Hukum Perdata (revisi) : Hak Kebendaan (Zakelijk Recht)

Hak kebendaan (Zakelijk Recht) ialah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung (untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan itu merupakan salah satu jenis dari hak keperdataan, jadi di samping hak kebendaan maasih ada hak-hak ke Perdataan yang lain.

Dengan mengingat berlakunya UUPA, maka hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH  Perdata dibedakan sebagai berikut:

  1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, antinya pemilik hak tersebut dapat menikmati, mengambil manfaatnya, menggunakan dan mengambil buahnya. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan ini dapat atas benda miliknya sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak dan bezit terhadap benda bergerak dari hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Misalnya: bezit atas benda bergerak, hak memungut hasil dan hak pakai atas benda bergerak.
  1. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, dimana pemilik hak tersebut tidak mempunyai hak untuk menikmati, mengambil mamfaat, menggunakan dan mengambil buah dari bendanya. Benda disimpan dan dirawat sedemikian rupa untuk dijadikan jaminan suatu utang. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur diberi hak untuk menjual benda tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Berkaitan dengan jaminan utang debitur kepada kreditur menunut KUH Perdata terdapat 2 (dua) macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang meliputi seluruh harta kekayaan debitur sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdata “Semua benda bergerak dan tidak bergerak dari debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semuanya menjadi tanggugan bagi perutangan-perutangan pribadi debitur itu”.

 

A. Hak-Hak  Kebendaan yang Bersifat  Memberikan Kenikmatan

1. Hak Milik

a. Pengertian Hak milik

Seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa setelah berlakunya UUPA maka pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hak milik ini hanya berlaku pada hak milik atau benda-benda bergerak. Menurut Pasal 570 KUHPerdata : Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal  dipergunakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-Undang.

Dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Dengan demikian pemilik benda dapat memperlakukan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fiducia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum  terhadap bendanya. Selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya.

Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik manapun oleh pembentuk undang-Undang atau penguasa dimana melainkan harus ada ganti kerugian dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hak milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  • Merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain. Contohnya dari hak milik akan melahirkan hak pakai, hak memungut hasil dan hak gadai.
  • Merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Artinya orang yang mempunyai hak milik suatu benda dapat dengan bebas untuk melakukan perbuatan hukum  maupun perbuatan materiil terhadap bendanya.
  • Hak milik mempunyai sifat yang tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lain. Contoh: hak milik yang dibebani hak memungut hasil, maka hak milik itu tetap ada.
  • Hak milik mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Contoh: Hak memungut hasil benihnya adalah hak milik.
    1. Pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan hak milik.

Meskipun hak milik itu merupakan hak yang selengkap-lengkapnya dan tidak dapat diganggu gugat, namun dalam mempergunakan hak miliknya orang harus mengingat batasan-batasan terhadap penggunaan hak milik tersebut. Batasan-batasan terhadap penggunaan hak milik tersebut adalah:

  • Penggunaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan umum (Pasal 570 KUHPerdata).
  • Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan (pasal 570 KUH Perdata).
  • Adanya kernungkinan pencabutan hak mllik untuk kepentingan umum (Pasal 570 KUHPerdata).
  • Pembatasan oleh hukum tetangga, misalnya adanya kewajiban untuk menerima aliran air dani tanah yang lebih tinggi ke tanah yang lebih rendah, jadi tidak boleh membendungnya.
  • Dalam mempergunakan hak milik tidak boleh melakukan penyalahgunaan hak.

Apabila orang menggunakan hak miliknya kemudian menimbulkan ganguan kepada orang lain, maka menggugatnya tidak berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata, tetapi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum  (onrechtmatige daad). Apabila gangguan tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat materiil (kerugian harta kekayaan) maka disebut “Zaaksbeschadiging”, dan bila menimbulkan kerugian immateriil disebut “hinder”.

Zaaksbesechadiging tidak selalu merupakan perbuatan melawan hukum, tapi dalam hal-hal tertentu perbuatan tersebut diperbolehkan. Bendasarkan hal demikian, maka Pitlo menggolongkan zaaksbeschadiging dalam 4 (empat) tipe:

1) Perbuatan yang onrechtmatige terhadap keadaan hak milik yang normal. Contoh: Seorang pengendara sepeda motor yang menabrak penjual bakso ditepi jalan, sehingga bakso tumpah dan penjual bakso menderita kerugian sebesar Rp 250.000,-. Tidak peduli apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak (karena kealpaan), maka pengendara sepeda motor harus mengganti kerugian tersebut. Jadi perbuatan menabrak adalah onrechtmatige, sedang keadaan hak milik penjual bakso (rombong bakso) adalah normal.

2) Perbuatan onrechtmatige terhadap hak milik yang tidak normal. Contoh : Seseorang memiliki barang pecah belah dari kristal diletakkan di meja kecil dekat jendela. Kemudian ada, anak tetangga yang bermain batu sehingga memecahkan kaca jendela dan kristal tadi. Dalam kasus ini meskipun perbuatan memecahkan Kristal  merupakan onrechtmatige, tetapi anak tersebut tidak harus mengganti kerugian karna letak kristal yang tidak normal. Dengan demikian pemilik kristal sendiri yang memikul resiko kerugian.

3) Perbuatan rechtmatige terhadap hak milik yang norrmal. Contohnya seseorang rumahnya terbakar, untuk dapat keluar dari rumahnya orang tersebut harus memecah gelas jendela tetangganya. Perbuatan demikian adalah rechtmatige (tidak melanggar hukum ) karena dilakukan untuk menyelamatkan diri, sedangkan keadaan tetangga adalah normal. Akan tetapi atas perbuatannya itu orang tersebut mengganti kerugian kepada pemilik rumah untuk memperbaiki jendela, apabila ia menolak, maka perbuatannya tadi merupakan perbuatan onrechtmatige.

4) Perbuatan rechtmatige terhadap keadaan hak miiik yang tidak normal. Contoh: Seseorang untuk mennbangun rumah menggunakan mesin-mesin yang menggetarkan. Sehingga jam dinding dan lukisan tetangga yang digantung di dinding berjatuhan dan rusak. Dalam hal seperti ini pekerjaan yang menggunakan mesin tersebut harus dihentikan untuk memberi kesernpatan kepada tetangga untuk menyelamatkan barang-barangnya atas biaya sendiri. Perbuatan pembangunan rumah adalah rechtmatige, sehingga menaruh barang-barang di dinding sementara ada getaran-getaran mesin untuk pembangunan rumah adalah penempatan barang yang tidak normal. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan hak milik seseorang yang menimbulkan gangguan kepada orang lain dapat berupa zaaksbeschadiging dan hinder. Adapun unsur-unsur adanya hinder adalah:

a) Ada perbuatan yang melawan hukum .

b) Perbuatan itu bersifat mengurangi/menghilangkan kenikmatan dalam penggunaan hak milik seseorang.

Contoh perbuatan adanya hinder: Seseorang mendirikan usaha ternak ayam broiler dimana kotoran ayam broiler tersebut menimbulkan bau yang sangat tidak sedap bagi tetangga-tetangganya. Dalam hal demikian, peternak ayam tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah melakukan hinder. Pedoman mengenai gangguan yang memberi alasan untuk digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

a) Gangguan itu harus terhadap penggunaan hak milik secara normal, dan ini harus diukur menurut ukuran obyektif.

b) Gangguan harus mengenai pemakaian hak milik sendiri, bukan pemakaian hak milik orang lain

c  Gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang.

Pembatasan terhadap penggunaan hak milik selanjutnya adalah penyalahgunaan hak (Misbruik Van Recht), yakni menggunakan haknya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain.

Ajaran mengenai misbruik van recht itu mula-mula tumbuh di Perancis yaitu di Colmar nampak dari keputusan pengadilan Colmar yaitu Lozen Schoorsteen – Arrest: seseorang mendirikan cerobong asap yang palsu di rumahnya, hanya dengan maksud untuk mengganggu pemandangan tetangganya, kemudian digugat di muka Pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan sebagai misbruik van recht.

Ada 2 (dua) pendapat tentang unsur-unsur agar suatu  perbuatan itu dikatakan perbuatan yang menyalah gunakan hak:

1) Pendapat dari Yurisprudensi yang menyatakan bahwa untuk adanya penyalah gunaan hak adalah perbuatan itu harus tidak masuk akal dan dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain.

2) Pendapat dari Pitlo yang mengatakan bahwa untuk adanya penyalah gunaan hak, tidak perlu bahwa pengguna hak milik itu harus tidak masuk akal dan harus dengan maksud untuk merugikan orang lain seperti pendapat Yurisprudensi. Meskipun perbuatannya itu masuk akal dan perbuatannya itu tidak dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain, tetapi jika mamfaat yang diperoleh orang yang menggunakan hak miliknya itu tidak seimbang (lebih sedikit) dengan kerugian yang diderita oleh orang lain, maka sudah terdapat penyalahgunaan hak.

Apabila terdapat penyalahgunaan hak maka dasar gugatannya adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan penggugat terhadap tergugat untuk mempertahankan hak miliknya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata dapat berupa:

1) Gugat Revindicatie, yakni pemilik minta pada hakim agar barang miliknya yang dikuasai oleh tergugat disita (Pasal 574KUH Perdata).

2) Putusan declaratoir dari hakim, yakni minta kepada hakim supaya penggugat dinyatakan sebagai orang yang berhak atas suatu barang.

3 Apabila hak milik seseorang selalu diganggu oleh orang lain, ia dapat minta kepada hakim untuk menghentikan gangguan tersebut.

4) Apabila hak milik seseorang dirusak oleh orang lain, ia dapat minta kepada hakim supaya memutuskan orang yang merusak memulihkan seperti keadaan semula atau minta ganti kerugian dalam wujud uang.

5) Apabila benda bergerak dikuasai orang lain, maka pemilik dapat meminta kepada hakim supaya benda tersebut diserahkan kembali padanya. Dalam hal yang dikuasa benda tidak bergerak gugatan dapat.   b. Cara memperoleh Hak Milik

Cara memperoleh hak milik ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdata diluar Pasal 584 KUHPerdata. Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan secara limitatif cara-cara memperoleh hak milik:

1) Pendakuan adalah memperoleh hak milik benda bergerak dengan cara mendaku dari barang-barang bergerak yang belum ada pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (Pasal 585 KUHPerdata) contoh: mengambil ikan di sungai.

2) Ikutan atau perlekatan adalah cara memperoleh hak milik benda bergerak karena benda itu mengikuti atau melekat pada benda lain (Pasal 588 KUHPerdata). Contoh: Apabila seseorang memiliki lembu, kemudian lembu itu beranak maka anak lembu itu ikut menjadi milik orang itu.

3) Lempaunya waktu atau kadaluwarsa atau verjaring adalah memperoleh hak milik dengan cara membezit terlebih dahulu benda itu kemudian setelah lannpaunya jangka waktu tertentu bezitter menjadi pemilik benda itu. Lampaunya waktu atau verjaring ada 2 (dua) macam:

a) Acquisitieve Verjaring adalah verjaring sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan di antaranya hak milik.

b) Extinctieve Verjaring adalah venjaring sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perutangan.

Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Adapun cara memperoleh hak milik dengan acquisitieve verjaring adalah sebagai berikut:

  • Harus ada bezitter sebagai pemilik.
  • Bezitter itu harus te goeder trouw (dengan itikat baik).
  • Mem-bezit-nya itu harus terus menerus, tak terputus.
  • Mem-bezit-nya harus tidak terganggu.
  • Mem-bezit-nya harus diketahui oleh umum.
  • Mem-bezit-nya harus selama waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak (perjanjian) yang sah; atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak (misalnya mem-bezit dengan cara mendaku).

Menurut Pasal 1963 KUHPerdata, benda (hak-hak) yang dapat diperoleh secara verjaring adalah:.

  •  Barang-barang yang tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
  • Bunga-bunga dan piutang-piutang lainnya yang tldak dapat dibayar aan toonder (piutang atas bawa)

Setelah berlakunya UUPA, hak-hak atas tanah tidak dapat dimiliki dengan acquisitieve verjaring. Demikian juga benda bergerak dan piutang aan toonder (atas bawa) tidak dapat dimiliki secara verjaring, karena menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata bezitter benda-benda bergerak yang berwujud dan piutang yang aan toonder dianggap sebagai pemilik.

c) Pewarisan adalah memperoleh hak milik dengan cara mendapat bagian warisan dari pewaris. Apabila pewaris meninggal dunia, demi hukum harta kekayaannya berpindah menjadi milik ahli waris (asas saisine).

4) Penyerahan atau levering.. Cara yang penting dan yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah memperoleh hak milik melalui penyerahan (levering). Penyerahan adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang iain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Jadi penyerahan diperlakukan apabila hak milik suatu benda dipindahkan kepada orang lain oleh pemiliknya atau atas namanya. Menurut sisten hukum  perdata dalam KUHPerdata perjanjian yang tujuannya memindahkan hak milik seperti jual beli, hibah dan tukar menukar harus diikuti dengan perbuatan hukum  yang namanya penyerahan, karena perjanjian-perjanjian tersebut perjanjian yang bersifat obligator. Artinya hanya melahirkan kewajiban saja, yakni kewajiban penjual, menghibah pemilik benda yang ditukar untuk menyerahkan barangnya, sebaliknya pembeli wajib menyerahkan benda miliknya yang ditukar. Berpindahnya hak milik benda setelah adanya penyerahan.

Benda dengan sistem KUHPerdata, menurut sistem Code Civil perpindahan hak milik suatu benda terjadi pada saat penutupan perjanjian,  jadi tidak mengenal lembaga penyerahan.

