Hukum Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

  

  1. Istilah dan Definisi Hukum Perdata
  2. Istilah

Pada prinsipnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua macam, yaitu Hukum Publik (publickrecht) dan Hukum Privat/Perdata (privatrecht). Hukum Publik (publickrecht) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan Hukum Privat/ Perdata (Privatrecht), adalah ketentuan-ketentrran hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat ke Perdataan/kepentingan pribadi. Adapun menurut Van Dunne, bahwa Hukum  Perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan.

Berkaitan dengan pembedaan tersebut, menurut Paul Scholten dalam pembedaan soal hukum publik dan hukum privat hendaknya dipecah menjadi dua: (1) Apakah antara aturan-aturan hukum publik dan hukum privat terdapat perbedaan yang asasi , yang terletak pada sifat aturan-aturan itu sendiri, terlepas dari setiap tata hukum positif? (2) Apakah sesuatu tata hukum positif, mengadakan pembedaan itu ?

Istilah Hukum  Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht di masa penjajahan Jepang. Hukum  Perdata disebut juga dengan Hukum Sipil (Civilrecht) dan Hukum Privat (Privatrecht).

Adapun menurut Subekti, perkataan “Hukum  Perdata” mengandung dua istilah, yaitu: Pertama, Hukum  Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian Hukum  Perdata dalam arti luas ini adalah Hukum Dagang. Kedua, Hukum  Perdata dalam arti sempit, dipakai sebagai lawan dari “Hukum Dagang”

 

  1. Definisi Hukum Perdata

Hukum  Perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan Hukum  Perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van Dunne mengartikan Hukum  Perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Definisi ini mengkaji Hukum  Perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

Adapun menurut H.F.A. Vollmar  “Hukum  Perdata adalah aturan-aturan ataun norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam  suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

Senada dengan pendapat H.F.A. Vollmar, Sudikno Mertokusumo mengatakan “Hukum  Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”.

Definisi yang dikemukakan oleh Vollmar dan Mertokusumo, merujuk pada Hukum  Perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, sedangkan ruang lingkupnya mengatur hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

Pada konteks yang lebih kompleks, Salim H.S, berpendapat bahwa Hukum  Perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam Hukum  Perdata, yaitu:

  1. Adanya kaidah hukum yaitu : (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi, (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan);
  2. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya;
  3. Bidang hukum yang diatur dalam Hukum Perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya.

 

  1. Kaidah dan Luas Kajian Hukum Perdata

Kaidah hukum  perdata dapat dilihat dari beberapa hal antara lain bentuk, subjek hukum, dan subtansinya. Berdasarkan bentuknya Hukum  Perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah Hukum  Perdata tertulis, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-Uudang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagainya, traktat dan yurisprudensi. Adapun kaidah hukum  Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum  Perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum Islam.

Subyek Hukum  Perdata dibedakan menjudi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dalam istilah biologis dipersamakan dengan orang atau individu dalam istilah yuridis. Hal ini karena manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Substansi yang diatur dalam Hukum  Perdata, yaitu (1) dalam hubungan keluarga; dan (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan  hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.

Luas kajian Hukum  Perdata pada dasarnya merujuk obyek kajian daripada Hukum  Perdata itu sendiri. Menurut Volmar, bahwa luas kajian Hukum  Perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu Hukum  Perdata dalam arti luas dan Hukum  Perdata dalam arti sempit. Hukum  Perdata dalam arti luas, obyek kajiannya merujuk pada bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam KUH Perdata (BW), KUHDagang (WvK) beserta sejumlah yang disebut Undang-Undang tambahan (Undang-Undang tentang Perniagaan, Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi, dan lain-lain termasuk juga Hukum Kepailitan, dan Hukum Acara). Adapun Hukum  Perdata  dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata saja. Misalnya, Hukum Orang, Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan dan sebagainya.

 

  1. Pluralitas Hukum Perdata Di Indonesia

Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya Hukum  Perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum  Perdata Barat dan sebagainya. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak jaman Hindia Belanda. Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pluralisme dalam Hukum  Perdata yaitu: (1) Politik Pemerintahan Hindia Belanda; (2) belum adanya ketentuan Hukum  Perdata yang berlaku secara nasional; dan (3) faktor etnisitas.

