PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEADILAN

Dikirim/ditulis pada 25 June 2008 oleh legalitas

Oleh: DR Yunus Husein
[Penulis adalah Anggota Kebijakan Nasional Governance dan Kepala PPATK]

DALAM menangani kasus aliran dana Bank Indonesia (BI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua pejabat BI dan gubernurnya.  Masih ada pihak yang terlibat kasus ini,namun belum menjadi tersangka,sehingga belum ditahan. Tindakan KPK di satu pihak menimbulkan pesan positif dan dihargai sebagian orang. Di pihak lain, banyak juga yang berpendapat tindakan tersebut menunjukkan KPK melakukan ”tebang pilih”dalam memberantas korupsi, seperti tercetus pada diskusi kasus ini Sabtu (12/4) lalu di Jakarta.
Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Benarkah KPK telah melakukan ”tebang pilih”? Bagaimanakah sikap kita sebaiknya dalam kasus ini? ”Tebang pilih” sebenarnya masalah yang menyangkut keadilan, suatu prinsip hukum yang secara universal dipakai berbagai negara.Keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip atau tujuan hukum yang penting. Indonesia mengenal konsep keadilan ini sebagaimana terjabar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan.

Sikap adil ini harus dimiliki setiap manusia, lebih-lebih lagi para penguasa dan penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum,dan hakim. Dalam ajaran agama, misalnya Islam, keharusan bersikap adil disebut berulang-ulang seperti tercantum pada sejumlah ayat Alquran.Bahkan dalam setiap penutup khotbah Jumat di Indonesia selalu disebut kutipan surat An-Nahl ayat 90: Innallaha ya’murukum bil ‘adl, yaitu perintah Ilahi untuk berbuat adil.

Mengingat pentingnya keadilan ini, almarhum Nurcholis Madjid, pemikir Islam terkenal, pernah menyatakan dalam satu ceramah di Paramadina bahwa keadilan ini berhubungan dengan ‘arsy Allah SWT. Kalau ada ketidakadilan, ‘arsy Allah akan bergoyang. (Timbangan yang tidak adil/seimbang pasti akan bergoyang). Menurut beliau, dalam sejarah dunia, penguasa yang tidak adil selalu mengalami kehancuran dalam waktu yang tidak lama. Mengacu Ensiklopedi Hukum Islam (1996), adil secara istilah diartikan dengan mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga menjadi tidak berat sebelah.

Adil diartikan juga ”berpihak atau berpegang pada kebenaran”. Persyaratan ”adil” sangat menentukan benar/tidaknya atau sah/batalnya pelaksanaan hukum (hlm 25). Dalam kasus aliran dana BI, proses mencari keadilan sedang terjadi dan hasilnya masih tertunda. Tertundanya keadilan ini bagi ahli hukum pidana Rudy Satrio menimbulkan pertanyaan. Mengapa pihak yang menerima aliran dana BI begitu lambat diperiksa? Apakah posisi politik mereka yang masih kuat atau KPK masih mencari bukti-bukti?

Dia melihat kentalnya dimensi politik dalam masalah ini (Republika,(13/4)). Kasus ini mirip dengan aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada sejumlah pejabat yang sampai sekarang belum tuntas diselesaikan. Pada kedua kasus ini, ada pelaku yang terkait erat dengan partai politik besar dan pejabat tinggi di republik ini, sehingga mungkin saja ada pengaruh kekuasaan.Dalam kaitan ini sangat relevan apa yang dikatakan oleh seorang filosof Yunani Kuno, Plato, dalam The Republik.Keadilan hanyalah untuk yang lebih kuat,justice is but the interest of the stronger.Mudah-mudahan keadilan semacam ini tidak terjadi di republik tercinta ini.

Sikap kita
Dalam menyelidiki kasus ini, tampaknya KPK mengalami kesulitan mencari alat bukti. Apalagikasusiniterjadi ketika KPK belum lahir.
Orang yang menerima uang dalam kasus aliran dana BI pun cukup lihai karena tidak satu pun tanda terima yang diberikan sebagai bukti sudah diterimanya uang.Karena itu, masyarakat diharapkan bersabar, memberi kesempatan dan tidak lupa memberikan bantuan kepada KPK.

Bantuan diperlukan untuk memberikan rangkaian alat bukti atau petunjuk yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga jelas siapa yang diperkaya atau menerima suap dari BI.Dalam hal ini mungkin KPK dapat melakukan semacam income statement analysis atau life style analysis dengan menggunakan laporan harta kekayaan penyelenggara (LHKPN) dan informasi pendukung lain. Analisis ini dapat menjelaskan adanya sumber dana dari luar penghasilan yang sah, semisal dari BI atau sumber lain, atau memang ada pertambahan kekayaan yang tidak wajar.

Cara ini pernah dipakai penegak hukum di Amerika Serikat (AS) antara lain untuk membuktikan seorang pejabat Central Intelligent Agency (CIA) J Aldrich Aimes yang menerima suap dari agen Rusia (KGB) beberapa tahun lalu. Pada kasus ini, tidak ada tanda terima atau pengakuan dari yang bersangkutan. Langkah itu diharapkan dapat menjadi cara untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

Dari uraian di atas terlihat adanya keadilan yang tertunda (delayed justice). Upaya memperoleh keadilan memang membutuhkan waktu lama, seperti pada kasus Sengkon dan Karta yang menemukan keadilan setelah bertahun-tahun salah dipenjarakan oleh pengadilan yang sesat. Mudah-mudahan, tertundanya keadilan ini tidak menimbulkan dampak negatif seperti yang disebut oleh mantan Presiden AS Richard M Nixon pada 1971, ”Justice delayed is not only justice denied-it is also justice circumvented, justice mocked and the system of justice undermined.”

Kendati demikian, kita masih beruntung memiliki masyarakat (civil society) yang kritis, yang selalu memberikan dukungan dan kontrol dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.Tanpa dukungan dan kontrol dari masyarakat, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil dengan baik.

Sudah tentu mereka bukan mengharapkan penegakan hukum an sich, tetapi penegakan hukum yang adil. Dalam kaitan ini, penulis yakin KPK akan selalu terbuka terhadap berbagai masukan dan masih berpegang pada moto Sir James Mansfield, Ketua Mahkamah Agung Inggris. Dalam suatu putusan di tahun 1769, dia berseru, ”Let justice be done though the heavens fall (Biarkanlah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh).” Dengan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, KPK akan memperoleh dukungan sangat kuat dari masyarakat luas. Ini merupakan modal sangat penting dalam pemberantasan korupsi.(*)
Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s