Ada beberapa cara penyerahan hak milik suatu benda:

a) Penyerahan benda bergerak berwujud menurut Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijk levering) atau penyerahan dari tangan ke tangan. Namun menurut Pasal 612 ayat (2) KUHPerdata penyerahan nyata ini adakalanya tidak perlu dilakukan, yakni apabila tenjadi 2 (dua) figur penyerahan:

  • Traditio brevi manu (penyerahan dengan tangan pendek). Misalnya A meminjam buku B, eigenaar buku itu kemudian karena membutuhkan uang lalu menjual buku itu kepada A. Dalam hal demikian itu levering tidak diperlukan sebab buku itu sudah ada pada A berdasarkan hubungan hukum  pinjam-meminjam tadi. A tadinya sebagai peminjam berubah jadi pemilik
  • Constitutum pessessorium (penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya). A pemilik dari sebuah buku karena membutuhkan, yang menjual bukunya kepada B. Akan tetapi karena A masih membutuhkan untuk mempelajarinya, maka A kemudian meminjam buku tersebut dari B. A tadinya sebagai pemilik berubah jadi peminjam.

b) Penyerahan benda bergerak yang tidak berwujud:

  • Penyerahan dari surat piutang aan toonder (atas bawa) diatur dalam pasal 1613 ayat (3) KUHPerdata dilakukan dengan penyerahan nyata. Ini kita lakukan sehari-hari misalnya jika kita membayar dengan uang kertas.
  • Penyerahan dari piutang op naam (atas nama) disebut dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata: dilakukan dengan cessie yaitu dengan cara membuat akte otentik atau akte di bawah tangan, dalam mana dinyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan kepada seseorang. Contoh cessie: Yang bertanda tangan di bawah ini A menyatakan telah menjual piutang sejumlah Rp 100.000.000 atas C kepada B dan dengan ini menyerahkan piutang-piutang tersebut kepada B “. Setelah dibuatnya akte tersebut maka harus diadakan pemberitahuan kepada debitur. Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata: Penyerahan yang demikian itu baru mennpunyai akibat (mengikat terhadap debitur) sejak saat diadakan pemberitahuan kepadanya atau jika debitur telah menerima ataupun mengakui adanya pemindahan tersebut. Jadi artinya si debitur sekalipun tidak ada pemberitahuan tetap terikat oleh adanya Cessie tersebut jika ia telah menyetujui atau mengakui adanya pemindahan itu. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang tersebut cedent Kreditur yang baru itu disebut cessionaris sedang debitur dari piutang yang dipindahkan itu disebut Pemindahan piutang secara cessie ltu biasanya terjadi karena adanya jual beli.
  • Penyerahan dari piutang aan order (atas tunjuk) ini diatur dalam Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata : dilakukan dengan penyerahan dari surat itu dan sertai dengan endossemen.

c) Penyerahan benda tidak bergenak. Selain tanah harus dilakukan dengan akte otentik, sedang penyerahan hak milik atas tanah dilakukan dengan cara balik nama di Kantor Pentanahan. Penyerahan demikian disebut Yuridis Levering atau penyerahan secara yuridis. Agar penyerahan itu itu sah maka harus memenuhi syarat :

  • Harus ada perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian yang prestasinya (objeknya) memindahkan hak milik, misalnya balik nama.
  • Harus ada title (alas hak) yakni hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang, misalnya jual beli.
  • Harus dilakukan oleh orang yang memang menguasai benda tadi (asas nemoplus).
  • Harus ada penyerahan nyata.

Kemudian  cara memperoleh hak milik diluar Pasal 584 KUHPerdata adalah :

a)Penjadian atau pembentukan benda (Pasal 606 KUHPerdata). Misalnya punya pohon ditebang kemudian kayunya dibuat kursi.

b) Penarikan buahnya (Pasal 575 KUHPerdata), misalnya pemilik atau bezitter yang jujur dapat mengambil buah/hasil dari benda-benda yang dimiliki (diberikan).

c) Persatuan atau percampuran benda (Pasal 607-609 KUHPerdata) ialah memperoleh hak milik karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang.

d)Pencabutan hak, yakni penguasa yang memperoleh hak milik dengan jalan pencabutan hak (Pasal 570 KUHPerdata).

e) Perampasan barang yang merupakan salah satu jenis hukum an pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHPidana. Jadi penguasa dapat memperoleh hak milik dengan jalan perampasan barang milik terpidana.

f) Percampuran harta (Pasal 119 KUHPerdata), misalnya percampuran harta bersama milik suami isteri.

g) Pembubaran dari suatu badan hukum (Pasal 1665 KUHPerdata), misalnya dengan pembubaran suatu Perseroan Terbatas, maka masing-masing persero memperoleh harta kekayaan perseroan tersebut.

h) Abandonnement (Pasal 663 KUHDagang), yakni bahwa mengenai kapal-kapal dan barang-barang yang dipertanggungkan itu dapat diserahkan pada sipenanggung dalam hal ada pecah atau karamnya kapal.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang cara memperoleh hak milik seperti tersebut diatas maka sifat memperoleh bisa secara originair dan bisa secara derivatif. Secara originair (asli) adalah cara mempeoleh hak milik tidak berasal dari orang yang lebih dulu memiliki benda itu, misal pendakuan, penarikan buahnya atau ikutan dan verjaring. Secara derivatif adalah memperoleh hak milik berasal dari orang yang lebih dahulu berhak atas benda itu. Jadi cara memperolehnya dengan bantuan dari orang yang mendahuluinya. Misal: jual beli, tukar menukar dan hibah.

Biasanya suatu hak milik itu hanya dimiliki oleh seorang pemilik, tetapi dalam Pasal 573 KUHPerdata menentukan kemungkinan adanya hak milik bersama artinya dua orang atau lebih menjadi pemilik bersama dari suatu benda. Menurut KUHPerdata hak milik bersama ada 2 (dua) macam:

a) Hak milik bersama yang bebas, dimana tidak ada hubungan lain antara mereka selain hal bersama menjadi pemilik. Contoh: dua orang atau lebih membeli sebuah mobil.

b) Hak milik bersama yang terikat, dimana mereka menjadi pemilik atas suatu benda itu sebagai akibat dari adanya hubungan yang sudah ada lebih dahulu antara para pemilik itu. Contoh: milik bersama mengenai harta perkawinan, harta peninggalan, harta perseroan.

Menurut Pasal 573 KUHPerdata bahwa pembagian benda yang merupakan kepunyaan lebih dari seorang dilakukan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan terhadap pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

Pembahasan terakhir tentang hak milik adalah bagaimana cara hapusnya hak milik. Hak milik hapus apabila:

a) Karena orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, Misalnya: dengan cara membeli dari pemilik.

b) Karena binasanya benda.

c) Dilepaskan dengan sukarela oleh pemilik.

d) Dicabut untuk kepentingan umum.

  1. Kedudukan Berkuasa (Bezit)

Bezit menurut Pasal 529 KUHPerdata adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Cara memperoleh bezit pada asasnya ada 2 (dua) cara :

  1. Dengan jalan Occupatio mendaku atau menduduki bendanya. Memperoleh bezit dengan jalan occupatio dikatakan juga memperoleh bezit yang bersifat originair (asli). Artinya memperolehnya itu secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang mem-bezit lebih dahulu. Dan ini bisa tertuju baik terhadap benda bergerak maupun benda tak bergerak. Jika tertuju terhadap benda yang bergerak ini bisa terhadap benda yang tak ada pemiliknya resnullius (misalnya : ikan di sungai, burung di hutan, buah-buahan di hutan dan lain-lain).
  2. Dengan jalan traditio (penyerahan bendanya) memperoleh bezit dengan jalan traditio dikatakan juga mempenrleh bezit yang bersifat derivatief Artinya memperolehnya itu ialah dengan bantuan dari orang yang mem-bezit lebih dulu. Diperoleh dari tangan bezitter-nya yang lama ketangan bezitter yang baru.

Bezit harus dibedakan dengan detentie. Dalam hal bezit, orang yang mem-bezit (bezitter) memang berkehendak  untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri, sedang detentie adalah bezit dimana bezitter-nya tidak mempunyai kehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri. Seseorang menguasai benda tersebut berdasarkan hubungan hukum  yang tertentu dengan orang lain, misalnya karena disewa atau dipinjam. Orang yang menguasai benda tersebut dinamakan detentor (hounder).

Bezit mempunyai fungsi polisionil dan fungsi zakenrechtlijk. Fungsi polisionil dari bezit adalah bahwa bezit itu mendapat perlindungan hukum . Hukum  mengindahkan keadaan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang membezit suatu benda (sekalipun dia pencuri) maka ia mendapat perlindungan hukum, sampai terbukti (di muka pengadilan) bahwa sebenarnya ia tidak berhak. Jadi barangsiapa yang merasa haknya terlanggar harus minta penyelesaian lebih dulu pada polisi atau pengadilan. Itulah yang dimaksud fungsi polisionil dari bezit. Dan fungsi polisionil ada pada setiap bezit. Fungsi zakenrecktelijk daripada bezit. Setelah beberapa waktu tertentu keadaan kenyataan (bezit) itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, maka keadaan kenyataan itu akan barulah menjadi hak. Yang tadinva bezit itu maka berubah menjadi hak milik, yaitu dengan melalui lembaga verjaring. ltulah yang dimaksud dengan fungsi zakenrechtelijk daripada bezit.

Bezitter akan memperoleh hak milik dari benda yang dibezitnya apabila bezit adalah te goeder trouw. Menurut Pasal 530 KUHPerdata bezit ada yang te goeder trouw (bezit beritikad baik) dan bezit yang tekwader trouw (bezit yang beritikad buruk). Bezit beritikat baik manakala bezitter memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dimana ia tidak mengetahui cacat-cacat yang terkandung di dalamnya (Pasal 531 KUH  Perdata) sedang bezit beritikat buruk menurut Pasal 532 KUH  Perdata manakala bezitter mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu bukan miliknya. Bezit dianggap selalu beritikat baik, barangsiapa yang mengemukakan bahwa bezit beritikat buruk maka ialah yang wajib membuktikan.

Bezitter yang beritikat baik dan yang beritikat buruk sama-sama mendapat perlindungan hukum. Namun perlindungan hukum  terhadap bezit yang beritikat baik lebih banyak dari bezitter yang beritikat buruk. Perlindungan hukum  terhadap bezitter yang beritikat baik adalah :

  1. Bahwa bezitter sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik benda.
  2. Bezitter mendapat penggantian ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan untuk benda dibezitnya.
  3. Hak mendapat buah dari bendanya.
  4. Kemungkinan bahwa bezitter akhirnya menjadi pemilik dengan jalan verjaring.

Sedang bagi bezitter yang beritikat buruk, hanya mendapat perlindungan hukum  yang pertama dan kedua saja. Apabila ia menikmati segala hasil kebendaan, maka wajib mengembalikannya kepada yang berhak. Selain itu tidak ada kemungkinan bagi bezitter yang beritikat buruk untuk nnenjadi pemilik kebendaan dengan cara verjaring.

Hak kebendaan yang dapat dimiliki dengan cara verjaring oleh bezitter adalah hanya benda tidak bergerak selain tanah, seperti mesin-mesin pabrik yang pemakainya diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok. Terhadap benda bergerak tidak dapat dimiliki secara verjaring sebab terdapat asas hukum  yang ditentukan dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata: “Terhadap bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bezitter benda bergerak menjadi pamilik tanpa harus melalui verjaring. Jadi bezitter langsung menjadi pemilik sejak saat ia membeli atau menguasai benda bergerak tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata tersebut tidak berlaku bagi barang-barang yang hilang atau berasal dari pencurian. Menurut Pasal 1977 ayat 2, barang siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hilangnya atau dicurinya barang itu berhak meminta kembali barangnya dari setiap orang yang memegangnya. Jika si pemegang barang itu memperolehnya (membelinya) di pasar, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang lazim memperdagangkan barang-barang demikian maka si pemillk barang harus mengembalikan harga barang yang telah dibayar oleh si pemegang barang itu (Pasal 582 KUH  Perdata).

Seperti dijelaskan di atas, bahwa bezitter baik yang beritiket baik maupun buruk sama-sama mendapat perlindungan hukum . Oleh karena itu apabila ada pihak yang mengganggu terhadap bezit, bezitter dapat menggugat pihak pengganggu tersebut. Gugatan tersebut dapat berwujud:

  1. Meminta pernyataan declaratoir dari hakim bahwa ia adalah bezitter dari benda itu.
  2. Menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut atau gangguan dihentikan.
  3. Meminta pemilikan dalam keadaan semula.
  4. Meminta ganti rugi apabila gangguan tersebut menimbulkan kerugian.

Bezitter akan kehilangan bezitnya menurut Pasal 543 s/d 547 KUH  Perdata apabila :

  1. Orang lain memperoleh bezit benda itu dengan jalan traditio atau occupation.
  2. Benda itu diambil orang lain atau dicuri atau telah hilang dan tidak diketahui lagi dimana tempatnya.
  3. Binasanya benda.
  4. Bezitter membuang benda itu.
  5. Bezit atas benda tak berwujud berakhir apabila orang lain selama satu tahun telah menikmatinya dengan tiada gangguan apapun.
  6. Hak Memungut Hasil

Menurut Pasal 756 KUHPerdata hak memungut hasil dari barang orang lain seolah-olah seperti pemilik dengan kewajiban untuk memelihara barang ltu supaya tetap adanya. Apabila seseorang mempunyai hak memungut hasil atas benda orang lain, maka orang tersebut memiliki hak:

  1. Hak untuk memungut hasilnya atau buahnya barang. Misalnya ternak, tanah, rumah adalah barang-barang yang menghasilkan buah.
  2. Hak untuk memakai barang tersebut misalnya: memakai /mempergunakan perkakas rumah, kendaran, pakaian dan lain-lainnya. Jadi sesuai dengan istilahnya vrucht itu ialah hasil, sedang gebruik ialah memakai/mempergunakan.

Hak memungut hasil dapat meletak atas benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi seperti di tentukan dalam Pasal 756 KUHPerdata bahwa barang yang dibebani hak memungut hasil itu harus tetap adanya. Pada waktu hak memungut hasil itu berakhir barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sepenti keadaan semula. Hak memungut hasil tidak boleh mengubah tujuan-tujuan dari benda-benda tersebut dan harus menjaga supaya barang-barang tetap dalam keadaan baik. Dengan demikian hak memungut hasil itu hanya dapat dibebankan atas barang, yang tidak dapat dipakai habis. Dari Pasal 763 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa hak memungut hasil bisa meletak atas barang-barang yang tidak berwujud seperti piutang.

