Hak absolut dibagi lebih lanjut menjadi hak absolut kebendaan, hak absolut bukan kebendaan dan hak absolut sui generis. Hak relatif adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lain dengan perantaraan benda (objek hukum) dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak relatif mengatur hak seseorang untuk menagih atau menuntut.
Kewajiban merupakan pembatasan dan beban dalam melakukan sesuatu.

Dalam mengatur hubungan manusia kaedah hukum dapat bersifat mencegah (preventif) atau menindak dengan tegas (represif) ancaman atau gangguan kepentingan itu.
Oleh karena hukum itu tujuannya adalah ketertiban dan fungsinya adalah melindungi kepentingan manusia, maka harus dihayati, dilaksanakan, dijalankan dan ditegakkan.
Hukum harus dihayati, disadari bahwa hukum bukan hanya melindungi kepentingan saya saja tetapi juga melindugi kepentingan orang lain dan masyarakat.
Kesadaran hukum berarti juga, kesadaran bahwa hukum harus dilaksanakan, dijalankan, ditegakkan tidak boleh dilanggar dan pelanggarnya harus diberi sanksi.
Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara damai tanpa sengketa atau konflik, tetapi pelaksanaan hukum dapat juga terjadi dengan paksaan, yaitu apabila terjadi pelanggaran, sengketa atau konflik, yang berarti bahwa pelaksanaan hukum terjadi dengan penegakan hukum dengan paksaan, dengan kekuasaan. Ini tidak berarti bahwa hukum adalah kekuasaan. Hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan untuk dapat dilaksanakannya atau menegakannya. Hukum tanpa kekuasaan tidak ada artinya. Kekuasaan yang dapat memaksakan berlakunya hukum adalah polisi, jaksa, hakim.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kesadaran hukum itu ada pada diri setiap manusia, baik ia itu terpelajar atau bukan, tahu berlakuya suatu undang-undang atau tidak. Jadi kesadaran hukum bukan hanya ada pada sarjana hukum saja.

Akan tetapi sayangnya kesadaran hukum yang pada dasarnya ada pada setiap manusia itu tidak selalu disertai dengan kemauan untuk berbuat yang positif, untuk tidak melanggar hukum. Setiap orang tahu (meskipun tidak belajar hukum) bahwa mencuri itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, tetapi masih juga mencuri, membunuh dan sebagainya. Di dalam hukum dikenal suatu asas hukum yang berbunyi bahwa “ketidak tahuan akan hukum tidak merupakan alasan pemaaf.

Hukum mempunyai sumber hukum. Adapun yang disebut sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan hukumnya. Hukumnya atau kaedah hukumnya terdapat di dalam Undang-undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, atau putusan, traktat atau perjanjian internasional, doktrin dan perilaku atau perbuatan manusia.
Perlu diketahui bahwa sumber hukum mengenal hierarkhi atau kewerdaan, yang berarti bahwa sumber hukum mengenal tingkatan-tingkatan: ada yang tinggi kedudukannya, ada yang lebih rendah dan yang lebih rendah lagi dan seterusnya. Hierarkhi memungkin terjadinya konflik antara sumber hukum tersebut. Kalau terjadi konflik antara dua sumber hukum maka asasnya adalah bahwa sumber hukum yang lebih tinggilah yang harus dimenangkan atau didahulukan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan maka ada tiga lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lembaga legislatif bertugas membuat peraturan, lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan peraturan sedangkan lembaga yudikatif yang menyelenggarakan penegakan hukum apabila peraturan-peraturan tadi dilanggar.
Semoga uraian ringkas di atas bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Acuan
Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty

Minggu, 2008 Agustus 31

—oo0oo—

Profil Penulis

Nama         : TIARRAMON, SH, MH

Hp              : 08127531702

- Penulis sebagai pemilik blog ini, pekerjaan sehari-hari adalah  dosen dan pengacara. Blog ini berisi diantaranya tentang bahan-bahan kuliah yang diajarkan juga ada artikel baik artikel buah pikiran penulis maupun artikel orang lain yang penulis copy dari blog lain yang tujuannya adalah agar blog ini bermamfaat bagi mahasiswa maupun bagi pembaca. Adanya kritikan dan masukan dari pembaca dalam rangka pengembangan blog tentu sangat diharapkan. Trims.