 

  1. Politik Pemerintah Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda membagi golongan penduduk di daerah jajahannya menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain: (1) Golongan Eropa dan dipersamakan dengannya; (2) Golongan Timur Asing yang terdiri dari Timur Asing Golongan Tionghoa dan Bukan Tionghoa seperti, Arab, India dan lain-lain; dan (3) Golongan Bumi Putera, yaitu orang Indonesia Asli yang terdiri atas semua suku-suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 163 Indischestaats Regeling (IS) dan Pasal 131 IS yang membedakan berlakunya Hukum  Perdata bagi  ketiga golongan tersebut, yaitu: Pertama, bagi Golongan Eropa di Hindia Belanda, berdasarkan Pasal 131 IS ayat 2 sub. a berlaku seluruh Hukum  Perdata Eropa (KUH  PERDATA dan WvK) dan berlaku sejak 1 Mei 1848 sebagaimana tentang dalam Stb. 1848 dan Stb. 1917. Kedua, bagi Golongan Timur Asing terdapat perbedaan: (1) bagi Golongan Timur Asing Tionghoa semenjak tahun 1917 dengan Stb.1917 -129 jo.Stb. 1924-557 diperlakukan seluruh Hukum  Perdata Eropa (KUH  PERDATA dan WvK) dengan pengecualian mengenai tata cara perkawinan dan hal mencegah perkawinan; dan (2) bagi Golongun Timur Asing Bukan Tionghoa, berdasar Stb. 1855 – 79 jo. Stb. 1924 – 557 diperlakukan sebagian dari KUH  Perdata dan WvK (hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan statemen) untuk lainnya berlaku Hukum  Perdata adat masing-masing (menurut yurisprudensi hukum adat tersebut meliputi hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat); Ketiga, bagi Golongan Bumi Putera, berlaku hukum adat yang telah direseptio dari hukum lslam (vide Pasal l3l IS ayat 2 sub b juncto Pasal 131 IS aYat 6).

 

  1. Belum Adanya Ketentuan Hukum Perdata yang Berlaku Secara Nasional

Hukum  Perdata yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Di samping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya KUH  Perdata di Indonesia adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. Keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum), di bidang hukum ke Perdataan.

Para ahli hukum lndonesia sendiri tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa KUH  Perdata masih berlaku hingga saat ini. Menurut Mertokusumo, Tata Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata,hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan KUH  PERDATA sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, pancasila, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan.

Oleh karena itu ketentuan hukum (Undang-Undang) yang mengatur tentang Hukum  Perdata secara khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi dasar Hukum  Perdata adalah KUH  Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersifat sektoral. Selain itu Hukum  Perdata yang berlakupun menjadi beranekaragam.

 

  1. Faktor Etnisitas

Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut. memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beranekaragam. Dalam hal ini Ter Har menyatakan:

Bilamana orang meneropong suku bangsa lndonesia manapun juga, maka tampaklah deritanya dilapiskan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang bertalian satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga akan mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya kelompok-kelompok tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat hukum (rechtgumenschorppen).

Apa yang dikemukakan Ter Har tersebut senyatanya cukup beralasan, hal ini mengingat bahwa pada setiap suku bangsa berlaku ketentuan hukum (hukum adat) yang berbeda dengan suku bangsa lain. Dengun demikian jelaslah bahwa etnisitas tersebut menentukan pluralitas Hukum  Perdata adat.

 

  1. Sumber Hukum Perdata di Indonesia

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yuns kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Di samping itu pengertian sumber hukum dalam Ilmu pengetahuan Hukum dipergunakan dalam beberapa pengertian oleh-para ahli dan penulis, antara lain:

  1. Sumber Hukum dalam pengertian sebagai ‘asalnya hukum’ ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu;
  2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai ‘tempat’ ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya berupa Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurispudensi atau doktrin dan ada dalam UUD 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres dan lainnya;
  3. Sumber Hukum dalam pengertian sebagai ‘hal-hal yang dapat atau seyogyannya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, ataupun perasaan akan hukum.

Dalam Ilmu Hukum, sumber hukum juga dapat dibedakan menjadi: Pertama, sumber Pengenalan Hukum (kenbron uan hetrecht), sumber hukum yang mengharuskan untuk menyeledidiki asal dan tempat diketemukunnya hukum; Kedua, sumber asal nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya aturan hukum (welbron van het recht), yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk membahas asal sumber nilai yang menyebabkan atau menjadi dasar aturan hukum.