Menurut Pasal 759 KUHPerdata seseorang dapat memperoleh hak memungut hasil benda milik orang lain karena undang-undang atau karena kehendak di pemilik. Namun demikian KUHPerdata tidak mengatur lebih lanjut dalam hal apa dan bagaimana menurut undang-undang seseorang memperoleh hak memungut hasil tersebut. Dalam hal pemilik benda menghendaki orang lain memperoleh hak memungut hasil atas bendanya, maka ia dapat menghibahkan atau mewasiatkannya.

Apabila orang mempunyai hak memungut hasil, maka ia memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

  1. Mengadakan inventarisasi (membuat catatan/daftar) terhadap benda-benda itu atas biaya sendiri.
  2. Menunjuk penanggung-penanggung atau mengadakan jaminan-jaminan guna menjamin bendanya akan digunakan sebaik-baiknya dan menjamin pula bahwa pada saat haknya berakhir, benda itu akan dikembalikannya.
  3. Pada waktu menggunakan hak memungut hasil, harus mengadakan perbaikan-perbaikan atas bendanya, memikul biaya dan pajak yang diperlukan dalam melakukan pengawasan bendanya dan bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik.
  4. Mengembalikan benda seperti keadaan semula pada waktu terjadinya hak memungut hasil. Kalau terjadi kerusakan-kerusakan atau kerugian atas benda tersebut harus diganti.

Menurut Pasal 807 KUHPerdata hak memungut hasil hapus karena:

  1. Karena meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut.
  2. Karena habisnya waktu yang diberikan untuk hak tersebut.
  3. Karena percampuran (tadinya mempunyai hak memungut hasil kemudian berubah menjadi pemilik).
  4. Karena adanya pelepasan hak oleh orang yang mempunyai hak itu.
  5. Karena verjaring yaitu apabila selarna 30 tahun si pemilik hak tidak menggunakannya.
  6. Karena binasanya benda.
  1. Hak Pakai dan Hak Mendiami

Pasal 818 KUHPerdata menyatakan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu adalah merupakan hak kebendaan yang cara terjadinya dan hapusnya adalah sama seperti hak memungut hasil. Hak mendiami merupakan hak pakai kediaman. Jadi intinya hak pakai dan hak mendiami adalah sama hanya, obyeknya yang berbeda. Menurut Pasal 821 KUHPerdata, hak pakai ini hanya diperuntukkan terbatas pada diri si pemakai dan keluarganya (keluarga dalam rumah tangga). Si pemakai tidak boleh menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain (Pasal 823 KUHPerdata). Hak pakai terhadap binatang-binatang, pemakai berhak memperkerjakan, memakai air susunya sekedar dibutuhkan untuk diri sendiri dan segenap anggota keluarganya, si pemakai juga dapat memakai rabuknya, tetapi tidak diperbolehkan untuk menikmati bulu dan anak-anaknya. Menurut Pasal 819 KUHPerdata kewajiban si pemakai benda sama dengan kewajiban orang yang mempunyai hak memungut hasil,   yakni :

  1. Kewajiban untuk membuat catatan/daftar terhadap bendanya.
  2. Mengadakan jaminan atau memakai bendanya sebaik-baiknya.
  3. Memelihara bendanya sebagai bapak rumah tangga yang baik.
  4. Memikul semua biaya guna perbaikan-perbaikan dan pajak terhadap benda.
  5. Mengembalikan barangnya pada waktu berakhirnya hak pakai.’
  1. Hak Kebendaan Yang Memberikan Jaminan
    1. Jaminan Gadai

Gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUH  Perdata).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Subyek Gadai:

Pemegang atau penerima gadai adalah kreditur. Pemberi gadai adalah debitur atau orang lain atas namanya.

  1. Obyek Gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu yang berupa surat-surat piutang atas bawa, atas tunjuk dan atas nama.
  2. Pemegang gadai menjadi kreditur preferen, artinya dalam mengambil pelunasan dari penjualan barang gadai didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu didahulukan.

Hak gadai diadakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda menurut jenis dan barangnya :

  1. Cara mengadakan hak gadai benda bergerak yang berwujud dan surat piutang atas bawa :
  • Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai. Perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak diisyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (adi merupakan akte otentik), bisa juga diadakan dengan akte di bawah tangan saja.
  • Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (inbezitstelling). Dengan kata lain perkataan barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetapi berada dalam kekuasaan si pemberi gadai (Pasal 1152 KUHPerdata).
    1. Cara mengadakan hak gadai piutang atas nama:
  • Harus ada perjanjian gadai.
  • Harus ada pembenitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan itu.
    1. Cara mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk:
  • Harus ada perjanjian gadai.
  • Harus ada endossemen (menulis di balik surat piutang tersebut) kemudian surat piutang itu diserah kan kepada pemenang gadai.

Dengan adanya perjanjian gadai, maka menimbulkan hak dan kewajiban pada pemegang gadai sebagai berikut:

  1. Hak-hak pemegang gadai:
  • Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaannya sendiri kemudian mengambil sebagian untuk melunasi utang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur (Pasal 1155 KUHPerdata).
  • Si pemegang gadai berhak mendapatkan pengernbalian ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya (Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdata).
  • Si pemegang gadai mempunyai hak retensi yakni menahan benda yang digadaikan. Hak retensi ini terjadi apabila setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian utang yang kedua antara para pihak dan utang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama, maka si pemegang gadai menang untuk menahan benda itu sampai kedua macam utang itu dilunasi (Pasal 1159 ayat 2 KUHPerdata).
  1. Kewajiban pemegang gadai :
  • Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga benda yang digadaikan, apabila semua itu terjadi atas kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdata).
  • Si pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang gadai untuk keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai menyalahgunakan barang tersebut maka barang itu dapat diminta kembali oleh pemberi gadai.

Perjanjian gadai merupakan perjanjian accesoir yakni perjanjian selalu bersandar pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Oleh karena itu apabila utang yang dijamin dengan gadai sudah lunas, maka hak gadai itu hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai.

  1. Jaminan Fiducia
  1. Pengertian Jaminan Fiducia

Jaminan Fiducia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.  Menurut Pasal 1 ayat (2) UU tersebut, jaminan fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pemberi fiducia adalah orang perseorangan atau kerjaorasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fiducia, Sedang penerima Fiducia adalah orang atau kerjaorasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fiducia. Obyek Fiducia adalah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud serta bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan misalnya bangunan di atas tanah milik orang lain kecuali diperjanjian lain, jaminan Fiducia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia diasuransikan. Benda-benda yang dijadikan obyek jaminan Fiducia tersebut tetap dikuasai oleh pemberi Fiducia.

  1. Sifat Jaminan Fiducia

Jaminan fiducia itu sebagaimana halnya pada gadai merupakan perjanjian yang accesoir, merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang (Pasal 4 UU Fiducia). Jadi adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Jaminan Fiducia mempunyai sifat zaaksgevolg yakni tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fiducia (Pasal 20 UU Fiducia). Piutang yang dijamin dengan Fiducia merupakan piutang preferen yaitu lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain (Pasal 27 UU Fiducia). Jaminan Fiducia hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja dan tidak hak untuk memiliki bendanya. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima Fiducia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fiducia apabila debitur wanprestasi, adalah batal demi hukum  (Pasal 33 UU Fiducia).

  1. Cara mengadakan Hak Jaminan Fiducia

Jaminan Fiducia itu menganut asas publiciteit yaitu asas yang mengharuskan bahwa jaminan Fiducia itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui oleh umum. Selain itu juga menganut asas specialiteit yaitu asas yang menghendaki bahwa jaminan Fiducia hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus. Cara mendaftarkan jaminan Fiducia adalah sebagai berikut:

  • Perjanjian jaminan Fiducia yang berisi pembebanan benda dengan jaminan Fiducia harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) dalam bahasa Indonesia.
  • Penerima Fiducia, kuasa akan wakilnya wajib mendaftarkan jaminan Fiducia pada kanton pendaftaran Fiducia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan Fiducia.
  • Kantor pendaftaran Fiducia mencatat jaminan Fiducia dalam buku daftar Fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
  • Kantor pendaftaran Fiducia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fiducia sertifikat jaminan Fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum yang tetap.
  • Jaminan Fiducia habis pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fiducia dalam buku daftar Fiducia.
  1. Hak dan Kewajiban Para Pihak
  • Hak dan kewajiban penerima Fiducia.
  1. Hak Penerima Fiducia :
    • Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi.
    • Apabila benda jaminan Fiducia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialirkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi Fiducia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek fiducia pengganti dari obyek jaminan Fiducia yang dialihkan.
    • Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan Fiducia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fiducia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi Fiducia.
    • Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan Fiducia yang diasuransikan musnah.
  2. Kewajiban penerima Fiducia:
    • Wajib mendaftarkan jaminan fiducia ke kantor pendaftaran Fiducia.
    • Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fiducia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut ke kantor pendaftaran Fiducia.
    • Memberitahukan hapusnya jaminan Fiducia kepada Kantor Pendaftaran Fiducia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia.
    • Wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi Fiducia apabila hasil eksekusi benda jaminan Fiducia melebihi nilai penjaminan.
  • Hak dan kewajiban pemberi Fiducia
    1. Hak pemberi Fiducia:

Pemberi Fiducia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fiducia dengan car dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

  1. Kewajiban pemberi Fiducia:
  • Dilarang melakukan Fiducia ulang terhadap benda jaminan Fiducia yang sudah terdaftar.
  • Wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan obyek yang setara.
  • Dilarang mengalihkan menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima Fiducia.
  • Wajib menyerahkan benda obyek jaminan Fiducia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
  • Bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan Fiducia tidak mencukupi untuk pelunasan utang.
  1. Hapusnya Jaminan Fiducia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan Fiducia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

  • Hapusnya utang yang dijamin dengan Fiducia.
  • Penerima Fiducia melepaskan hak atas jaminan Fiducia.
  • Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia. Penerima Fiducia memberitahukan kepada kantor pendaftaran.

Fiducia mengenai hapusnya jaminan Fiducia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tersebut (Pasal 25 ayat 2 UU Fiducia). Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Kanton Pendaftaran fiducia mencoret pencatatan jaminan Fiducia dari buku Daftar Fiducia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fiducia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan Fiducia tidak berlaku lagi.

  1. Jaminan Hipotik
  1. Pengertian dan Sifat Hipotik

Menurut Pasal 1162 KUHPerdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan perutangan. Setelah berlakunya UU PS, ketentuan-ketentuan mengenai hipotik atas tanah menurut KUHPerdata ini masih berlaku meskipun pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya telah dicabut. Namun ketentuan-ketentuan mengenai hipotik atas tanah tersebut kemudian dicabut oleh Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan demikian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik dalam KUHPerdata hanya berlaku terhadap benda tidak bergerak selain tanah, misalnya hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih.

Hipotik merupakan perjanjian yang accesoir (perjanjian sampiran), yakni perjanjian yang selalu bersandar pada perjanjian pokok yang berupa pinjam meminjam uang. Dengan demikian adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Hipotik mempunyai sifat zaaksgevolg, yaitu senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada (Pasal 1163 ayat 2 KUHPerdata). Piutang yang dijamin dengan hipotik merupakan piutang preferen yakni lebih didahulukan pelunasannya dari piutang yang lain (Pasal 1133, 1I34 ayat 2 KUHPerdata). Sebagaimana jaminan Gadai dan Fiducia, menurut Pasal 1178 KUHPerdata, hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai/memiliki bendanya, namun diberi hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya apabila debitur wanprestasi.

  1. Cara mengadakan Jaminan Hipotik

Hipotik menganut asas publiciteit yaitu asas yang mengharuskan hipotik itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui oleh umum. Perjanjian Hipotik harus diadakan dengan akta notaris (Pasal 1171 KUH Perdata). Menurut KUHPerdata akta-akta dari hipotik harus didaftarkan kepada kantor kadaster (Kantor Pertanahan). KUHPerdata menentukan demikian karena hipotik menurut KUHPerdata meliputi Hipotik atas tanah. Permasalahannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dimana obyek Hipotik hanya benda tidak bergerak selain tanah, belum ada ketentuan yang mengatur karena akta Hipotik tersebut harus didaftarkan. Hipotik juga menganut asas specialiteit yakni asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus. Sebuah benda tak bergerak (selain tanah) itu dapat dihipotikkan lebih dari satu kali. Bila terjadi demikian, maka para pemegang hipotik itu lalu diberi nomor urut misalnya pemegang Hipotik I, pemegang Hipotik II dan seterusnya. Nomor urut berdasarkan tanggal pendaftaran masing-masing hipotik. Jika debitur wanprestasi, maka pelunasannya menurut urutan terjadinya hipotik. Hipotik yang lebih dulu terjadi itulah yang dilunasi lebih dahulu, jika Hipotik I sudah lunas maka Hipotik II menjadi Hipotik l, Hipotik ll menjadi Hipotik ll dan seterusnya.

Isi dari pada akta hipotik itu dapat dibagi dua bagian:

  1. Isi yang wajib
  2. Isi yang fakultatif

Ad.1) Isi yang wajib yaitu berisi hal-hal yang wajib dimuat, yakni pertelaan (perincian) mengenai benda apa yang dibebani Hipotik.