UNAS, masih perlukah ?

UNAS atau ujian nasional bagi siswa bagaikan momok yang menakutkan. Kenapa tidak, gara-gara UNAS orang bisa gila, stres bahkan bunuh diri. Tapi bagi pemerintah UNAS adalah suatu keniscayaan karena dari UNASlah pemerintah dapat mengukur kualitas hasil pendidikan di negeri ini (standar nasional). UNASlah yang menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa. Maka  wajarlah pemerintah tetap ngotot melaksanakan UNAS tahun ini walaupun Mahkamah Agung sudah melarangnya.

Persoalannnya adalah apakah benar hasil  UNAS yang tertulis dalam secarik kertas tersebut adalah jaminan kualitas siswa atau sebagai jaminan kualitas pendidikan di negeri ini. Menurut pendapat saya tidaklah demikian karena hasil UNAS diragukan kemurniannya. Hal ini terjadi karena :

  1. Banyak kasus setiap tahun guru-guru tertangkap mengerjakan soal UNAS
  2. Adanya  “tim sukses UNAS” beranggotakan guru-guru  di sekolah-sekolah tempat UNAS tersebut dilaksanakan, sehingga terkesan yang UNAS bukanlah siswa tapi guru. Hal ini menurut mereka  wajar saja karena guru-guru tersebut ikut bertanggungjawab atas keberhasilan siswanya dan mungkin  malu kepada kepala dinas jika siswanya banyak tidak lulus. Perbuatan guru seperti ini jelas tidak bermoral dan merusak moral generasi muda. Ingat pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Kalau gurunya yang ujian untuk apa ada istilah “ada guru, ada murid”, kalau toh guru dan murid sama-sama ujian. Tugas guru salah satunya menguji bukan ujian.
  3. Kegagalan memasuki perguruan tinggi negeri/swasta favorit. Karena ketika dites secara tertulis ia tidak mampu. Padahal hasil UNASnya luar biasa.

Berdasarkan hal diatas wajar saja terjadi karena standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah berat sekali. Sementara pemberlakuannya tidak dipilah-pilah. Berlaku nasional. Sementara juga sistem penddikan dan fasilitas untuk menunjang kualitas dan keberhasilan UNAS tidak merata dirasakan sekolah-sekolah di Indonesia, misalnya masih banyak sekolah yang kekurangan guru, fasilitas gedung dan buku yang belum dan sangat tidak memadai. Kondisi riil seperti ini jelas tidak akan mampu memenuhi target UNAS. Maka jelas ketidakadilan terjadi disini. Menurut saya UNAS harus dihapus, kalaupun diadakan tidaklah menjadi syarat utama kelulusan. Hanya salah satu syarat saja.  Jika pemerintah ingin menstandar kelulusan melalui UNAS, maka pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksana pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan UU, maka pemerintahan harus bertanggungjawab juga menstandar lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Anggaran 20 % yang dianggarkan di APBN/APBD benar-benar riil untuk kepentingan pendidikan baik fisik maupun non fisik. Jika pemerintah mampu menstandarkan maka akan didapat standar apapun yang diinginkan. Jika tidak ada standarisasi secara menyeluruh maka mustahil standar itu dapat diperoleh, yang ada justru ketidakadilan yang diperoleh akibat kebijakan yang salah dan latah. Ironis sekali.

Selanjutnya bagaimana menurut pendapat anda ? trims atas kementarnya !

Sekolah gratis atau sekolah bagi tidak mampu ?

