Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Dikirim/ditulis pada 27 June 2007 oleh Pengunjung

Oleh: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.

A. PENDAHULUAN
Perubahan UUD 1945, yang dilakukan berturut-turut dengan Perubahan Pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua  yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat yang ditetapkan pada tanggal  10 Agustus 2002[1], membawa pula dampak yang besar terhadap perubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah kenegaraan.

Perubahan sistem hukum dan perundang-undangan yang terjadi menyebabkan perlunya para pembentuk peraturan perundang-undangan menyikapi berbagai perubahan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum yang dibentuk sebelum Perubahan UUD 1945, terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 setelah Perubahan. Sebagai suatu usaha untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang diharapkan tersebut tentunya diperlukan berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

B. PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu dampak yang terjadi dengan berlakunya Perubahan UUD 1945 tersebut adalah berlakunya Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[2], yang merupakan amanah dari Pasal 22A, yang ditetapkan pada Perubahan Kedua UUD 1945[3].

Pembentukan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu sarana untuk mencapai harapan, agar di kemudian hari pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat berjalan lebih tertib dan lebih baik,  serta dapat merumuskan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan materi muatannya, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa, yang dimaksud dengan “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.
Tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dilakukan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Menurut  Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional, yang saat ini diatur dengan Peraturan Presiden No. 61 Th. 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional[4], sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Pogram Legislasi Daerah.

2. Persiapan
Menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan undang-undang dapat berasal dari  Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah yang disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Untuk persiapan pembentukan Peraturan Daerah,  Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 merumuskan bahwa, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, BupatiWalikota.

3. Penyusunan dan perumusan
Pengajuan  rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Rancangan undang-undang tersebut kemudian akan dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dan terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dari Presiden  tersebut saat ini dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.[5]

Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau dapat juga diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang tata cara pengajuannya saat ini diatur Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia[6] dan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah No. 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagainama diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.[7]

4. Pembahasan
Sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  saat ini  setiap rancangan undang-undang (baik yang berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Daerah) dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 136.
Pembahasan suatu Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Daerah sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Th. 2004, saat ini dilakukan dengan Peraturan Tata Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

5. Pengesahan, Penetapan. dan Pengundangan serta Penyebarluasan
Pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dilakukan oleh  Presiden, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, serta penyebarluasannya dilakukan  sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, masalah pengesahan, penetapan, dan pengundangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan[8].

C. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK
Berbagai cara dapat ditempuh agar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dicapai. Selain berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diajukan dalam Bagian B di atas, peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat juga dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kajian yang memadai.
Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan:
a. urgensi dan tujuan  pengaturan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
d. jangkauan serta arah pengaturan.

Landasan tersebut  sebelum berlakunya Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan biasanya dijukan kepada Presiden dalam permohonan prakarsa pembentukan Rancangan Undang-Undang. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat suatu kebiasaan untuk menyusun suatu Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang, yang merumuskan antara lain tentang dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur.

Walaupun dalam Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan tentang  perlunya suatu naskah akademis (academic draft), namun dalam praktek penyusunan suatu Undang-Undang saat ini hal tersebut selalu menjadi permasalahan, dan bahkan dijadikan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan rancangan undang-undangnya.. Penyusunan suatu naskah akademis memang dapat membantu para pihak yang memerlukan, terutama bagi perancang peraturan perundang-undangan, naskah akademik dapat merupakan batu pijakan dalam pembentukan Undang-Undang, namun demikian seharusnya hal tersebut dilakukan sebelum draft awal rancangan undang-undangnya dirumuskan dan bukan sesudahnya.
Penyusunan Naskah Akademik dapat dilakukan oleh Pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

2. Pemahaman tentang materi muatan peraturan perundang-undangan
Kajian yang memadai dalam uraian di atas diperlukan untuk melakukan penelusuran yang cukup tentang materi muatan yang menyangkut permasalahan yang akan diatur, sehingga kita dapat menentukan jenis peraturan yang mana sesuai dengan materi muatannya. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena dari kebiasaan yang berlaku, para pihak telah lebih dahulu memilih dan menentukan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan menetapkan jumlah anggarannya, baru membuat suatu kajian untuk mencari pembenarannya.

Mengenai materi muatan peraturan perundang-undnagan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga hal tersebut memudahkan para pembentuk peraturan perundang-undangan.