Ad. 2. Isi yang fakultatif yaitu yang beisi hal-hal yang secara fakultatif dimuat, yaitu yang berisi janji-janji (beding) yang diadakan antara pihak-pihak (debitur dan kreditur). Tetapi sekalipun janji-janji ini merupakan isi yang fakultatif dari Hipotik namun janji-janji demikian lazim dimuat dalam akte demi kepentingan para pihak sendiri, supaya lebih kuat. Janji-janji yang biasanya dimuat akte itu ialah:

  1. Janji-janji untuk menjual benda atas kekuasaan sendiri, ini pokoknya menentukan, jika debitur itu nanti tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) nnaka kreditur itu atas kekuasaan sendiri berhak untuk menjual benda yang dihipotikkan untuk pelunasan hutang-hutangnya. Dengan ketentuan bahwa menjualnya harus di muka urrtum dan hasil penjualan itu setelah dikurangi dengan hutang debitur sisanya dikembalikan kepada debitur.
  2. Janji tentang sewa, ialah janji yang diadakan antara para pihak yang maksudnya membatasi dalam hal rnenyewakan bendanya.
  3. Janji tentang asuransi, yaitu janji yang diadakan para pihak dirnana jika nanti terjadl kebakaran, kecelakaan, banjir dan lain-lain yang menimpa benda-benda, Jaminan Hipotik sedangkan bendabenda itu telah diasuranslkan, maka si pemegang Hipotik akan menenima pembayaran piutangnya dari uang asuransi tersebut. Janji demikian ini harus diberitahukan kepada pihak asuransi supaya pihak asuransi tersebut terikat oleh adanya janji yang demikian itu.
  4. Janji untuk tidak dibersihkan Si pemegang hipotik dapat juga minta diperjanjikan agar hipotik itu tidak dibersihkan dalam hal ada penjualan dari benda yang dipakai sebagai jaminan. Di samping itu undang-undang juga memberikan kemungkinan bagl si pembeli untuk meminta dibersihkan benda itu daripada hipotik-hipotik yang melebihi harga pembeliannya, tapi ini hanya berlaku jika penjualan itu dilakukan di muka umum.

Apabila pemasangan hipotik dirasakan memberatkan para pihak, karena harus melalui formalitas-formalitas tertentu, maka para pihak dapat mengadakan perjanjian kuasa memasang hipotik. Dengan perjanjian ini, kreditur diberi kuasa untuk memasang hipotik yang sesungguhnya. Pemasangan hipotik itu kemudian baru dilaksanakan jika benar-benar diperlukan misalnya ada tanda-tanda debitur akan mengingkari janji. Menurut Pasal 1171 ayat (2) KUHPerdata perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik harus dituangkan dalam akta otentik dalam hal ini adalah akta notaris, tanpa ada kewajiban untuk mendaftarkan akta kuasa memasang hipotik tersebut. Pemberian kuasa yang demikian harus disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan benda yang dibebani hipotik kepada kreditur untuk disimpan. Kedudukan kreditur yang mempunyai hak untuk memasang hipotik ini sebagai kreditur konkuren. Setelah pemasangan hipotik kreditur tersebut menjadi kreditur preferen.

  1. Hapusnya Hipotik

Menurut pasal 1209 KUHPerdata, hipotik itu hapus karena alasan-alasan sebagai berikut:

  • Karena piutang kreditur yang dijamin dengan hipotik sudah lunas.
  • Karena kreditur melepaskan hipotik.
  • Karena penetapan tingkat oleh hakim, cara ini dinamakan juga adanya pembersihan benda dari beban-beban hipotik.

Selain menurut ketentuan seperti tersebut di atas, di luar KUHPerdata masih ada cara-cara hapusnya hipotik yang menurut Volmar karena adanya pencampuran utang, kreditur rnenjadi pemilik dari benda yang dihipotikkan dan kanena adanya verjaring dalam waktu tertentu.

  1. Hak Tanggungan
    1. Pengertian dan Sifat Hak Tanggungan

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan debitur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Menurut Pasal l ayat 1 UU tersebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum  yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum  terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Sedang pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum  yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Jenis utang yang dapat dijannin dengan hak tanggungan adalah:

  • Utang yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu.
  • Utang yang jumlahnya dapat ditentukan pada saat eksekusi berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang.

Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum  atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Obyek hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 adalah :

  • 1) Hak milik
  • 2) Hak guna usaha
  • 3) Hak guna bangunan dan
  • 4) Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

Hak tanggungan sebagaimana hak jaminan yang lain merupakan perjanjian yang accesoir, disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang karena merupakan perjanjian accesoir maka adanya tergantung pada perjanjian pokok, dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokok. Jika piutang yang dijamin beralih, hak tanggungan ikut berakhir ke kreditur baru.

Piutang yang dijamin dengan hak tanggungan lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain, jadi kreditur yang memiliki hak jaminan menjadi kreditur preferen. Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya hak tersebut melekat pada seluruh benda yang dijadikan jaminan. Apabila piutang yang dijamin dengan hak tanggungan dilunasi sebagian hak tanggungan tidak hapus karenanya.

Hak tanggungan hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja, jadi tidak mengandung hak untuk memiliki obyek hak tanggungan (Pasal 12 UU No. 4 tahun 1996). Sebagaimana hak hipotik, hak tanggungan juga mempunyai sifat zaaksgevolg, yakni bahwa hak tanggungan itu senantiasa mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada (Pasal 7 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1996).

  1. Cara Pemberian Hak Tanggungan

Hak tanggungan menganut asas publiciteit, artinya pemberian hak tanggungan tersebut harus didaftarkan. Yang didaftarkan adalah akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kepada Kantor Pertanahan. Selain itu juga menganut asas specialiteit artinya bahwa hak tanggungan hanya dapat diadakan atas obyek hak tanggungan secara khusus. Misalnya: tanah yang dipakai sebagai tanggungan itu dimana letaknya, berapa luasnya, dimana pembatasannya dan sebagainya.

Cara pemberian hak tanggungan adalah sebagai berikut:

  • Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT.
  • Paling lambat 7 hari kerja setelah penanda tanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT kepada Kantor Pertanahan.
  • Oleh Kantor Pertanahan hak tanggungan didaftar dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Hak tanggungan lahir pada hari dan tanggal tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlakukan bagi pendaftarannya.
  • Kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan dengan kepala; demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini mempunyai kekuasaan eksekutorial seperti grosse akte hipotlk. Sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan hak tanggungan dikembalikan kepada pemilik/pemegang hak kecuali diperjanjikan lain.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 surat obyek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Dalam hal demikian, para pemegang hak tanggungan lalu diberi nomor urut menurut tanggal pendaftaran masing-masing hak tanggungan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Jika kemudian terjadi wanprestasi, maka pelunasannya menurut urutan terjadinya hak tanggungan. Jadi terjadilah tingkatan-tingkatan hak tanggungan jika tanggungan yang pertama kedua menjadi hak tanggungan pertama dan seterusnya.

Sebelum pemberitan hak tanggungan, debitur dapat memberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan kepada kreditur. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, surat tersebut wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan tidak dapat ditarik kembali atau berakhir oleh sebab apapun kecuali kuasa telah dilaksanakan atau jangka sudah berakhir. Surat kuasa memberikan hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan perubahan akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberikan. Apabila mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Jika tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan maka surat kuasa tersebut batal demi hukum .

Apabila piutang yang dijamin dengan hak tanggungan berakhir, maka hak tanggungan tersebut ikut berakhir kepada kreditur baru. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, kreditur baru wajib mendaftarkan ke Kantor Pertanahan. Oleh kantor pertanahan pandaftaran peralihan hak tanggungan dicatat pada buku tanah hak tanggungan dan buku tanah hak atas tanah dan menyalin catatan tersebut dalam sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggal pencatatan adalah hari ke 7 (tujuh) setelah diterima secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk peralihan hak tanggungan. Beralihnya hak tanggungan yaitu hari dan tanggal pencatatan tersebut.

  1. Eksekusi Hak Tanggungan

Apabila debitur wanprestasi atau pailit, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 6, 20 ayat 1, 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). Titel eksekutorial ini terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Atas kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan penjualan demikian hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Melaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan cara seperti tersebut di atas adalah batal derni hukum  (Pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).

  1. Hapusnya Hak Tanggungan

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994, hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  • Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  • Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan yang harus dinyatakan secara tertulis.
  • Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan.
  • Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Namun hal demikian tidak menghapuskan utang yang dijamin.

Pembeli obyek hak tanggungan baik dalam suatu pelelangan umum atau atas perintah ketua pengadilan negeri maupun jual beli secara sukarela dapat rneminta kepada pemegang hak tanggungan agar benda yang dibelinya dibebaskan dari beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian (Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995).

Apabila hak tanggungan hapus, atas permohonan pihak yang berkepentingan, kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan pada buku tanah atas tanah dan sertifikatnya. Permohonan pencoretan oleh pihak yang berkepentingan dilampiri sertifikat hak atau pernyataan tertulis dari kreditur bahwa piutang yang dijamin dengan hak tanggungan telah lunas atau karena kreditur melepas hak tanggungan. Apabila kreditur tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana tersebut di atas, yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. Permohonan pencoretan dengan dilampiri salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan diajukan kepada Kepala Kantor pertanahan. Kemudian kantor pertanahan melakukan pencoretan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut.

Hukum Perdata : Hukum Benda

 A.  Berlakunya Buku KUHPerdata Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Buku II KUHPerdata mengatur tentang Hukum  Benda yang berisi pasal-pasal/ ketentuan-ketentuan yang mengatur benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah). Oleh karena itu dalam membicarakan Hukum Benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata hendaknya dengan mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria lazim dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mulai berlaku tanggal 9 April 1996. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan pengaruh perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata dan juga terhadap berlakunya Hukum  Tanah di lndonesia.

Perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata terjadi karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu sebagaimana tercantum dalam dictum dari Undang-Undang tersebut menentukan bahwa mencabut: “Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata lndonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka dicabutlah berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata kecuali ketentuan mengenai Hipotik.

Perubahan fundamental di dalam Hukum  Tanah di lndonesia terjadi karena tadinya terdapat Hukum Tanah yang bersumber kepada Hukum  Barat dan Hukum  Tanah yang bersumber pada Hukum  Adat diganti dengan Hukum  Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian meniadakan dualisme yang ada dalam Hukum  Tanah dan menciptakan Unifikasi hukum  dalam Hukum  Tanah lndonesia. Dengan adanya Unifikasi itu Hukum  Tanah Barat yang tadinya tertulis dan Hukum  Tanah Adat yang tadinya tidak tertulis keduaduanya lalu diganti dengan hukum  tertulis sesuai dengan Ketetapan MPRS No. ll/ MPRS/1960.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka ketentuan mengenai hipotik dalam Buku II KUHPerdata yang oleh UUPA masih dinyatakan berlaku sepanjang mengenai tanah menjadi tidak berlaku lagi. Akan tetapi ketentuan hipotik tersebut masih berlaku sepanjang mengenai benda tidak bergerak selain tanah, misalnya hipotik atas mesin-mesin pabrik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka berlakunya pasal-pasal/ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUHPerdata dapat diperinci sebagai berikut:

  1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
  2. Ada pasal-pasal yang menjadi hak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
  3. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.

Ad. l. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh adalah:

  1. Pasal-pasal tentang benda bergerak Pasal 505, 509, 518 KUHPerdata.
  2. Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak Pasal 612, Pasal 613 KUH Perdata.
  3. Pasal-pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai rumah Pasal 826-827 KUH
  4. Pasal-pasal tentang hukurn waris Pasal 830-1130 KUH Perdata, Walaupun ada bebera pa pasal dalam Hukum  Waris yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi menurut hukum  yang berlaku bagi si pewaris.
  5. Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan (Previlegie) Pasal 1131 s/d Pasal 149 KUHPerdata.
  6. Pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu mengenai benda bergerak, Pasal 1150 – Pasal 1160 KUHPerdata.

Ad. 2. Pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi adalah:

  1. Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah.
  2. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah.
  3. Pasal-pasaI 621, 622, 623 KUHPerdata mengenai pemberian penegasan tentang hak atas tanah yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Setelah UUPA, pemberian penegasan mengenai hak atas tanah diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (PP. 10/1961 Pasal 3 dan 18). Sekarang diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  4. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tidak pernah berlaku.
  5. Pasal-pasal tentang Kerja Rodi pasal 673 KUHPerdata.
  6. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetanggan pasal 625-672 KUH
  7. Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid) Pasal 674 s/d 710 KUH
  8. Pasal-pasal tentang hak Opstal pasal 711-719 KUH
  9. Pasal-pasal tentang hak Erfpacht pasal 720-736 KUH Perdata
  10. Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh pasal 737-755 KUH pdt.

Pasal-pasal/ketentuan-ketentuan yang letaknya di luar Buku II KUH  Perdata yang bertalian dengan pasal-pasal yang tidak berlaku lagi sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak berlaku lagi. Misalnya Pasal 1955 dan Pasal 1963 yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat memperoleh eigendom melalui Verjaring. Pasal-pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 610 yang menentukan bahwa bezitter dapat memperoleh eigendom atas sesuatu benda melalui Verjaring.

Ad.3. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh adalah:

  1. Pasal-pasal tentang benda pada umumnya.
  2. Pasal-pasal tentang cara membedakan benda Pasal 503 s/d Pasal 505 KUH Perdata.
  3. Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara Pasal-Pasal 529 s/d 568 KUHPerdata.
  4. Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak dl antara pasal-pasal 570 KUHPerdata.
  5. Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (Vruchgebruuk) sepanjang tidak mengenai tanah pasal 756 KUHPerdata.
  6. Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, Pasal 818 KUHPerdata.
  7. Pasal-pasal tentang hipotik sepanjang tidak mengenai tanah, yang diatur dalam Buku II Bab 21 (dua puluh satu) terletak diantara pasal-pasal 1162 s/d 1232 KUHPerdata.