Isu sekolah gratis, sering didengungkan terutama didaerah-daerah. Isu ini juga sering dipakai menjelang Pilkada. Tapi sayang implementasi tentang sekolah gratis kurang tepat sasaran terutama bagi masyarakat tidak mampu. Seharusnya sekolah gratis untuk ukuran negara Indonesia lebih tepat diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Bukan justru penyamarataan.  Pengertian sekolah gratis lebih pada digratiskannya fasilitas tertentu, misalnya pakaian, dll. Penggratisan ini pun berlaku bagi semua siswa tanpa kecuali apakah ia orang kaya atau miskin. Semua sama mendapatkan fasilitas gratis tersebut.

Menurut saya hal semacam diatas kurang setuju, saya lebih setuju istilah sekolah gratis diganti sekolah bagi  masyarakat tidak mampu yang fasilitasnya juga sama seperti tempat sekolahnya masyarakat yang mampu. Artinya  sekolah tidak mampu disini adalah suatu sekolah yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun daerah dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu berbentuk negeri maupun swasta, misalnya TK TIDAK MAMPU, SD TIDAK MAMPU, SMU/SMK TIDAK MAMPU.

Selama ini yang kita kenal adalah “sekolah bagi masyarakat mampu”, misalnya adanya sekolah PLUS/UNGGULAN yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih. Namun sayangnya sekolah jenis ini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mempunyai IQ diatas rata-rata. Padahal yang saya maksud sekolah tidak mampu disini adalah sepanjang memenuhi syarat sebagai orang yang tidak mampu apakah ia IQ rendah atau tinggi dapat bersekolah disini. Hal ini sebagai perwujudan amanah UUD RI 1945  pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (ayat 1, lihat juga pasal 28 c tentang HAM) dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (ayat 2). Untuk mewujudkan hal diatas pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan di pusat (APBN) dan didaerah (APBD) sebesar 20 % (ayat 4). Selanjutnya pasal 34 ayat 1 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara negara”.

Berdasarkan pasal diatas nampaklah persoalan pendidikan di negeri ini sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia adalah suatu hal yang serius sehingga dicantumkan dalam konstitusi negara (UUD RI 1945). Artinya jika amanah yang ada dalam UUD RI 1945 tidak dilaksanakan pemerintah berarti secara otomatis pemerintah telah melanggar konstitusi. Persoalannya adalah apakah benar pemerintah baik di pusat mamupun daerah sudah menganggar dana 20 % tersebut ? Kalau kita amati tidaklah demikian, karena masih banyak anak usia sekolah yang masih tidak bersekolah, jadi pengangguran, jadi pengemis, gelandangan, tukang semir sepatu, pemulung, bantu orang tua jadi buruh tani. Akibatnya banyak anak-anak terjerat kasus kriminalitas, yang seharusnya mereka sekolah justru dipenjara.

Adanya solusi istilah sekolah gratis, tidak menjamin mengatasi permasalahan anak diatas karena implementasi sekolah gratis kadang-kadang terjadi diskriminatif.  Untuk itu solusi yang tepat adalah pemerintah harus menginstruksikan kepada seluruh propinsi, kabupaten/kota wajib mempunyai sekolah dengan nama “SEKOLAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU”, yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu baik dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMK dan Perguruan Tinggi serta setiap tahun wajib menganggarkan 20 % dana pendidikan di APBD. Kita jangan malu dan takut dicap sebagai negara tidak mampu. Kalau memang itulah keadaannya. Pembangunan sekolah masyarakat tidak mampu tersebut dilakukan secara terpadu artinya dalam satu areal lahan dibangun TK, SD, SLTP/MTS, SMU/SMK, PT dengan dilengkapi   fasilitas yang memadai, misalnya sarana prasarana, pakaian, makan dan dengan tenaga pengajar yang kualifait karena soal tenaga pengajar di Indonesia sangat banyak karena masih banyak calon guru berkualitas yang masih nganggur (S.Pd/S.Ag), asal mereka digaji dengan pantas.  Yang lebih penting lagi adalah seluruh siswa diasramakan dalam sekolah tersebut sampai selesai sekolahnya, minimal sampai SMU.