3. Pemahaman tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat juga diharapkan dengan adanya pemahaman yang baik tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan bahwa, (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; (2) Peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Pemahaman tentang asas-asas tersebut oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan dapat pula menunjang peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Peran serta masyarakat
Jean Jacques Rousseau (1712-178) dalam Du Contract Social undang-undang adalah suatu kehendak umum (volonté génerale), sehingga adresatnya selalu umum. Suatu undang-undang yang terwujud dari kehendak umum, akan menciptakan suatu tujuan umum, yakni kepentingan umum. Oleh karena itu, jika dalam masyarakat tertentu dibentuk undang-undang yang tidak mencerminkan kepentingan umum, sebab berlakunya tidak sama bagi semua orang, maka undang-undang itu harus dianggap tidak adil.[9]
Undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (volonté génerale),  dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakilnya[10], sedangkan menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu di dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat.
Sesuai dengan pendapat di atas, dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menganut faham kedaulatan rakyat, saat ini peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah) telah pula dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peran serta masyarakat dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah tersebut, saat ini biasa dilakukan dengan menyelenggarakan rapat dengar pendapat, penyerapan aspirasi masyarakat, diskusi-diskusi dalam skala kecil atau skala besar, jajak pendapat, dan cara-cara lainnya.

5. Harmonisasi dan sinkronisasi
Peraturan perundang-undangan yang baik adalah, apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi, dan sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horisontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi  (yang bersifat vertikal atau hierarkhis). Hal-hal inilah yang seringkali dimaksudkan dengan suatu sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, dituliskan bahwa kata “sinkron” diartikan sebagai  a. sesuatu yang terjadi atau berlaku pada waktu yang  sama atau serentak;  b. sejalan, sejajar, sesuai, atau selaras (dengan). Kata “sinkronisasi” diartikan sebagai a. perihal menyinkronkan, menyerentakkan, atau penyesuaian. Kata “harmonis” diartikan sebagai sesuatu yang bersangkut paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi”  diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan.

Dengan demikian pengertian ”sinkronisasi dan harmonisas” dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horisontal) atau bersifat hierarkhis (vertikal).

Untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka sinkronisasi dan harmonisasi tidak  hanya dilakukan dengan menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai pengertian dan kalimat yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangan harus pula memperhatikan pada latar belakang dan konsep berfikir, serta sistem yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai suatu contoh, apabila suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai latar belakang, dan konsep berfikir, serta dipengaruhi oleh sistem yang individualis, tentu akan sangat sukar diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang mempunyai latar belakang, dan konsep berfikir, serta dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan.

6. Pemakaian bahasa yang tepat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ragam dan corak bahasa, serta asal-usul dari kata-kata yang dipakai dalam perumusan peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu contoh yang saat ini sering dijumpai dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia adalah pemakaian istilah “sistem presidensiil”, “sistem presidensial”, atau “sistem presidentil”, dari ketiga istilah tersebut manakah yang harus dipergunakan?
Istilah “presidensiil” saat ini biasa dipakai oleh mereka yang terbiasa dengan berbahasa Belanda dan merupakan terjemahan dari istilah “presidentieel”, dan istilah “presidensial” biasa dipakai oleh mereka yang terbiasa berbahasa Inggris dan merupakan terjemahan dari istilah “presidential”, sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan dengan istilah “presidensial” dan “presidentil”. Dari ketiga istilah tersebut, para pembentuk peraturan perundang-undangan harus menentukan istilah mana yang akan dipakai, dan hal itu tentu harus memperhatikan istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

7. Substansi Peraturan Perundang-undangan.
Pemahaman tentang substansi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk merupakan suatu syarat yang paling menentukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada dasarnya tidak setiap perancang peraturan perundang-undangan harus mengetahui secara baik dan tepat tentang substansi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang ahli yang menekuni bidang perekonomian tidak akan memahami seluruh permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian, demikian juga seorang ahli yang menekuni bidang hukum pidana tidak dapat dituntut untuk mengetahui juga hal-hal yang tergolong dalam bidang hukum tata negara.

Pemahaman tentang substansi suatu peraturan perundang-undangan biasanya lebih dipahami oleh lembaga-lembaga teknis yang menangani bidang-bidang yang bersangkutan, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik selalu memerlukan campur tangan dari berbagai pihak yang erat kaitannya dengan substansi yang akan dirumuskan dan diatur.
Pemahaman yang baik tentang substansi suatu peraturan perundang-undangan dapat diharapkan sebagai penunjang terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik  Oleh karena peraturan perundang-undangan selalu bersumber dan/atau berdasar pada kewenangan atribusi dan delegasi, maka pemahaman tentang substansi suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan substansi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, biasanya diketahui dan dimiliki oleh lembaga-lembaga datau pejabat-pejabat yang erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

D. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hal yang dapat diajukan, agar terdapat peningkatan kualitas pembentukan peraturan perudang-undangan di Indonesia di masa yang akan datang, antara lain:
1. Perlunya memahami pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai peraturan yang berlaku.
2. Perlunya kajian yang memadai tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, serta perumusan dalam naskah akademik bila diperlukan.
3. Perlunya pemahaman yang tepat tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta usaha untuk melakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, juga penguasaan bahasa perundang-undangan yang memadai.
4. Perlunya mengedepankan peran serta masyarakat, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

————–
DAFTAR PUSTAKA

Huijbers Theo , Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet. Kelima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 1980, hal. 156-160.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.