Dengan berlakunya UUPA, maka hak-hak atas tanah menurut KUH Perdata seperti hak eigendom, hak erfpacht dan hak opstal tidak berlaku lagi. Sekarang macam- macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA yang terdiri atas: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang diatur kemudian (diantaranya ialah hak pengelolaan dan hak penguasaan). Adapun subyek hukum  yang dapat memiliki hak-hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut: Yang dapat memiliki hak milik adalah hanya Warga Negara lndonesia (WNl) dan Badan Hukum  tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah diperbolehkan mempunyai tanah (Pasal 21 ayat 2 UUPA). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963 ditetapkan 4 (empat) golongan Badan Hukum  yang berhak mempunyai tanah, yaitu:

  1. Bank-bank Pemerintah.
  2. Perkumpulan Koperasi Pertanian.
  3. Badan-badan Sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
  4. Badan-Badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah WNI dan Badan Hukum  lndonesia (Pasal 30 ayat 1 UUPA). Sama dengan subyek hukum  yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, menurut Pasal 36 ayat (1) UUPA yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah WNI dan Badan Hukum  Indonesia. Sedang yang berhak mempunyai Hak Pakai menurut Pasal 42 UUPA adalah WNl, WNA, Bddan Hukum  lndonesia dan Badan Hukum  Asing.

Pada saat ini negara kita tidak menganut asas Domein dari negara sebagaimana tersimpul dalam Domein Verklaring yang diatur dalam Agrarish-Besluit pasal 1 yang menyatakan bahwa: Semua tanah yang tidak terbukti menjadi hak eigendom orang lain adalah menjadi domein (milik) negara. Negara dan instansi-instansi Pemerintah menurut UUPA tidak dapat mempunyai hak-hak atas tanah. Negara dalam hukum  tanah kita sekarang ini hanya dapat bertindak sebagai Penguasa dan hanya mempunyai hak menguasai terhadap bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak menguasai dari Negara itu selain bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga diatur dalam Pasal 2 UUPA dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut hak menguasai dari Negara itu memberi wewenang untuk:

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum  yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bagi instansi-instansi Pemerintah, penguasaan atas tanah yang diperlukan menurut PMA No. 9 tahun 1965 ditentukan sebagai berikut: Jika tanah dipakai sendiri untuk melaksanakan tugasnya hubungan hukum nya adalah hak pakai. Jika tanah yang bersangkutan penggunaannya diberikan kepada pihak ketiga, maka hubungan hukum nya adalah hak pengelolaan.

Kembali tentang pengaturan Hukum  Benda, bahwa pengaturan Hukum  Benda itu menganut sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang saja. contoh: Orang tidak dapat menambah jenis hak atas tanah yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam Pasal 16 UUPA. Sistim pengaturan Hukum  Benda ini berbeda dengan sistim pengaturan pada Hukum  Perikatan yang menganut sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian apapun, baik yang sudah diatur oleh Undang-Undang maupun belum ada peraturannya sama sekali. Contoh: Orang dapat mengadakan perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata (di luar perjanjian bernama) maupun belum diatur dalam KUHDagang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian penerbitan buku. Dalam Hukum  Perikatan (Buku lll KUHPerdata) menganut asas kebebasan berkontrak, artinya orang dapat mengadakan perjanjian yang isinya apa saja (bebas) asal tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

B Macam-Macam Benda

Secara yuridis, pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 KUHPerdata). Pengertian benda dalam KUH Perdata meliputi barang berwujud dan tidak berwujud serta bagian dari pada harta kekayaan. Namun bagian terbesar dari pasal-pasal Buku II KUHPerdata adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Menurut KUHPerdata tersebut, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut :

  1. Barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud.
  2. Barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.
  3. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis.
  4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada baik secara absolut maupun secara relatif. Barang-barang yang akan ada secara absolut yaitu barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, contoh: panen yang akan datang. Barang-barang yang akan ada secara relatif adalah barang-barang yang saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, contoh: barang-barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan.
  5. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan.
  6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.

Dari bermacam-macam benda seperti tersebut di atas, yang paling penting adalah perbedaan antara barang-barang atau benda tak bergerak dan barang-barang atau benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi :

  1. Benda tak bergerak menurut sifatnya, misainya tanah dan sesuatu yang melekat di atasnya seperti rumah, pohon atau tumbuh-tumbuhan.
  2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin atau aIat-alat yang dipakai di pabrik. Benda-benda ini sebenarnya adalah benda bergerak, tetapi oleh pemiliknya dalam pemakaiannya diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok.
  3. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang yang berupa hak-hak atas benda-benda tidak bergerak, misalnya: hak memungut hasil dan hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotik dan hak tanggungan atas tanah.

Benda-benda bergerak dapat dibedakan menjadi:

  1. Benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata), misalnya: mobil, TV, meja, ternak.
  2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang yang berupa hak-hak atas benda bergerak seperti: hak memungut hasil dan hak pakai atas benda bergerak, surat-surat berharga misalnya saham.

Pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak ini penting karena adanya ketentuan-ketentuan hukum  yang berbeda antara benda tidak bergerak dan benda bergerak yang berkaitan dengan:

  1. Bezit
  2. Levering (penyerahan).
  3. Verjaring (lewat waktu atau kadaluwarsa).
  4. Bezwaring (pembebanan).

Penjelasan :

A.d.l. Bezit terhadap benda bergerak berlaku asas seperti yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH  Perdata yang dapat disimpulkan bahwa bezitter (orang yang membezit) terhadap barang bergerak adalah sebagai pemilik dari barang tersebut. Sedangkan bezitter terhadap benda tidak bergerak tidak demikian halnya.

Ad.2.Levering (Penyerahan) benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijk levering). Sedangkan levering benda tidak bergerak harus dengan balik nama, misalnya penyerahan hak milik atas tanah harus balik nama di Kantor Pertanahan.

Ad.3.Terhadap benda-benda bergerak tidak diperlukan verjaring, artinya bezitter terhadap benda bergerak langsung menjadi pemilik benda sejak saat ia membezif benda bergerak tersebut. Dari bezitter menjadi pemilik tidak memerlukan jangka waktu, jadi verjaringnya adalah 0 (nol) tahun.

Sedang benda-benda tidak bergerak mengenal adanya verjaring, artinya bezitter terhadap benda tidak bergerak dapat menjadi pemiiik benda tidak bergerak apabila sudah melewati jangka waktu tertentu, yang oleh KUH  Perdata jangka waktu tersebut lamanya ditentukan 20 tahun dalam hal ada alas hak (perjanjian) yang sah dan 30 tahun dalam hal tidak ada atas hak. Setelah berlakunya UUPA, hak atas tanah tidak dapat dimiliki melalui verjaring. Jadi saat ini yang dapat dimiliki melalui verjaring adalah benda tidak bergerak selain tanal.

Ad.4.Bezwaring (pembebanan) terhadap benda bergerak dilakukan dengan gadai, sedang bezwaring terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dengan hipotik (dalam hal benda tidak bergerak selain tanal) dan dengan hak tanggungan apabila pembebanan atas tanah.

 

Hukum Perdata : Tenatan

PERIHAL PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU

A. Pembuktian

 

Pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu ”

  1. Abdul Kadir Muhammad berpendapat membuktikan dalam arti yuridis adalah menyajikan fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum.
  2. Soepomo berpendapat membuktikan adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.
  3. Subekti berpendapat membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
  4. Sudikno Mertokusumo berpendapat membuktikan mengandung beberapa pengertian :
  5. Dalam arti logis : memberikan kepastian dalam arti mutlak
  6. Dalam arti konvensional : memberikan kepastian bersifat nisbi/relatif, dimana punya tingkatan :
    • Conviction intime : bersifat intuitif/perasaan
    • Conviction raisonne : berdasarkan bertimbangan akal.
  7. Dalam arti yuridis : memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
  8. Ridwan Syahrani berpendapat pembuktian adalah proses menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada majelis hakim guna memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa.

Berdasarkan hal diatas, maka unsur-unsur pembuktian adalah :

  1. Merupakan bahagian dari hukum acara perdata.
  2. Merupakan suatu proses prosessuil untuk menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara di persidangan.
  3. Dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Misalnya, jika seorang menggugat seorang lain supaya orang yang dihukum menyerahkan sebidang tanah, karena benda itu termsuk harta peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dari si peninggal dari tanah tersebut betul kepunyaan si peninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu.

Begitu pula, seorang yang menggugat istrinya supaya perkawinan mereka dipecahkan berdasarkan alasan bahwa istrinya telah berbuat zina, maka jika pendirian itu disangkal, diwajibkan membuktikan adanya perbuatan zina itu. Banyak perkara gugutan gagal didepan hakim oleh karena pihak penggugat tidak berhasil membuktikan pendiriannya yang disangkal oleh pihak tergugat.

Menurut undang-undang ada 5 (lima) alat pembuktian yang sah, yaitu : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

  1. Surat-surat

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani.

Surat-surat akte dapat dabegi lagi atas surat-surat akte resmi (authentiek) dan surat-surat akte di bawah tangan (onherhands). Surat akte resmi ialah suatu akte yang di buat oelh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, juru sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand) dan sebagainya. Dengan demikian, suatu akte notaris, suatu surat putusan hakim, suatu proses-verbal yang dibuat oleh sesaorang juru sita dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh Ambtenaar Burgerlijke Stand adalah merupakan akte-akte resmi atau otentik. Jika suatu akte mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang menghadap di depan seorang notaris, sehingga notaris ini sebenarnya hanya menetapkan saja apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menghadap itu sendiri, maka akte itu dinamakan “partij-akte” misalnya, jika dua orang mengadakan suatu perjanjian di depan notaris. Jika suatu akte mengandung suatu pemberitaan atau prsses-verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang notaris atau seorang juru sita,  maka akte itu dinamakan “prosesverbal-akte”. Misalnya jika seorang notaris atau juru sita membuat suatu akte tentang suatu lelangan atau suatu penyitaan harta benda.

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu,  sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Suatu akte di bawah tangam ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan sseorang pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendri oleh kedua belah pihak orang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya,berarti ia mengakui atau tiadak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah tangan itu memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi. Akan tetapi jika tandatangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu “cap jempol” yang ditaruh di atas suatu akte di hadapan notaris hakim atau pegawai Pamongpraja, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan, dipersamakan dengan suatu tanda tangan. Notaris atau penjabat lainnya itu, harus menuliskan suatu keterangan yang bertanggal, bahwa isi akte yang dibubuhi cap jempol itu telah dibacakan kepada orang yang membubuhkan cap jempol itu dan cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapannya.

Surat akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidak-tidaknya di bawahnya ada tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf. Jika ada perselisihan antara jumlah yang tertulis di dalam naskah akte dan jumlah yang tertulis di bawah akte itu, maka yang harus dianggap benar ialah jumlah yang paling sedikit, kecuali tententunya jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena pembuktian dengan suatu akte memang suatu cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian nomer satu. Begitu pula dapat dimengerti mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan suatu akte. Misalnya perjanjian perkawinan, pemberian/hibah (schenking) benda-benda yang tertulis atas nama, perjanjian hypotheek pendirian perseroan firma atau perseroan terbatas (N.V.) diharuskan dengan akte notaris, sedangkan perjanjian perdamaian (Dading) dan perjanjian asuransi setidak-tidaknya harus dengan suatu tulisan.

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte, seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya yang kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya

  1. Kesaksian

Sesudah pembuktiam dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya, peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. Misalnya saja, seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat pihak penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak tergugat, atau ia melihat tergugat minum beberapa botol bier. Tetapi tidak boleh ia menerangkan bahwa tergugat “berhutang” pada penggugat atau tergugat berada dalam “keadaan mabuk” ketika ia membuat perjanjian dengan pengugat, karena keterangan-keterangan yang belakangan ini merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu peristiwa yang dilihatnya.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang beperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

 

  1. Persangkaan

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.

Dalam hukum pembuktian ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (wattelijk vermoeden) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (rechtelijk vermoeden). Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang, pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang beperkara. Misalnya adanya tiga kwitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Menurut undang-undang menimbulkan suatu persengkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya juga telah dibayar. Dengan menunjukkan kwitansi pembayaran sewa yang tiga bulan berturut-turut itu, sipenyewa rumah dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan bahwa ia sudah membayar uang sewa untuk bulan-bulan yang sebelumnya. Suatu persengkaan yang ditetapkan oleh hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepda sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dimana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina dengan seorang lelaki lain. Hal ini tentulah sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan zina itu. Akan tetapi, jika ada saksi-saksi yang melihat si isteri itu menginap dalam satu kamar dengan seorang lelaki sedangkan dalam kamar tersebut hanya ada satu tempat tidur saja, maka dari keterangan saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedua orang itu sudah melakukan penbuatan zina. Dan memang dalam praktek perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan.

 

  1. Pengakuan

Sebagaimana tetah diterangkan, sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.

Menurut undang-undang, suatu pengahuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang tidak diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. Di sini nampak perbedaannya dengan suatu perkara pidana, dimana suatu pengakuan dari seorang terdakwa masih harus disertai dengan keterangan-keterangan lain, hingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu memang sungguh-sugguh telah melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya.

Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdana mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh tergugat, tetapi sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat didalam proses yang sedang berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang disertai dengan suatu peristtiwa pembebasan oleh undang-undang tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (onsplitsbare bekentenis). Jadi dalam praktek, sipenjual barang diatas masih diharuskan juga membuktikan adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibeli itu pada sipembeli.

Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal undang-undang dilarang dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses, yaitu dalam suatu perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan (lihat Pasal 825 Burgerlijke Rechtsvordering).

 

  1. Sumpah

Menurut undang-undang, ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” dan sumpah “tambahan”. Sumpah yang menentukan (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang beperhara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perhara yang sedang diperihsa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya meminta supaya pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaiknya dari perumusannya semula. Misalnya, jika perumusan yang semula berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya telah menyerahkan barang,” perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya tidak menerima barang.” Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila ia menolak pengangkatan sumpah itu.

Jika suatu pihak yang beperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang beperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-ungguh “menentukan” jalannya perkara ?

Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang diuraikan di atas, ialah : Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun juga hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.

Suatu sumpah tambahan, adalah suatu suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara, apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permualaan pembuktian” yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak. Jadi tidak ada keharusan untuk memerintah sumpah tersebut.