Menurut Joniarto istilah sumber hukum, dapat dipandang dalam tiga pengertian:

  1. Sumber dalam arti sebagai asal hukum, yaitu yang berkaitan tentang kewenangan penguasa, antara lain:
    1. Adanya suatu peraturan hukum dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut;
    2. Adanya kewenangan itu merupakan syarat mutlak untuk sahnya keputusan tersebut;
    3. Kewenangan yang dimiliki oleh penguasa harus ada dasar hukumnya.
  2. Sumber dalam arti tempat diketemukannya hukum, yaitu sumber yang membahas mengenai macam-macam, jenis dan bentuk peraturan terutama yang tertulis yang dapat berupa Undang-Undang atau peraturan lainnya.
  3. Sumber dalam arti sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan hukum, artinya dalam menciptakan hukum positif yang baik dan adil sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, harus memperhatikan berbagai macam hal antara lain, keyakinan, rasa keadilan serta perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar hukum yang diciptakan oleh penguasa dapat diterima oleh masyarakat.

Pada dasarnya sumber Hukum  Perdata meliputi, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber Hukum Materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan meyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber Hukum Materiil merupakan faktor yang membantu pembentukkan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), keadaan geografis, penelitian ilmiah, perundangan internasional. Sedangkan Sumber Hukum Formil, yaitu tempat memoeroleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku, misalnya UU, Perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan. Menurut E. Utrecht, bahwa selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karenanya belum mempunyai kekuatan mengikat.

Vollmar membagi sumber Hukum  Perdata menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Sumber Hukum  Perdata tertulis, yaitu KUH  Perdata, Traktat dan Yurisprudensi; dan (2) Sumber Hukum  Perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan.

Secara khusus yang menjadi Sumber Hukum  Perdata Indonesia tertulis:

  1. Algemene Bepalingen van Wetgeuing (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal;
  2. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (KUH  Perdata), yaitu ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848;
  3. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), diatur dalam Stb. 1847 No. 23 meliputi dua buku; Buku I tentang dagang secara umum dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang timbul dalam Pelayaran. Terdiri dari 754 pasal;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun L97 4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan;
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta tsenda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
  7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia; dan
  8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

 

  1. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Hukum  Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum  Perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas Konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

Secara makrosubtansial perubahan-perubahan yang terjadi pada Hukum  Perdata Indonesia: Pertama, pada mulanya Hukum  Perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB). Sesuai dengan Stbl. No. 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal; Kedua, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH  Perdata oleh pemerintah Belanda. Di samping KUH  Perdata berlaku juga KUHDagang (WvK) yang diatur dalam Stb. 1847 No. 23.

Dalam perspektif sejarah, Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka.

 

  1. Hukum Perdata pada Masa Penjajahan Belanda

Sebagai negara jajahan maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama untuk Hukum  Perdata. Hukum  Perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia telah mengalarni adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang.

Pada mulanya Hukum  Perdata Belanda dirancang oleh suatu Panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M Kempers (1776-1824). Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana Code Hukum tersebut pada Pemerintah Belanda didasarkan pada Hukum Belanda Kuno dan diberi nama Ontwerp Kempers. Ontwerp Kempers ini ditentang keras oleh P. Th. Nicolai yaitu anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia. Tahun 1824 Kempers meninggal, selanjutnya penyusunan kodifikasi Code Hukum diserahkan Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar pembentukan Hukum  Perdata Belanda sebagian besar berorientasi pada code civil Perancis. code civil Perancis sendiri meresepsi Hukum Romawi, corpus civilis dari Justinianus. Dengan demikian Hukum  Perdata Belanda merupakan kombinasi dari Hukum Kebiasaan/Hukum Belanda Kuno dan code civil Perancis. Tahun 1838, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda ditetapkan dengan Stb. 838;

Pada tahun 1848, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1848. Hukum ini hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka (Golongan Tionghoa). Tujuh puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1919, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda yang diberlakukan di Indonesia dipertegas lagi dengan Stb. 1919.

