PERLU MEMBENTUK LEMBAGA PENGENDALIAN DAN PENGKAJIAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berdasarkan data Transparancy International (TI) tahun 1995-2005 menduduki peringkat keenam sebagai negara terkorup dari 159 negara di dunia. Korupsi seakan telah membudaya di masyarakat Indonesia. Setiap kehidupan sendi masyarakat telah mengakar pikiran untuk korupsi. Tanpa sadar tindak korupsi telah dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh seperti saat ingin membuat KTP (kartu tanda penduduk) atau SIM (surat ijin mengemudi) secara tidak sadar melakukan tindak korupsi dengan menyiapkan dana tersendiri untuk mempercepat pengurusan surat tersebut.
KORUPSI berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itu sendiri kmd turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991 (KBBI) korupsi berarti busuk; palsu; atau suap. Dalam Kamus Hukum, korupsi adalah buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
The Lexicon Webster Dictionary, 1978 memberikan pengertian korupsi sebagai kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Setelah berbagai usaha pemberantasan korupsi diambil oleh berbagai lembaga di Indonesia dengan hasil yang beragam, dunia pendidikan kini nampaknya mulai merasa bertanggung jawab akan pentingnya penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi dengan membentuk lembaga atau pusat kajian anti korupsi sehingga dengan dibentuknya lembaga tersebut diharapkan mampu membantu mengendalikan dan mencegah adanya korupsi di Indonesia khusus di daerah dimana tempat lembaga anti korupsi itu dibentuk.
Berbagai perangkat hukum dan kelembagaan telah dibuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Namun demikian, memerangi korupsi bukan sebatas menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara. Sebab, ibarat kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Hilang koruptor lama, bisa datang lagi koruptor baru.
Maka dari itu, selain aspek penegakan hukum (law enforcement) yang digencarkan, yang juga tidak kalah penting adalah perhatian pada pencegahan korupsi itu sendiri. Jadi, saat koruptor-koruptor terus ditangkapi, di saat yang sama pula usaha pembentukan mental antikorupsi di masyarakat, juga perlu semakin gencar dilakukan. Itulah semangat yang melatarbelakangi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menginisiasi program kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia akhir-akhir ini. Langkah itu didasari pemahaman bahwa pemberantasan korupsi tidak identik sekadar penangkapan, melainkan juga upaya-upaya preventif yang terintegrasi dengan dunia pendidikan.
Untuk di tingkat perguruan tinggi, dimulai sekitar tahun 2006, sampai kini KPK sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang bekerja sama dengan 74 kampus di Indonesia. Komitmen nota kesepahaman tersebut mencakup tiga hal, yakni, pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi, dan riset antikorupsi. Sebagai salah satu wujudnya adalah dimasukannya mata kuliah anti korupsi dan dibentuknya lembaga atau pusat kajian anti korupsi.
Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah membentuk lembaga anti korupsi, misalnya sekitar Oktober 2008, kampus ITB membentuk lembaga khusus bernama Komisi Pendidikan Pencegahan Korupsi (KPPK) sebagai respons terhadap pencegahan korupsi dari kampus. Itu diawali dengan beberapa kali penyelenggaraan seminar dan diskusi, salah satunya dengan menghadirkan pembicara ketua KPK, Antasari Azhar. Di fakultas hukum UGM membentuk Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT).
Sementara itu, pihak kampus Universitas Padjajaran (UNPAD) telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPK sejak tahun 2007. Salah satu kegiatannya adalah mendorong para dosen dan mahasiswa agar selalu menciptakan penelitian-penelitian berkaitan dengan korupsi.
Selanjutnya Univeritas Pasundan (UNPAS) bisa dibilang sebagai kampus di Bandung yang paling aktif berkiprah melakukan pendidikan dan kampanye antikorupsi sampai ke luar kampus. Sejak adanya nota kesepahaman antara Unpas dan KPK pada tahun 2007, yang dilanjutkan dengan training of trainer (TOT), akhirnya terbentuklah sebuah kelompok peduli antikorupsi yang anggotanya kebanyakan para mahasiswa, dengan nama Tim Penggerak Anti Korupsi (TPAK).
Apapun alasannya kampus turut bertanggung jawab pada budaya korupsi yang ada sekarang ini. Anggapan yang menyebut bahwa para koruptor adalah output dari dunia pendidikan di Indonesia, tidak sepenuhnya salah. Tidak sedikit para pejabat yang korupsi adalah manusia-manusia terdidik dengan titel pendidikan beragam dari mulai sarjana, master, hingga doktor. Karena kampus bukan hanya melahirkan orang yang pintar, tapi tentu juga orang yang benar,”. Oleh karena itu, penting pewacanaan bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi oleh dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat.