Juga apakah dalam suatu pemeriksaan perkara telah terdapat suatu permulaan pembuktian, adalah terserah pada pertimbangan hakim sendiri. Adakalanya, suatu kesaksian, atau suatu persangkaan atau suatu surat-menyurat, dianggap sebagai permulaan pembuktian. Hakim, leluasa untuk memerintahkan sumpah tambahan itu kepada pihak penggugat atau kepada pihak tergugat.

Jika yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi tidak dapat “mengembalikan” sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terdapat sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalan perkara, sehingga perbedaan sebenarnya dengan suatu sumpah decissoir ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan suatu sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya. Jadi atas kehendak hakim itu sendiri.

B. Lewat Waktu, (daluarsa atau Verjaring)

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak (dengan mana dipersamakan benda yang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua putuh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah deri benda tersebut. Misalnya, seorang yang membeli sebidang tanah eigendom secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setetah lewat dua puluh tahun – jika selama waktu itu tak pemah ada suatu pihak yang membantah haknya akan nnenjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu dua puluh tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang bezitter yang jujur saja jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut.

Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel lagi, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama tiga puluh tahu berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan dan ia akan dianggap teleh memperoleh hak milik yang sah juga.

Teranglah, bahwa segala apa yang diterangkan di atas ini, tidak berlaku basi barang yang bergerak, karena terhadap barang yang bergerak ini berlaku pasal 1977 B.W. yang menetapkan, bahwa bezit berlaku sebagai suatu titel yang sempurna, dengan itu dimaksudkan bahwa siapa saja yang dengan jujur memperoleh suatu barang bergerak dari suatu bezitter, seketika itu juga memperoleh hak milik atas barang itu.

Selain apa yang diterangkan di atas, yaitu lewat waktu sebagai cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (acquisitive veriaring) ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (extintieve verjaring). Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutan yang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan tuntutan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah terang ia akan menjadi pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur. Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi pemilik dari benda tersebut, teranglah ia akan berhak untuk memindahkan benda itu secara sah kepada orang lain.

Di samping pembebasan secara umum dari semua penagihan atau tuntutan setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun tersebut diatas oleh undang-undang ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan sudah hapus dengan lewatnya waktu yang pendek. Yang dimaksudakan disini, ialah berbagai macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan pembayaran. Misalnya rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter harus ditagih dalam waktu paling lama dua tahun. Rekening toko mengenai penjualan barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari, harus ditagihkan paling lambat lima tahun.

Dari daluarsa atau verjaring yang ditetapkan diatas, harus diperbedakan “pelepasan hak” atau “ rechtsverwerking” yaitu hilangnya suatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak. Misalnya seorang membeli suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacad yang tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainya, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi dari sipenjual barang.

Adakalanya undang-undang memberikan hak hanya untuk waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, gugurlah hak tersebut. Dalam hukum, jangka waktu seperti itu dinamakan “decheanc”” atau “vervaltermijn.” Misalnya hak reklame diberikan untuk waktu 30 hari setelah penyerahan barangnya (Pasal 1145 KUH Perdata). Perbedaannya dengan “verjaring” atau daluwarsa, bahwa “decheance” pasti dan tidak dapat dicegah. Lagi pula daluwarsa itu harus dikemukakan oleh salah satu pihak sedangkan decheance harus diindahkan oleh hakim meskipun tidak diminta.

Sumber : Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata

Politik Dekodifikasi Hukum Perdata di Indonesia

 

Menurut   Teuku    Mohammad   Radhie    politik   hukum adalah  sebagai suatu  pernyataan  kehendak penguasa  negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sementara J.B. Daliyo mengatakan Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Dari rumusan pengertian di atas dapatlah dikemukakan bahwa politik hukum Indonesia adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah negara Indonesia dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Mengenai kearah mana hukum di Indonesia akan dikembangkan dan dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia maka harus dilakukan dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang hukum tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya.

Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya, dilaksanakan melalui dua segi, yaitu dengan segi bentuk hukum dan segi corak hukum tertentu. Berikut ini bentuk hukum yang dilaksanakan :

  1. Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ini ada 2 macam jalan. a. Kodifikasi, ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur. b. Tidak dikodifikasi, ialah sebagai undang-undang .
  2. Tidak tertulis, yaitu  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

Corak hukum dapat ditempuh dengan cara berikut ini :

  1. Unifikasi, yaitu berlakunya satu  sistem  hukum  bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
  2. Dualistik, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
  3. Pluralistik, yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.

Istilah Dekodifikasi adalah lawan dari Kodifikasi. Jika kodifikasi asal katanya adalah Codex (Latin) dan Codificatie (Belanda)  yang berarti pembukuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang- Undang ;  Pembukuan  undang-undang  dan  peraturan  secara sistematis dan lengkap dalam Kitab undang-Undang. Dengan adanya kodifikasi dapat diperoleh  :

  1. Kesatuan hukum
  1. Kepastian hukum
  1. Penyederhanaan hukum.

Dalam bahasa Inggris kodifkasi berasal dari kata Codifikation, yang menurut Black’s Law Dictionary  berarti:“The process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of state or country,  or the rules and regulations  covering an particular area subject of law or practice.” (Artinya proses pengumpulan dan mengatur secara sistematis, biasanya dengan subjek, hukum negara atau negara, atau aturan dan peraturan yang meliputi area subyek hukum tertentu atau praktek). Selanjutnya, Mulyana W. Kusumah memberikan arti kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam artian menghimpun aturan-aturan hukum yang sejenis ke dalam buku hukum baik secara tuntas maupun secara parsial, termasuk juga di dalamnya pembuatan peraturan tentang bidang-bidang tertentu.  Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dalam bukunya Dasar-Dasar Politik Hukum memberikan pengertian kodifikasi adalah  pembukuan  bahan-bahan  secara lengkap dan  tuntas dalam buku hukum atau codex. Menurut Abdulkadir Muhammad, Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan-ketentuan bidang hukum tertentu dalam satu kitab undang-undang yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas.

Di Indonesia sudah  peraturan  perundang-undangan  yang mengalami  kodifikasi. Sebagai contoh  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang sudah dikodifikasikan adalah :

  1. Peraturan  perundang-undang   hukum   pidana   yang termuat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIdana) yang   merupakan   kodifikasi  warisan peninggalan Belanda yaitu Wetboek van strafrecht (WvS).
  2. Peraturan perundang-undangan hukum perdata  yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) yang  merupakan  kodifikasi warisan peninggalan Belanda yaitu Burgerlijk Wetboek (BW).
  3. Peraturan perundang-undangan  hukum dagang  yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang   merupakan   kodifikasi  warisan peninggalan Belanda yaitu Wetboek van Koophandel (WvK).
  4. Peraturan perundang-undangan  hukum acara pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hasil produk hukum asli bangsa Indonesia  yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan  hal  di atas  makna  yang terkandung  dalam istilah kodifikasi adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu disusun secara sistematis yang terdiri dari buku-buku, bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Lalu dijadikan  suatu judul buku dengan diawali dengan kata-kata “Kitab”, maka disebut bidang hukum tersebut telah dikodifikasi.

Selanjutnya  apa   yang   dimaksud   dengan   Dekodifikasi sebagai isu sentral judul tulisan ini ? Dalam hal ini, penulis akan memberikan   pengertian   Dekodifikasi  adalah   penghapusan atau tidak diberlakukannya lagi suatu peraturan bidang hukum tertentu  misalnya hukum  perdata.  Dimana    bidang  hukum tertentu   tersebut awalnya termuat dalam suatu kitab undang- undang (kodifikasi), kemudian dihapuskan atau dinyatakan tidak berlaku karena telah dibuat peraturan perundang-undangan secara khusus oleh negara sebagai penggantinya, dengan melihat perkembangan hukum dan masyarakat. Contohnya adalah dulu masalah perkawinan diatur dalam Buku I perihal orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang sudah dihapus atau dinyatakan tidak berlaku   karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi  : “Untuk  perkawinan  dan segala  sesuatu yang berhubungan  dengan perkawinan berdasarkan  atas  Undang-Undang   ini, maka  dengan diberlakukannya  Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata  (Burgerlijk  Wetboek), Ordonansi   Perkawinan    Indonesia   Kristen   (Huwelijks Ordonanntie Chiristen Indonesier S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian Politik Dekodifikasi Hukum Perdata  di Indonesia dapat diartikan pernyataan kehendak dari Pemerintah negara Indonesia untuk mengarahkan dan mengembangkan hukum perdata yang telah di kodifikasi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata  (Burgerlik  Wetboek) yang merupakan peninggalan Belanda dengan cara menghapus atau tidak memberlakukannya  lagi, selanjutnya    pemerintah  membuat peraturan  perundang-undangan  sendiri sebagai penggantinya dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya. Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia  adalah  hukum  perdata  yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek  dan biasa disingkat dengan BW. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) didasarkan pada konstitusi negara yaitu diatur  dulu dalam  Pasal II Aturan   Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut  Undang-Undang Dasar ini”. Selanjutnya sekarang setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  2004 pasal peralihan ini diatur dalam Pasal I Aturan   Peralihan yang berbunyi “Segala  peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut  Undang-Undang Dasar ini”. Pasal peralihan ini dalam hukum ketatanegaraan  kita diatur  dengan  tujuan  agar tidak ada kekosongan hukum (vakuum van het recht) dalam dan selama peralihan sampai dengan ditetapkan penggantinya. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Belanda selama menjajah Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak ada penggantinya yang baru.

Politik hukum  yang dijalankan pemerintah  di atas  dengan tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda adalah wajar karena pada masa itu bangsa Indonesia baru merdeka dari penjajahan Belanda yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu tidak mungkin untuk mengatur negara Indonesia yang begitu luas dan yang begitu banyak problem kenegaraandankemasyarakatan kita dapat membuat dan memberlakukan produk hukum bangsa sendiri. Sementara membuat produk hukum harus melalui proses agar produk hukum tersebut  dapat  menjamin  dan  melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Proses tersebut misalnya perlu membentuk lembaga yang berwenang membuat hukum itu sendiri, perlu dibentuk lembaga yang melaksanakannya dan perlu dibentuk lembaga yang menegakannya apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut sebagaimana dianut dalam teori Trias Politica, yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Namun demikian, bukan berarti dengan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda tersebut  tetap  diberlakukan, bangsa  Indonesia  tidak  berusaha membuat peraturan perundang-undangan sendiri sebagai pengganti dari peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kita sadari sampai sekarang , bahwa produk hukum peninggalan Belanda masih banyak dipakai dalam penerapan hukum di Indonesia. Ini  menunjukkan produk hukum peninggalan Belanda  tersebut secara ilmu pengetahuan masih relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Hal ini wajar, sebab produk hukum peninggalan Belanda tersebut dibentuk sarat nilai sejarah di dalamnya, yaitu dikodifikasi di Prancis pada zaman Kaisar Napoleon Bonaparte yang terkenal dengan “Code Napoleon”. Kodifikasi yang dilakukan oleh Prancis produk hukumnya berasal dari hukum peninggalan Romawi/Yunani ketika menjajah Prancis—yang kita ketahui bahwa bangsa Romawi/Yunani adalah bangsa yang banyak melahirkan ilmuan-ilmuan yang bijak, termasuk ilmuan di bidang hukum seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain.

Menurut Sudikno Mertukusumo, keberlakuan Hukum Perdata Belanda tersebut di Indonesia di dasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

  1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa BW masih berlaku di Indonesia. Tatanan Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai Tata Hukum Nasional.
  2. Sepanjang hukum tersebut (BW)  tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundang- undangan serta dibutuhkan; dan
  3. Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.

Sekarang ini, berdasarkan perkembangan hukum perdata yang diberlakukan di  Indonesia sudah ada hukum perdata (BW) peninggalan Belanda yang mengalami penghapusan  atau sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang menurut  penulis hukum perdata tersebut telah mengalami Dekodifikasi. Ini menunjukkan bangsa Indonesia sudah mulai menyadari hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia harus menentukan  sendiri corak hukumnya sehingga tujuan hukum itu dibentuk mendapat  tempat  dihati masyarakat terutama dalam hal rasa keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan hukum perdata terkodifikasi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengalami Dekodifikasi adalah sebagai berikut :

  1. Bidang Hukum Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia terpecah-pecah. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya:

a. Buku I KUHPerdata, yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka;

b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers  Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers atau H.O.I, Stb. 1933-74), yaitu ketentuan  tentang  perkawinan bagi  golongan  bumi putera yang beragama Kristen;

c. Ordonansi  Perkawinan   Campuran   Stb.   1898-158, yaitu ketentuan  yang mengatur  tentang    perkawinan campur.

d. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang direalisir dari hukum adat dan orang- orang Indonesia asli yang lainnya berlaku hukum adat.

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  perkawinan di  Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan. Artinya pada  waktu itu  terjadi  dualisme  politik hukum. Di lain pihak, adanya pemberlakuan hukum yang tertulis bagi golongan Eropa atau keturunannya seperti KUHPerdata dan Ordonansi perkawinan bagi warga pribumi yang bergama Kristen, namun demikian di lain pihak ada pemberlakuan hukum tidak tertulis   (Adat-Islam),   yaitu berlaku bagi golongan luar Eropa seperti orang Indonesia asli (warga pribumi). Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari Indische Staats Regeling (ISR). Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang. Namun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan dan ditetapkan tanggal 2 Januari 1974, hukum perdata perihal perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata)/BW) dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan   hukum  perkawinan  sebagaimana   disebutkan di atas masih memperlihatkan politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda dan di dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya pergolongan rakyat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda ada 3 golongan Kaula Negara, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina dan golongan bumi putera, adanya pluralisme hukum dibidang hukum perkawinan seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HOCI, peraturan Perkawinan Campuran, Hukum Adat dan  Hukum Islam yang diresiplir ke dalam Hukum Adat, pandangan politik hukum pada zaman Hindia Belanda yang berorientasi pada asas Konkordansi dan terdapat pandangan bahwa dipisahkan antara Hukum Negara dengan Hukum Agama, dan pandangan politik hukum Pemerintahan Hindia Belanda yang memandang Hukum Islam sebagai  bagian  dari  Hukum Adat  dalam  arti  Hukum Islam termasuk hukum tidak tertulis, dan berlaku bagi masyarakat Bumi Putera khususnya yang beragama Islam (Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio sebagian).

