UNAS, masih perlukah ?

UNAS atau ujian nasional bagi siswa bagaikan momok yang menakutkan. Kenapa tidak, gara-gara UNAS orang bisa gila, stres bahkan bunuh diri. Tapi bagi pemerintah UNAS adalah suatu keniscayaan karena dari UNASlah pemerintah dapat mengukur kualitas hasil pendidikan di negeri ini (standar nasional). UNASlah yang menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa. Maka  wajarlah pemerintah tetap ngotot melaksanakan UNAS tahun ini walaupun Mahkamah Agung sudah melarangnya.

Persoalannnya adalah apakah benar hasil  UNAS yang tertulis dalam secarik kertas tersebut adalah jaminan kualitas siswa atau sebagai jaminan kualitas pendidikan di negeri ini. Menurut pendapat saya tidaklah demikian karena hasil UNAS diragukan kemurniannya. Hal ini terjadi karena :

  1. Banyak kasus setiap tahun guru-guru tertangkap mengerjakan soal UNAS
  2. Adanya  “tim sukses UNAS” beranggotakan guru-guru  di sekolah-sekolah tempat UNAS tersebut dilaksanakan, sehingga terkesan yang UNAS bukanlah siswa tapi guru. Hal ini menurut mereka  wajar saja karena guru-guru tersebut ikut bertanggungjawab atas keberhasilan siswanya dan mungkin  malu kepada kepala dinas jika siswanya banyak tidak lulus. Perbuatan guru seperti ini jelas tidak bermoral dan merusak moral generasi muda. Ingat pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Kalau gurunya yang ujian untuk apa ada istilah “ada guru, ada murid”, kalau toh guru dan murid sama-sama ujian. Tugas guru salah satunya menguji bukan ujian.
  3. Kegagalan memasuki perguruan tinggi negeri/swasta favorit. Karena ketika dites secara tertulis ia tidak mampu. Padahal hasil UNASnya luar biasa.

Berdasarkan hal diatas wajar saja terjadi karena standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah berat sekali. Sementara pemberlakuannya tidak dipilah-pilah. Berlaku nasional. Sementara juga sistem penddikan dan fasilitas untuk menunjang kualitas dan keberhasilan UNAS tidak merata dirasakan sekolah-sekolah di Indonesia, misalnya masih banyak sekolah yang kekurangan guru, fasilitas gedung dan buku yang belum dan sangat tidak memadai. Kondisi riil seperti ini jelas tidak akan mampu memenuhi target UNAS. Maka jelas ketidakadilan terjadi disini. Menurut saya UNAS harus dihapus, kalaupun diadakan tidaklah menjadi syarat utama kelulusan. Hanya salah satu syarat saja.  Jika pemerintah ingin menstandar kelulusan melalui UNAS, maka pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksana pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan UU, maka pemerintahan harus bertanggungjawab juga menstandar lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Anggaran 20 % yang dianggarkan di APBN/APBD benar-benar riil untuk kepentingan pendidikan baik fisik maupun non fisik. Jika pemerintah mampu menstandarkan maka akan didapat standar apapun yang diinginkan. Jika tidak ada standarisasi secara menyeluruh maka mustahil standar itu dapat diperoleh, yang ada justru ketidakadilan yang diperoleh akibat kebijakan yang salah dan latah. Ironis sekali.

Selanjutnya bagaimana menurut pendapat anda ? trims atas kementarnya !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s