Di Universitas Tadulako (UNTAD) Palu di Sulawesi Tengah juga membentuk Pusat Kajian Antikorupsi (PKAK), guna membantu instansi berwenang di tanah air melakukan pemberantasan di bidang tindak pidana khusus ini serta memberikan pemahaman lebih luas kepada mahasiswa berkaitan dengan masalah korupsi. Salah satu tugas institusi ini yaitu melakukan eksaminasi terhadap kasus pidana yang ditangani oknum penyidik polisi namun kemudian dihentikan penyidikannya, dakwaan oknum jaksa/penuntut umum yang belakangan karena kurang cermat terdakwanya jadi bebas, serta berkaitan dengan putusan bebas murni dari hakim di pengadilan. Selain itu juga melakukan penelitian. Dengan penelitian tersebut hasilnya akan disampaikan kepada atasan oknum penegak hukum atau hingga ke komisi etik instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan hal diatas nampaklah persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tugas seluruh elemen bangsa termasuk institusi perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda yang cerdas dan tangguh. Keterlibatan perguruan tinggi merupakan keniscayaan dengan cara memasukkan mata kuliah anti korupsi pada setiap program studi, melakukan riset-riset tentang korupsi, memberikan penyuluhan dan penyadaran agar anti korupsi kepada seluruh masyarakat luas mulai tingkat desa sampai ke kota dan instansi pemerintah maupun non pemerintah.
Untuk mewujudkan hal diatas bukanlah gampang, seluruh elemen instansi terkait harus diajak selalu bekerjasama seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pemerintah setempat. Tak jarang ditemukan dilapangan pemberantasan korupsi terkendala karena penegakannya tidak maksimal misalnya ditingkat kepolisian penyidikannya sebatas perkara korupsi biasa, ditingkat kejaksaan tuntutannya masih rendah dan banyak perkara yang mengendap, dan dipengadilan banyak perkara yang diputus rendah.
Untuk itu Universitas Islam Indragiri (UNISI) sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia merasa harus juga bertanggung jawab dalam upaya mencegah, mengendalikan dan memberantas korupsi khususnya di kabupaten Indragiri Hilir dengan membentuk sebuah lembaga anti korupsi.
Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah terbentuknya Lembaga anti korupsi tersebut adalah :
1. Menjadi wadah riset yang berkaitan dengan korupsi.
2. Menjadi wadah pelopor dan pejuang anti korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Menciptakan masyarakat Indragiri Hilir yang anti korupsi dan bersih dari korupsi
4. Membantu pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mencegah, mengendalikan dan memberantas korupsi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut :
1. Melakukan riset yang terkait dengan fenomena korupsi selanjutnya dijadikan solusi dalam rangka mencegah, mengendalikan dan memberantas korupsi khususnya di kabupaten Indragiri Hilir.
2. Melakukan sosialisasi budaya anti korupsi, misalnya menciptakan warung kejujuran pada intansi pemerintah maupun swasta terutama disekolah-sekolah.
3. Melakukan penyuluhan dan seminar-seminar anti korupsi.
4. Melakukan training anti korupsi.
8. Melakukan aksi gerakan moral anti korupsi
9. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, media massa dan LSM dalam upaya pemberantasan korupsi.
10. Memantau pelaksanaan proses hukum kasus korupsi mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jika ada penyimpangan akan dilaporkan kepada intansi dan atasan yang lebih tinggi.

Sedangkan struktur kepengurusan lembaga ini sebagai berikut :
1. Dewan Penasihat
2. Direktur/Kepala/Ketua
3. Wakil Direktur/Kepala/Ketua
4. Sekretaris
5. Divisi-divisi :

a. Divisi Penelitian dan Pengembangan
b. Divisi Advokasi
c. Divisi Penyuluhan dan Pelatihan
Komposisi personil kepengurusan diatas dapat terdiri dari guru besar, dosen-dosen interdisipliner ilmu yang ditunjuk berdasarkan profesionalisme, kredibilitas dan integritas yang tinggi dengan masa bakti 4 tahun.
Selanjutnya untuk dana kegiatan dapat bersumber dari anggaran Rutin UNISI dan bantuan yang halal dari pihak-pihak lain sepanjang tidak mengikat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s