Setelah Berlakunya  Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974 orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional, adalah  tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warganegara Indonesia, adanya pandangan hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum agama dalam Hukum Nasional yang dibingkai dalam konsep unifikasi hukum, sehingga terdapat unifikasi akan tetapi juga  mewadahi  adanya  pluralisme di  sektor hukum  (sahnya perkawinan), artinya hukum agama, khususnya Hukum Islam mendapatkan legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia, dan berlakunya Hukum Islam harus ditafsirkan masih dalam koridor unifikasi hukum.  Dalam  Hukum  Nasional khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974 masih  terlihat  nuansa hukum  yang  bersumberkan  pada  nilai-nilai dan  pengertian hukum (begrip) atau konsep dari hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata. Hanya dalam  hal ini harus diperhatikan bahwa nuansa yang diperkenalkan (introdusir) kepada warganegara harus dipahami dalam suasana unifikasi hukum.

Adapun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi  dasar   perkawinan,  syarat-syarat  perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan  kewajiban antara  antara  orang tua  dan  anak, perwakian, pembuktian  asal  usul  anak,  perkawinan  di  luar Indonesia dan perkawinan campuran, yang tersebar dalam 14 Bab dan 67 Pasal. Ketentuan dalam pasal-pasal Buku I KUHPerdata yang mengatur hal-hal diatas, maka tidak berlaku lagi, yaitu mulai dari Bab IV sampai dengan Bab XV Pasal 26 sampai dengan Pasal 41a KUHPerdata. Demikian pula  ketentuan-ketentuan   dalam Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUHPerdata yang mengatur mengenai lembaga pendewasaan (handlicting) juga tidak berlaku lagi, berhubung ketentuan dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa seorang anak yang sudah genap berusia 18 (delapan belas) Tahun dianggap telah dewasa maka terhadap dirinya tidak diperlukan dilakukan pendewasaan. Dengan demikian, ketentuan  dalam pasal-pasal Buku I KUHPerdata  telah ada memuat pengaturan yang sama, belum lengkap pengaturannya atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

  1. Bidang Hukum Agraria

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5  Tahun  1960 pada  tanggal 24   Januari  1960, hukum agraria Indonesia bersifat dualistis karena hukum agraria pada waktu itu bersumber pada hukum adat dan hukum perdata Barat. Hukum agraria yang berdasarkan pada perdata barat yang berlaku sebelum 24 September 1960 tersusun dari sumber-sumber yang berasal dari pemerintah jajahan, sehingga tidak mustahil bahwa di dalamnya terselubung tujuan-tujuan pemerintah jajahan yang hanya menguntungkan pihaknya. Keadaan semacam ini berakibat bahwa beberapa ketentuan  hukum agraria yang berlaku pada waktu itu  menjadi  bertentangan  dengan  kepentingan  rakyat Indonesia..

Hukum perdata  Barat yang menyangkut agraria tersebut diberlakukan bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan Eropa dan golongan Timur Asing, sedangkan tanah-tanah  yang dikuasai oleh kedua golongan penduduk tersebut  dinamakan tanah  dengan hak-hak Barat”.  Sebagai lawannya adalah  ”tanah dengan hak adat” yang tunduk pada hukum adat tanah dan khusus berlaku bagi golongan penduduk bumi putera (pribumi).

Corak hukum agraria yang dualistis ini berlaku sampai dengan Tahun 1959,  dan pada  waktu itu pemerintah  berusaha untuk dalam waktu dekat melahirkan hukum agraria baru yang bersifat nasional.  Pada  tanggal  24  September  1960 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 melalui Lembaran Negara 1960 No.104,yaitu Undang-undang yang mengatur tentang agraria. Undang-undang tersebut  diberi nama Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA. Pemberlakuan undang-undang ini di seluruh wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap, tidak serentak seluruh materi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960, maka beberapa peraturan tertulis mengatur tentang argaria dinyatakan tidak beraku lagi (dicabut). Peraturan-peraturan yang di maksud adalah:

a. KUH Perdata, khususnya yang mengatur tentang  hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, dan hak-hak lainnya (buku II KUH Perdata)

b. Agrarische Wet, Staatsblad  1870 No.  55  sebagaimana termuat dalam Pasal 51 IS.

c. Domein  Verklaring,  tersebut  dalam  keputusan  agraria (Argarisch Besluit), Staatsblad 1870 No. 118.

d. Algemene domein Verklaring, tersebut  dalam Staatsblad 1875 No. 119

.e. Domein Verklaring untuk Sumatera, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1874 No. 94

f. Domein Verklaring untuk Keresidenan Manado, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 55.

g. Domein Verklaring untuk Residentil Zuider en Oosterafdeling van Borneo, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 58.

h. Koninkljik Besluit  16  April  1872 No. 17  dan  peraturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960, hilanglah dualisme hukum agraria dan terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agaria di Indonesia. Hukum agraria baru (UUPA) disusun dengan dasar hukum adat, oleh karenanya hukum agraria adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA.

Berlakunya UUPA tidak berarti bahwa hak ulayat tidak diakui lagi. Hak ulayat tersebut masih diakui sejauh tidak mengganggu atau  menghambat  pembangunan  nasional untuk kepentingan umum. Lebih jelas lagi dikatakan bahwa hukum agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa,  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara (Pasal 5 UUPA). Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA).

Tujuan hukum Agraria:

a. Meletakkan dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria nasional, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju ke masyarakat adil makmur.

b. Meletakkan dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan kesederhanaan hukum pertanahan.

c. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

Undang-undang ini (UUPA) bermaksud untuk mengadakan Hukum Agraria nasional yang berdasarkan atas  hukum adat tentang tanah. Dengan lahirnya undang-undang ini, tercapailah suatu keseragaman (uniformalitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat di samping hak atas tanah menurut hukum adat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sendiri memiliki aspek- aspek perdata, karena mengatur beberapa hak atas tanah yang menjadi obyek dari perbuatan-perbuatan perdata. Dasar Undang- undang Nomor 5 Tahun  1960 adalah hukum adat yang sudah disesuaikan dengan modernisasi dan kepentingan nasional (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Oleh karena itu Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur beberapa hak yang mirip dengan hak-hak yang terdapat di dalam KUH Perdata, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan. Namun demikian, kedua hak ini tidak identik dengan hak-hak yang terdapat dalam KUH Perdata, karena kepribadiannya berbeda.

Dengan demikian, telah dihapuskan dari BW segala ketentuan atau pasal-pasal yang mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan (zakelijke rechten) lainnya atas tanah  dan oleh undang-undang baru itu telah diciptakan hak-hak yang terkait atas tanah:

a. Hak Milik.

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Pakai dan    Hak Sewa

Dengan  berlakunya UUPA  yaitu  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menimbulkan perubahan besar terhadap Buku II KUHPerdata, sehingga  berlakunya pasal/ketentuan  ketentuan dalam Buku  II KUHPerdata dapat diperinci sebagai berikut :

a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan yangter kandung di dalamnya.

b. Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku, yaitu pasal- pasal yang melulu mengatur  tentang  bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamny

  1. Bidang Hukum Jaminan

Hukum  mengenai   jaminan   sebelumnya  diatur   dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal Benda. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, mengenai  peraturan  tentang   lembaga  jaminan  yang bertalian dengan tanah diatur dalam pasal-pasal tertentu  dari UUPA  beserta  peraturan-peraturan  pelaksanaannya. Menurut ketentuan Pasal 51 UUPA dinyatakan bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, 39 diatur dengan undang- undang. Selanjutnya Pasal 57 UUPA menyatakan bahwa selama undang-undang yang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 UUPA  tersebut diatas belum terbentuk maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Indonesia dan  credietverband tersebut dalam Stb. 1908 Nomo 542 sebagai yang telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.

UUPA menyatakan mencabut Buku II KUHPerdata Indonesia, sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung  di dalamnya kecuali ketentuan  Hipotek. Hipotek inipun sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 29 Undang- Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, sehingga hipotek yang ada sekarang adalah:

a. Hipotek untuk kapal-kapal laut, isi kotor 20 M3/lebih (Pasal 314  KUHDagang jo  Pasal 49 Undang-Undang Pelayaran Nomor 21 Tahun 1992).

b. Hipotek untuk pesawat terbang dan helikopter (Pasal 11 Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992).

Tujuan utama  pemberlakukan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai pengganti Hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II BW, adalah karena ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiaytan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996 tentang  hak Tanggungan merupakan amanat (pelaksanaan) dari Pasal 51 UUPA yang berbunyi ”Hak tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, 39 diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada  atas tanah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan  kepada kreditur tertentu  terhadap  kreditur- kreditur lain.

Adapun yang menjadi objek Hak Tanggungan  disebutkan dalam Pasal 4 jo Pasal 27 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu:

a. Hak Milik (Pasal 25 UUPA)

b. Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA)\

c. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA).

d. Rumah Susun yang berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan negara

e. Hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri diatas tanah hak-hak yang disebut diatas.

Lihat Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

f. Hak pakai atas tanah negar ayang menurut ketentuan yang berlakun wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan  (Pasal 4  ayat  2  Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

g. Hak pakai atas tanah hak milik yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 4 ayat 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Di samping itu, objek Hak Tanggungan tidak hanya tanahnya saja,  tetapi  juga  dapat  berikut  dengan  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah, seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan berikut penjelasannya, yang menyatakan bahwa objek hak tanggungan adalah hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya (Candi, patung, gapura, relief) yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  tersebut,  yang merupakan milik pemegang hak tanah, yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Selain itu juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, creditverband dalam Stb. 1908-542 yang sebelumnya telah diubah dalam Stb. 1937-190 juga dinyatakan dihapus dan tidak diberlakukan lagi.

Dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka sisa ketentuan  Buku II  yang masih berlaku dapat diperinci seperti berikut :

a. Pasal-Pasal yang masih berlaku penuh

1)     Pasal-Pasal tentang benda bergerak yaitu Pasal 505, 509- 518 KUHPerdata.

2)   Pasal-pasal tentang  penyerahan benda bergerak yaitu Pasal  612 dan 613 KUHPerdata.

3)   Pasal-pasal tentang  hak  mendiami  hanya  mengenai rumah yaitu Pasal 826 dan 827 KUHPerdata.

4)   Pasal-pasal tentang  hukum waris yaitu Pasal 830-1130KUHPerdata.

5)   Pasal-pasal tentang  piutang yang distimewakan yaitu Pasal 1131-1149 KUHPerdata.

6)   Pasal-pasal   tentang    gadai   yaitu   Pasal   1150-1160 KUHPerdata.

7)   Pasal-pasal    tentang     hipotik,    kecuali    mengenai pembebanan /pemberian hipotik dan pendaftaran hipotik tunduk pada UUPA Nomor 5 Tahun  1960 dan peraturan  pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961.

b. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak

Pasal-pasal berikut ini masih berlaku tetapi tidak penuh artinya masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lain selain dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya :

1)     Pasal-pasal tentang benda pada umumnya.

2)   Pasal-pasal pembebanan  benda,  yaitu Pasal 503-505 KUHPerdata.

3)   Pasal-pasal tentang  benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak antara Pasal 529-568 KUHPerdata.

4)   Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah terletak antara Pasal 570-624 KUHPerdata.

5)   Pasal-pasal tentang  hak  memungut  hasil  sepanjang tidak mengenai tanah, yaitu Pasal 756 KUHPerdata  dan seterusnya.

6)   Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah yaitu Pasal 818 KUHPerdata dan seterusnya.

c. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi

1)     Pasal-pasal tentang benda tidak bergerak yang melulu berhubungan  dengan hak-hak mengenai tanah, yaitu Pasal 506-508 KUHPerdata.

2)   Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah.

3)   Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda  tidak bergerak, tak pernah berlaku.

4)   Pasal-pasal   tentang    kerja   Rodi   yaitu   Pasal   673 KUHPerdata.

5)   Pasal-pasal   tentang    hak   dan   kewajiban   pemilik perkarangan     bertetangga     yaitu     Pasal     625-672 KUHPerdata.

6)   Pasal-pasal      tentang       pengabdian       pekarangan (erfdienssbaarheid) yaitu Pasal 674-710 KUHPerdata.

7)   Pasal-pasal  tentang   Hak  Opstal yaitu  Pasal  711-719 KUHPerdata.

8)   Pasal-pasal tentang  Hak erfpacht  yaitu Pasal 720-736KUHPerdata.

9)   Pasal-pasal tentang bungan tanah dan hasil sepersepuluh yaitu  Pasal  737-755 KUHPerdata.