Peraturan:
Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
———-, Peraturan Presiden  No. 61 Th. 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasiona.,
———-, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
———-, Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
———-, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
———-, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah No. 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagainama diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

————————-
Catatan Kaki (Foot note):
[1]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
[2]Indonesia, Undang-Undang Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10, LN No. 53 Th..2004, TLN No. 4389.
[3]——-, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22A.
[4]——, Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Perpres  No. 61 Th. 2005.
[5]——-, Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden,  Perpres  No. 68 Th. 200
[6]——-, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005-2006.
[7]——-, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagainama diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Keputusan DPD RI No. 2/DPD/2004.
[8]——-, Peraturan Presiden tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Perpres No. 1 Th. 2007.
[9]Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet. Kelima, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), hal.87 – 94
[10]Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 156-160.
(Penulis adalah Guru Besar Bidang Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

  • 4597 reads

tolok ukur kualitas produk hukum

Pada 30 June 2007 Pengunjung mengirim komentar:

menurut pandangan saya, tolok ukur bagus tidaknya suatu produk hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

  1. partisipasi publik dalam proses legislasi
  2. merepresentasikan kepentingan publik
  3. tingkat efeisiensi anggaran dan tingkat efisiensi waktu
  4. dapat disesuaikan (harmonisasi dan sinkronisasi) dengan produk hukum di lain sektor (lintas sektoral)
  5. tidak mengandung cacat hukum
  6. bertahan dalam jangka waktu yang lama karena tidak banyak digugat substansi isinya

banyaknya produk hukum yang berkualitas rendah disebabkan dalam tahap pra legislasi (pembuatan naskah akademik, penjaringan aspirasi) tidak berada di tangan orang yang tepat. adanya kemungkinan naskah akademik “pesanan”, politik uang, kepentingan asing merupakan salah satu penyebab merosotnya kualitas produk hukum. ada kalanya sebuah naskah akademik yang sudah bagus karena merupakan pertanggungjawaban ilmiah kalangan akademisi, dalam proses legislasi di parlemen berubah 180 derajat. artinya naskah akademik itu sia-sia, karena “original intentnya” dikebiri. hasil akhirnya adalah produk hukum yang dihasilkan bukan lagi produk hukum yang mengabdi kepada kepentingan rakyat tetapi merupakan “produk politik” yang sarat kepentingan partisan. oleh karena itu kontrol akademisi, masyarakat umum, lsm dan segenap unsur bangsa ini turut andil dalam terciptanya sebuah produk hukum yang “berkualitas”

Zamrony, SH. (Staf ICM / Mhs S2 Notariat UGM)

SYAHRUL, SH, ADVOKAT DI PAYAKUMBUH

Pada 13 July 2007 Pengunjung mengirim komentar:

Menurut saya banyak hal yang terlupakan dalam melahirkan sebuah produk hukum di negara kita, antara lain :

1. Azas Kepastian Hukum

Selama ini kita lihat bagaimana komentar masyarakat awam tentang hukum itu sendiri bahwa Hukum hanya diperuntukkan bagi mereka yang awam, sedangkan golongan tertentu dalam masyarakat dengan bebasnya mereka melanggar, bahkan mereka dapat memesan klausul-klausul tertentu untuk melindungi kepentingan mereka, artinya kepastian hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang awam tentang hukum.

2. Azas Manfaat

Merujuk komentar pertama di atas, sebaliknya hukum itu hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki kepentingan dengan aturan yang akan diberlakukan.

3. Azas Keadilan

Adil bagi golongan tertentu, belum tentu adil bagi yang lain.

Terakhir, apalagi sistem hukum yang berlaku di negara kita tidak jelas dan tidak tegas, entah Eropa Continental, entah Anglo Saxon, entah tradisionil, entah ramuan sistem hukum negara-negara lain.

Jadi bagaimana mungkin sebuah produk hukum bermanfaat besar bagi rakyat negara ini.

UU NO.10 2004 vs Peraturan Menteri

Pada 6 November 2008 nelson pello (not verified) mengirim komentar:

bagaimana dengan PERMEN yang mengatur sampai ke tingkat Daerah KAB / PROVINSI dan kemudian bertentangan dengan PERDA…solusi bagi PERMEN tersebut gimana sedangkan PERMEN masih di butuhkan di daerah dan belim ada aturan penggantinya….how ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s