Dalam perjalanannya bagi orang-orang selain Eropa, baik golongan Timur Asing golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa mengalami pembedaan dalam peiaksanaan perundang-undangan dalam Hukum  Perdata yaitu: (1) melalui Stb. 1855 No. 79 KUH  PERDATA dan BvK dengan kekecualian I{ukum Kekeluargaan dan Hukum Waris dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing; (2) tahun 1917 diadakan pembedaan orang Tionghoa dan Non Tionghoa, karena bagi Tionghoa Hukum Eropa yang berlaku saat itu dapat diperluas; (3) Sejak 1 September 1925 untuk bangsa Tionghoa di rvilayah Indonesia berlaku Stb. 1917 No. 129 seluruh hak privat Eropa berlaku bagi bangsa Tionghoa kecuali pasal-pasal mengenai Bueger:lijke stand, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (bagian 2 dan 3 titel 4 Buku I KUH  Pedata) dan bagi bangsa Tionghoa diadakan BS tersendiri serta peraturan tersendiri tentarrg adopsi anak dalam bagian II Stb. 1917 No. I29; (4) Bagi golongan Timur asing (India, Arab dll) pada tanggal 1 Maret 1925 dengan Stb. Tahun 1924 No. 556 pada pokoknya tunduk pada hukum privat Eropa, kecuali hukum kekeluargaan dan hukum warisan (tunduk pada hukum mereka sendiri kecuali mengenai pembuatan surat wasiat/testament berlaku hukum KUH  Perdata); dan (5) Tahun 1926 dalam KUH  Perdata ada peraturan baru tentang perjanjian perburuhan (arbeidscontract) hanya berlaku bagi gol. Eropa. Untuk gol. Indonesia dan Timur asing berlaku peraturan lama yaitu pasal-pasal 1601 s.d 1603 KUH  Perdata.

 

  1. Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan

Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD termasuk di dalamnya Hukum  Perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum), dibidang Hukum  Perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keberlakuan Hukum  Perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

  1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa KUH Perdata masih berlaku di Indonesia. Tatanan Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai Tata Hukum Nasional;
  2. Sepanjang hukum tersebut (KUH PERDATA) tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundangundangan serta dibutuhkan; dan
  3. Apabila hukum tersebut bertentangan’ maka menjadi tidak berlaku lagi.

Selain itu secara keseluruhan Hukum  Perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri.

 

  1. Hukum Agraria

Sejak 24 September 1960, melalui Lembaran Negara 1960-104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, diberlakukan Undang-Undang pertanahan naslonal, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1^960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan Undang-Undang Pokok sekaligus mencabut berlakunya Buku II KUH  Perdata mengenai hak-hak atas tanah, kecuali Hipotek. Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya mengatur secara garis besar tentang keberadaan dan kedudukan pertanahan yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia sendiri, terutama hukum adat.

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, adalah:

  • Hukum agraria yang berlaku sebelumnya sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan penjajah, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan;
  • Sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan, maka hukum agraria bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat dan peraturan-peraturan yang didasarkan pada hukum barat, sehingga menimbulkan berbagai masalah;
  • Bagi rakyat Indonesia asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada pokoknya bertujuan, antara lain:

  • Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk menciptakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat;
  • Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan ke sederhanaan dalam hukum pertanahan;
  • Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.

 

  1. Hukum Perkawinan

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun I974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia masih terpecah-pecah, Peraturan-peraturan tersebut diantaranya ; Pertama, Buku I KUH  Perdata, yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka; Kedua, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijke Ordonnantie Cristen Indonesier Ordonantie Cristen Indonesier atau H.O.C.I, Stb. 1933 74), yaitu ketentuan tentang perkawinan bagi golongan bumi putera yang beragam Kristen; Ketiga, Ordonansi Perkawinan campuran stb. 1898-158, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perkawinan campuran. Keempat, bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang direalisir dari hukum adat dan orang-orang Indonlsia asli yang lainnya berlaku hukum adat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun l974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan Lembaran Negara Rl Tahun l974 Nomor l dan Tambahan negara Rl Nomor 30l9, maka sekaligus mencabut ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan peraturan-peraturan lain khususnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sepenuhnya.

Undang-Undang Nomor l Tahun l974 dijabarkan lebih jauh dalam peraturan-peraturan pelaksanaan, misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Undang-Undang Nomor l Tahun l974 beserta aturan operasionalisasinya, memberikan bagi prosesi dan hukum perkawinan khususnya bagi bangsa Indonesia yang beragama islam (muslim). Sedangkan bagi bangsa Indonesia yang non muslim tetap tunduk pada KUH  Perdata ataupun hukum adat.