Beberapa   pertimbangan  yang  melatarbelakangi  lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah :

a.Hukum agraria  yang  berlaku  sebelumnya  sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan penjajah, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan.

b. Sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan, maka hukum agraria bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adast dan peraturan- peraturan yang didasarkan pada hukum barat, sehingga menimbulkan berbagai.

c. Bagi rakyat Indonesia asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian

  1. Bidang Hukum Tenaga Kerja

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal Perikatan juga mengalami perubahan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  12   Tahun  1964 tentang  Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan, maka Regeling Ontslagrecht voor bapaalde niet Europese Arbeids Staatblaad 1941 Nomor 396 dinyatakan dicabut, selain itu juga mencabut ketentuan dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 KUHPerdata  sepanjang berlawanan dengan  ketentuan  dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Kemudian ketentuan dalam pasal-pasal Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai pengupahan, yaiitu Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1602v alinea 5, Pasal 1968 alinea 3 dan Pasal 1971 mengenai upah dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang hal tersebut  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 1981  tentang  Perlindungan Upah. Dengan demikian, keluarnya  Undang-Undang  Nomor  12   Tahun  1964 tentang Pemutusan Hubungan  Kerja di Perusahaan Swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Perlindungan Upah, mengakibatkan  sebagian  ketentuan  dalam  pasal-pasal  Buku III KUHPerdata  tidak berlaku lagi. Selanjutnya setelah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial dikeluarkan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan  pembahasan  di atas  dapat  disimpulkan ada 4 (empat), bidang hukum perdata  yang termuat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW mengalami Politik Dekodifikasi (penghapusan atau tidak diberlakukan lagi), yaitu:

  1. Bidang  hukum   perkawinan,   yaitu   dengan   telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, maka  hukum  perkawinan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I  Perihal Orang dinyatakan dihapus atau  tidak diberlakukan lagi.
  2. Bidang  Hukum    Agraria,    yaitu    dengan     telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-Undang Pokok Agraria, maka hukum yang mengatur mengenai tanah dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Buku II perihal Benda dinyatakan dihapus atau tidak diberlakukan lagi.
  3. Bidang  Hukum    Jaminan,     yaitu    dengan    telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-Undang Pokok Agraria, maka  UUPA menyatakan mencabut Buku II KUHPerdata  Indonesia, sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  kecuali ketentuan  Hipotek. Hipotek inipun sudah  dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
  1. Bidang Hukum Tenaga kerja, yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, yang kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, mengakibatkan sebagian ketentuan dalam  pasal-pasal  Buku III   KUHPerdata dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, penulis akan memberikan saran agar Pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan keadaan dan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga peraturan  perundang-udangan  peninggalan Belanda yang  sudah  tidak  sesuai  lagi harus  dihapus  dan  dibuatkan penggantinya. Artinya, pemerintah harus selalu melakukan Politik Dekodifikasi Hukum di Indonesia.[]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

 A. Istilah dan Definisi Hukum Perdata

  1. Istilah

Istilah Hukum  Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht di masa penjajahan Jepang. Hukum Perdata disebut juga dengan Hukum Sipil (Civilrecht) dan Hukum Privat (Privatrecht).

Adapun menurut Subekti, perkataan “Hukum  Perdata” mengandung dua istilah, yaitu: Pertama, Hukum  Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian Hukum  Perdata dalam arti luas ini adalah Hukum Dagang. Kedua, Hukum  Perdata dalam arti sempit, dipakai sebagai lawan dari “Hukum Dagang”.

Kemudian istilah hukum perdata ada yang disebut dengan hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil  adalah hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum atau sering juga disebut hukum perdata saja. sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek/BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dll. Sedangkan —Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain (Hukum acara perdata). —Dalam arti kata hukum perdata formil, hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum perdata meteril, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materil yang melanggarnya.  (HIR/Rbg).—  HIR (Herzeine Indonesische Reglement= Hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura ), RBg (Reglement voor de Buitengewesten=Hukum Acara Perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura).

Hukum Perdata Materil dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan perdata. Hukum perdata formil sama dengan hukum acara perdata dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata.

Antara hukum perdata materil dengan hukum perdata formil mempunyai hubungan    yaitu hukum perdata formil mempertahankan tegaknya hukum perdata materil artinya jika ada yang melanggar perdata materil (jika timbul sengketa), maka diselesaikan dengan perdata formil, yaitu melalui perantara hakim (pengadilan).

  1. Definisi Hukum Perdata

Hukum  Perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan Hukum  Perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat.

a. yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

b. Van Dunne,  Hukum  Perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Definisi ini mengkaji Hukum  Perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

c. H.F.A. Vollmar,  Hukum  Perdata adalah aturan-aturan ataun norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam  suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

d.  Sudikno Mertokusumo mengatakan “Hukum  Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”.

e.  Salim H.S, berpendapat bahwa Hukum  Perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam Hukum  Perdata, yaitu:

a. Adanya kaidah hukum yaitu : (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi, (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan)

b. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya;

c. Bidang hukum yang diatur dalam Hukum Perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya.

 3. Kaidah dan Luas Kajian Hukum Perdata

Kaidah hukum  perdata dapat dilihat dari beberapa hal antara lain bentuk, subjek hukum, dan subtansinya.

a. Bentuknya Hukum  Perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah Hukum  Perdata tertulis, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-Uudang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagainya, traktat dan yurisprudensi. Adapun kaidah hukum  Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum  Perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum Islam.

b. Subyek Hukum  Perdata dibedakan menjudi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dalam istilah biologis dipersamakan dengan orang atau individu dalam istilah yuridis. Hal ini karena manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta hak dan kewajiban.

c. Substansi yang diatur dalam Hukum  Perdata, yaitu (1) dalam hubungan keluarga; dan (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan  hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.

Sedangkan Luas kajian Hukum  Perdata pada dasarnya merujuk obyek kajian daripada Hukum  Perdata itu sendiri  menurut Volmar, bahwa luas kajian Hukum  Perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu Hukum  Perdata dalam arti luas dan Hukum  Perdata dalam arti sempit.

a. Hukum  Perdata dalam arti luas, obyek kajiannya merujuk pada bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam KUH Perdata (BW), KUHDagang (WvK) beserta sejumlah yang disebut Undang-Undang tambahan (Undang-Undang tentang Perniagaan, Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi, dan lain-lain termasuk juga Hukum Kepailitan, dan Hukum Acara).

b.  Hukum  Perdata  dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata saja. Misalnya, Hukum Orang, Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan dan sebagainya.

 3.  Pluralitas Hukum Perdata Di Indonesia

Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya Hukum  Perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum  Perdata Barat dan sebagainya. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak jaman Hindia Belanda.

Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pluralisme dalam Hukum  Perdata yaitu: (1) Politik Pemerintahan Hindia Belanda; (2) belum adanya ketentuan Hukum  Perdata yang berlaku secara nasional; dan (3) faktor etnisitas.

4. Sumber Hukum Perdata di Indonesia

Vollmar membagi sumber Hukum  Perdata menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Sumber Hukum  Perdata tertulis, yaitu KUH  Perdata, Traktat dan Yurisprudensi; dan (2) Sumber Hukum  Perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Secara khusus yang menjadi Sumber Hukum  Perdata Indonesia tertulis:

a. Algemene Bepalingen van Wetgeuing (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal.

b. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (KUH  Perdata), yaitu ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848;

c. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), diatur dalam Stb. 1847 No. 23 meliputi dua buku; Buku I tentang dagang secara umum dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang timbul dalam Pelayaran. Terdiri dari 754 pasal;

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun L97 4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan;

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta tsenda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

g. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia; dan

h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI )

5. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Hukum  Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum  Perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas Konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

Secara makrosubtansial perubahan-perubahan yang terjadi pada Hukum  Perdata Indonesia: Pertama, pada mulanya Hukum  Perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB). Sesuai dengan Stbl. No. 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal; Kedua, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH  Perdata oleh pemerintah Belanda. Di samping KUH  Perdata berlaku juga KUHDagang (WvK) yang diatur dalam Stb. 1847 No. 23.

Dalam perspektif sejarah, Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka.

a.  Hukum Perdata pada Masa Penjajahan Belanda

Sebagai negara jajahan maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama untuk Hukum  Perdata. Hukum  Perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia telah mengalarni adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang.

Pada mulanya Hukum  Perdata Belanda dirancang oleh suatu Panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M Kempers (1776-1824). Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana Code Hukum tersebut pada Pemerintah Belanda didasarkan pada Hukum Belanda Kuno dan diberi nama Ontwerp Kempers. Ontwerp Kempers ini ditentang keras oleh P. Th. Nicolai yaitu anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia. Tahun 1824 Kempers meninggal, selanjutnya penyusunan kodifikasi Code Hukum diserahkan Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar pembentukan Hukum  Perdata Belanda sebagian besar berorientasi pada code civil Perancis. code civil Perancis sendiri meresepsi Hukum Romawi, corpus civilis dari Justinianus. Dengan demikian Hukum  Perdata Belanda merupakan kombinasi dari Hukum Kebiasaan/Hukum Belanda Kuno dan code civil Perancis. Tahun 1838, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda ditetapkan dengan Stb. 838;

Pada tahun 1848, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1848. Hukum ini hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka (Golongan Tionghoa). Tujuh puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1919, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda yang diberlakukan di Indonesia dipertegas lagi dengan Stb. 1919.

Dalam perjalanannya bagi orang-orang selain Eropa, baik golongan Timur Asing golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa mengalami pembedaan dalam peiaksanaan perundang-undangan dalam Hukum  Perdata yaitu: (1) melalui Stb. 1855 No. 79 KUH  PERDATA dan BvK dengan kekecualian I{ukum Kekeluargaan dan Hukum Waris dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing; (2) tahun 1917 diadakan pembedaan orang Tionghoa dan Non Tionghoa, karena bagi Tionghoa Hukum Eropa yang berlaku saat itu dapat diperluas; (3) Sejak 1 September 1925 untuk bangsa Tionghoa di rvilayah Indonesia berlaku Stb. 1917 No. 129 seluruh hak privat Eropa berlaku bagi bangsa Tionghoa kecuali pasal-pasal mengenai Bueger:lijke stand, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (bagian 2 dan 3 titel 4 Buku I KUH  Pedata) dan bagi bangsa Tionghoa diadakan BS tersendiri serta peraturan tersendiri tentarrg adopsi anak dalam bagian II Stb. 1917 No. I29; (4) Bagi golongan Timur asing (India, Arab dll) pada tanggal 1 Maret 1925 dengan Stb. Tahun 1924 No. 556 pada pokoknya tunduk pada hukum privat Eropa, kecuali hukum kekeluargaan dan hukum warisan (tunduk pada hukum mereka sendiri kecuali mengenai pembuatan surat wasiat/testament berlaku hukum KUH  Perdata); dan (5) Tahun 1926 dalam KUH  Perdata ada peraturan baru tentang perjanjian perburuhan (arbeidscontract) hanya berlaku bagi gol. Eropa. Untuk gol. Indonesia dan Timur asing berlaku peraturan lama yaitu pasal-pasal 1601 s.d 1603 KUH  Perdata.

b. Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan

Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD termasuk di dalamnya Hukum  Perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum), dibidang Hukum  Perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keberlakuan Hukum  Perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

  1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa KUH Perdata masih berlaku di Indonesia. Tatanan Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai Tata Hukum Nasional;
  2. Sepanjang hukum tersebut (KUH PERDATA) tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundangundangan serta dibutuhkan; dan
  3. Apabila hukum tersebut bertentangan’ maka menjadi tidak berlaku lagi.

6. Sistematika Hukum Perdata

Berdasarkan KUHPerdata, sistematika hukum perdata terdiri empat (4) buku, yaitu :

  1. Buku I, yang berjudul “Perihal Orang”  (van persoonen), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
  1. Buku II,  yang  berjudul  “Perihal  Benda”  (van zaken),, memuat hukum benda dan hukum waris.
  1. Buku III,    yang   berjudul   “Perihal   Perikatan”   (van verbintennisen),  memuat  hukum  harta  kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
  2. Buku IV,   yang  berjudul  “Perihal   Pembuktian  Dan Kadaluarsa” (van bewijs en verjaring), memuat perihal alat- alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Kemudian   sistematika  Hukum  Perdata  menurut     ilmu pengetahuan sebagai berikut :

  1. Tentang orang atau hukum perorangan (persoonen recht).. Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur,kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,tempat tinggal (domisili)dan sebagainya.
  1. Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (familierecht).  Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur  hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/ kekeluargaan seperti perkawinan,perceraian,hubungan orang tua dan anak,perwalian, curatele (pengampuan),dan sebagainya.
  1. Hukum   kekayaan   atau    hukum    harta    kekayaan (vermogensrecht).  Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian,milik,gadai dan sebagainya.
  1. Hukum waris (erfrecht). Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia,dengan  perkataan  lain:hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

 

Soal UAS Pengantar Ilmu Hukum ganjil 2015/2016

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015/2016

FAKULTAS HUKUM UNISI

 Dosen                            : Tiar Ramon, SH. MH

Mata Kuliah / SKS        : Pengantar Ilmu Hukum / 3

Waktu                             : 90 menit

Sifat                                 : Close Book

 

Petunjuk :

  1. Jawablah dengan singkat dan jelas
  2. Bagi yang NIM ganjil jawab soal nomor ganjil, sedangkan bagi yang NIM genap jawablah soal nomor genap dari pertanyaan yang disediakan
  3. Khusus soal nomor 9 semua mahasiswa wajib menjawab.
  4. Sifat ujian : Tertutup

 

Petanyaan :

  1. Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah ada kaidah/norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya yaitu kaidah agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Coba saudara jelaskan secara singkat !
  2. Ilmu hukum meliputi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dan ilmu tentang kennyataan. Coba saudara jelaskan secara singkat ?
  3. Menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai dasar hukum, coba saudara sebutkan dan jelaskan secara singkat dengan menghubungkan potret penegakan hukum sekarang ini !
  4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat sumber-sumber hukum formal ?
  5. Berdasarkan klasifikasi/pembagian hukum, menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan privat/sipil. Coba saudara bedakan kedua hukum tersebut, berikan juga contohnya !
  6. Hukum dibuat/dibentuk untuk ditegakkan dan diberlakukan. Coba saudara jelaskan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum dan apa perbedaan berlakunya hukum menurut teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan negara ?
  7. Ada beberapa mazhab / aliran hukum, Indonesia menganut mazhab yang mana,? berikan alasan jawaban saudara !
  8. Jelaskan secara singkat, istilah dibawah ini : a Peristiwa hukum b. Hubungan hukum c. Penafsiran hukum d. Hak dan Kewajiban e. Asas hukum
  9. Pertanyaan wajib dikerjakan semua mahasiswa. Buatlah 1 (satu) pertanyaan dan jawaban sesuai dengan saat saudara presentase tugas di kelas ?

 

Selamat Mengerjakan –

 

“ Barangsiapa makin bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya,

 maka ia akan jauh dari Allah “ (Al Hadist, Bidayatul Hidayah).

“Yang paling berat menerima siksaan di hari kiamat ialah orang yang berilmu,

tetapi ilmunya tidak bermamfaat (Al hadist, Bidayatul Hidayah). 

Copy Right : By. Padepokan Rejoso 2016, “berotak london berhati masjidil haram”