Apakah hal diatas sebuah mimpi ? ya, tapi mimpi yang akan menjadi kenyataan sepanjang political will pemerintah bersungguh-sugguh ingin memajukan dan mencerdaskan bangsa ini dan bukan sekedar janji-janji politik menjelang Pilpres, Pilkada maupun, Pileg. Habis manis sepah dibuang. Kita yakin akan menjadi kenyataan karena negara kita ini adalah negara kaya SDA maupun SDM dan antara eksekutif dan legislatif tidak lagi gila kekuasaan. Mereka harus lebih fokus memikirkan bangsa ini. Tokoh dan segala elemen masyarakat bersatu. Maka dengan demikian terjawablah persoalan bangsa kita yang telah banyak mengalami krisis multi demensi.

Selanjutnya adanya sekolah masyarakat tidak mampu dalam implementasinya harus benar-benar diperhatikan, terutama syarat-syarat bagi yang dapat sekolah di sekolah tidak mampu tersebut yaitu :

  1. Calon siswa tersebut  mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kades ditandantangani diatas materai sebagai indikatornya dapat berupa pekerjaan orang tua, penghasilan orangt tua, dll
  2. Calon  siswa tersebut harus membuat pernyataan sebenar-sebenar bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu diatas materai
  3. Calon siswa tersebut harus membuat pernyataan bersedia untuk diasramakan dan mematuhi segala perturan yang ada
  4. Orang tua calon siswa harus membuat pernyataan bersedia diatas materai melepas anaknya sampai tamat sekolah minimal SMU.
  5. Dan lain-lain syarat yang akan ditentukan secara khusus.

Dengan adanya adalah SEKOLAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU, maka persoalan generasi muda yang rapuh akan terhindarkan, maka lahirlah generasi yang kuat dan tangguh karena kemiskinan dan kebodohan sudah diberantas. Tidak ada lagi anak gelandangan, anak mengemis, kejahatan anak. Akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang disegani di dunia, terutama negara-negara tetangga yang sering mengusik dan melecehkan bangsa kita.

Selanjutnya, apa pendapat saudara tentang SEKOLAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU ini ? Trims atas kementarnya !

Tentang keadilan di negeri ini ?

Menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Keadilan berorientasi pada hukum yang ideal (filosofis), kemamfaatan berorintasi pada hukum yang diterima oleh masyarakat (sosiologis) dan kepastian hukum berorintasi pada legalitas formalnya hukum sebagai suatu kaidah yang telah ditetapkan (yuridis).

Dewasa ini hukum dalam penegakannya, terhadap  ketiga nilai dasar diatas menjadi perbincangan yang hangat, terjadi gesekan antar nilai yang ada. Pada satu sisi aparat penegak hukum lebih menonjolkan kepastian hukum (legalitas formal) sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain masyarakat berteriak minta keadilan karena ada penjahat kelas kakap tidak ditangkap sedangkan penjahat kelas teri begitu gampang ditangkap (diproses hukum). Adanya rasa keadilan masyarakat terusik seperti kasus cicak buaya, kasus semangka, kasus kakao, kasus kapas, prita sebagai contoh bahwa hukum dinegara ini hanya menerapkan pasal-pasal untuk menghukum atau tidak menghukum. Ini membuktikan ada perlakuan tidak sama dimuka hukum, terutama ketika hukum berhadapan dengan politik dan penguasa (kasus century). Padahal salah satu  tujuan hukum diadakan di negeri ini adalah untuk mencapai keadilan masyarakat sebanyak-banyaknya.  Menurut Aristo teles ”hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”. Itulah keadilan yang sebenarnya.

Apa pendapat saudara tentang keadilan di negeri ini ? Trims atas komentarnya !

TUGAS MATA KULIAH

Buatlah makalah/paper minim6 halaman, ditulis 2 spasi tentang HUKUM PIDANA, judulnya bebas. paling lambat tanggal 27 Desember 2009

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.