  1. Hukum Islam yang Direseptio

Secara faktual, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dalam tata cara peribadatan ternyata mereka berpedoman pada berbagai sumber (mazhab) yang berbeda. Namun yang diakui mempunyai otoritas tertinggi serta mempunyai pengikut terbesar  ada empat mazhab, yaitu:

  • Mazhab Hanafi, yaitu mazhab pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah (70 H-150 H)
  • Mazhab Maliki, yakni mazhab pengikut-pengikut Imam Maliki ibn Anas (93 H-179 H)
  • Mazhab Syafi’i, yakni mazhab pengikut-pengikut Imam Mohammad Idris Al Syafi’i (150 H-204 H) ; dan
  • Mazhab Hanbali, yakni mazhab pengikut-pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal (164 H-241 H)

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang Hukum Islam di Indonesia tersebut bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syafi’i, dengan demikian diperlukan perluasan dan penambahan mazhab-mazhab yang lain, demi kebutuhan hukum masyarakat. Melalui Intruksi Presiden Nornor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam inilah direseptio berbagai sumber aturan (mazhab) hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang 3 (tiga) hal yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Keberlakuan tentang Kompilasi Hukum Islam diperuntukan khusus bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam.

  1. Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Eksistensi hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah sebetulnya sudah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Namun keputusan-keputusan yang mengatur hak tanggungan itu tidak dibahas, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Hipotek pada Buku II KUH Perdata dinyatakan masih berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka sekaligus mencabut berlakunya Hipotek yang diatur dalam Buku II KUH  Perdata mengenai tanah dan ketentuan-ketentuan mengenai Creditverband dalam Stb. 1908-542 yang sebelumnya telah diubah dalam Stb. 1937-190.

Tujuan utama pemberlakuan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai pengganti hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II KUH  Perdata adalah karena ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian di Indonesia.

  1. Jaminan Fiducia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Undang-Undang ini terdiri atas 7 Bab 41 pasal. Hal-hal yang diatur antara lain; pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan khususnya jaminan fiducia, hak mendahului, dan eksekusi jaminan fiducia.

Pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia meliputi: (1) adanya ketentuan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga  jaminan; (2) Jaminan fiducia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan atas yurisprudensi dan belum ada Undang-Undang yang mengaturnya; dan (3) Memenuhi kebutuhan hukum yang mengacu pada pembangunan nasional, serta mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan Hukum  Perdata Indonesia dewasa ini berbeda dan lebih luas cakupannya dari Hukum  Perdata Barat yang menjadi induk dari berlakunya Hukum  Perdata Indonesia. Selain itu juga keberadaan Hukum  Perdata Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kodifikasi Hukum Nasional yang sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.

 

Soal UAS Pengantar Ilmu Hukum ganjil 2015/2016

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015/2016

FAKULTAS HUKUM UNISI

 Dosen                            : Tiar Ramon, SH. MH

Mata Kuliah / SKS        : Pengantar Ilmu Hukum / 3

Waktu                             : 90 menit

Sifat                                 : Close Book

 

Petunjuk :

  1. Jawablah dengan singkat dan jelas
  2. Bagi yang NIM ganjil jawab soal nomor ganjil, sedangkan bagi yang NIM genap jawablah soal nomor genap dari pertanyaan yang disediakan
  3. Khusus soal nomor 9 semua mahasiswa wajib menjawab.
  4. Sifat ujian : Tertutup

 

Petanyaan :

  1. Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah ada kaidah/norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya yaitu kaidah agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Coba saudara jelaskan secara singkat !
  2. Ilmu hukum meliputi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dan ilmu tentang kennyataan. Coba saudara jelaskan secara singkat ?
  3. Menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai dasar hukum, coba saudara sebutkan dan jelaskan secara singkat dengan menghubungkan potret penegakan hukum sekarang ini !
  4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat sumber-sumber hukum formal ?
  5. Berdasarkan klasifikasi/pembagian hukum, menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan privat/sipil. Coba saudara bedakan kedua hukum tersebut, berikan juga contohnya !
  6. Hukum dibuat/dibentuk untuk ditegakkan dan diberlakukan. Coba saudara jelaskan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum dan apa perbedaan berlakunya hukum menurut teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan negara ?
  7. Ada beberapa mazhab / aliran hukum, Indonesia menganut mazhab yang mana,? berikan alasan jawaban saudara !
  8. Jelaskan secara singkat, istilah dibawah ini : a Peristiwa hukum b. Hubungan hukum c. Penafsiran hukum d. Hak dan Kewajiban e. Asas hukum
  9. Pertanyaan wajib dikerjakan semua mahasiswa. Buatlah 1 (satu) pertanyaan dan jawaban sesuai dengan saat saudara presentase tugas di kelas ?

 

Selamat Mengerjakan –

 

“ Barangsiapa makin bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya,

 maka ia akan jauh dari Allah “ (Al Hadist, Bidayatul Hidayah).

“Yang paling berat menerima siksaan di hari kiamat ialah orang yang berilmu,

tetapi ilmunya tidak bermamfaat (Al hadist, Bidayatul Hidayah). 

Copy Right : By. Padepokan Rejoso 2016, “berotak london berhati masjidil haram”

EVALUASI MATERI HUKUM PERDATA 2015 2016

Jawablah seluruh pertanyaan ini langsung dikolom komentar/balasan pada blog ini. Sebelum menjawab saudara harus membuat email masing-masing, tdk boleh menggunakan email orang lain..  Hasil jawaban saudara akan dijadikan nilai tugas dan kisi-kisi soal UTS/Mid. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM. Jawaban diterima paling lambat tanggal 5 Nopember 2015. Bagi yang mengumpulkan lebih cepat akan mendapat nilai prioritas. Kalau jawabannya masih belum yakin, boleh diperbaiki sampai batas waktu. Tidak mengumpulkan tepat waktu akan mendapat sanksi, misalnya nilai akhir dikurangi atau tidak lulus.

  1. Apa yang saudara ketahui tentang hukum perdata ? dan sebutkan sumber hukum pokok hukum perdata ? serta lapangan hukum hukum perdata ?
  2. Menurut Pasal 163 jo 131 IS (Indische Staatsregeling) membagi 3 golongan penduduk Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka). Coba saudara sebutkan ! dan bagaimana pemberlakuan hukum perdata pada 3 golongan penduduk tersbeut ?
  3. Jelaskan secara singkat sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia ?
  4. Hukum Pedata dibagi 2 yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil, coba saudara jelaskan perbedaannya !
  5. Sebutkan sistematika Hukum Pedata menurut KUHPerdata (BW) dan sistematika hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan !
  6. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan subjek hukum ! dan sejak kapan menurut hukum subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dan kapan pula berakhirnya hak dan kewajiban tersebut ? berikan dasar hukumnya !
  7. Apa yang dimaksud dengan hukum keluarga ! dan apa perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan ! berikan contoh masing-masing !

Evaluasi materi PIH 2015/2016

Instruksi : Jawablah seluruh pertanyaan ini langsung dikolom komentar/balasan pada blog ini. Sebelum menjawab saudara harus membuat email masing-masing, tdk boleh menggunakan email orang lain..  Jawaban saudara juga diprint asli untuk diserahkah ke dosen.  Caranya setelah menjawab klik kanan klik print. Hasil jawaban saudara akan dijadikan nilai tugas dan kisi-kisi soal UTS/Mid. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM. Jawaban diterima paling lambat tanggal 31 Oktober 2015. Bagi yang mengumpulkan lebih cepat akan mendapat nilai prioritas. Kalau jawabannya masih belum yakin, boleh diperbaiki sampai batas waktu. Tidak mengumpulkan tepat waktu akan mendapat sanksi, misalnya nilai akhir dikurangi atau tidak lulus.

SOAL

(Jawab dengan singkat dengan jelas).

  1. Apa yang saudara ketahui tentang ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum ?
  2. Ilmu hukum meliputi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dan ilmu tentang kenyataan. Coba saudara jelaskan maksudnya ?
  3. Jelaskan secara singkat, mengapa hukum diperlukan oleh masyarakat ? (hubungkan jawaban saudara dengan ungkapan ubi societes ibi ius dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat ) !
  4. Banyak pendapat para ahli tentang definisi hukum. Dari pendapat-pendapat tersebut menurut pendapat saudara apa sebenarnya  hukum itu ? Sebutkan ciri dan sifat hukum tersebut ?
  5. Bedakan antara hukum dalam arti ketentuan penguasa dengan hukum dalam arti sikap tindak ?
  6. Menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai-nilai dasar hukum, sebutkan ? dan  jelaskan  hubungannya dengan keabsahan berlakunya hukum ?
  7. Ada 5 teori tujuan hukum. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang tujuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini ?
  8. Apa pendapat saudara tentang hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, berikan juga contohnya.
  9. Menurut Utrecht orang taat kepada hukum karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Coba saudara jelaskan apa maksudnya !
  10. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum materil dan formil ? dan sebutkan sumber-sumber hukum formil ?  serta bedakan sumber hukum formal dalam bentuk UU dengan kebiasaan !