DIPUTUS BEBAS, BARANG BUKTI TETAP DITAHAN

Diasuh Oleh : Tiar Ramon, SH., MH (Advokat/Pengacara)

Yth, pengasuh, bersama surat ini saya ingin menanyakan kepada pengasuh tentang permasalahan yang berkaitan dengan suatu kasus hukum yang yang sedang dialami saudara saya, sebut saja namanya MS. Secara ringkas kasusnya sebagai berikut :

Suatu ketika MS ditangkap, ditahan karena dituduh telah melakukan tindak pidana. Begitu juga barang milik MS disita untuk kepentingan proses hukum karena akan dijadikan barang bukti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh MS tersebut. Setelah melalui proses persidangan oleh majelis hakim MS diputus bebas, ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh MS tidak terbukti. Akhirnya MS pun dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Cuma masalahnya adalah ketika ketika barang bukti yang disita tersebut mau diambil, oleh jaksa penuntut umum tidak bisa dengan alasan perkara MS sedang dalam upaya hukum kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara barang bukti tersebut bagi MS sangat penting karena digunakan untuk kepentingan mencari nafkah dan sumber kehidupannya. Adapun pertanyaan saya sebagai berikut :

  1. Apa yang dimaksud dengan putusan bebas ?
  2. Apa benar kalau putusan bebas,  sementara terdakwa dikeluarkan dari tahanan, barang buktinya masih belum dapat diambil hanya dengan alasan jaksa penuntut umum melakukan upaya kasasi ?
  3. Apakah jaksa penuntut umum dapat dituntut secara perdata (ganti rugi) karena telah menahan barang bukti milik MS, sementara putusan pengadilan telah menetapkan barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini tentu MS ?

Terimakasih (dari  MR).

Jawab :

Sdr. MR, terimakasih atas partisipasinya dalam program konsultasi hukum kami. Perlu kami jelaskan putusan bebas dapat diartikan suatu putusan dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijpraak) atau acquittal. Dalam arti lain terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa ”tidak dipidana”.

Tentang putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (verijpraak).

Berdasarkan hal diatas putusan bebas jika ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena :

  1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (sistem pembuktian negatief wettelijke) maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan Terdakwa, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana tidak bisa dijatuhkan. Untuk itu harus diputus bebas. Tentang sistem pembuktian negatief wattelijke diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :„Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-sekurang dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“.
  2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksudnya adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jika suatu perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya terbukti berdasarkan 1 (satu) keterangan saksi saja (unus testis nullus testis) maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya minimal 1 alat bukti seperti keterangan terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi apabila sudah ada 2 orang saksi yang menerangkan perbuatan pidana tersebut, maka alat bukti lain hanya sebagai pendukung atau petunjuk, kecuali perkara-perkara yang membutuhkan atau mewajibkan adanya  alat bukti surat seperti visum et repertum. Biasanya dalam perkara penganiayaan.

Apa benar kalau putusan bebas,  sementara terdakwa dikeluarkan dari tahanan, barang buktinya masih belum dapat diambil hanya dengan alasan jaksa penuntut umum melakukan upaya kasasi ? Untuk menjawab pertanyaan saudara kami jelaskan dulu apakah terhadap putusan bebas dapat dupayakan hukum lainnya misalnya  kasasi ?

Dalam hal ini kalau kita merujuk pada KUHAP jawabnya adalah tidak dapat diupayakan, termasuk upaya hukum kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi :

”Terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan pasal KUHAP diatas dapat disimpulkan putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi lagi.

Namun terhadap pasal 244 KUHAP diatas oleh Departemen Kehakiman dan  Mahkamah Agung melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 pada angka 19 lampiran keputusannya memberikan pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman itu tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP. Dari kedua ketentuan pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan peradilan yaitu :

  1. Terhadap putusan bebas ”tidak dapat dimintakan banding”.
  2. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas ”dapat diminta kasasi”
  3. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi.

Dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan bebas ternyata masih dapat diupayakan hukum kasasi, tetapi harus didasarkan pada situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran. Misalnya A membunuh B lalu oleh hakim diputus bebas. Jika kita hanya berpedoman pada pasal 244 KUHAP berarti putusan final. Ini tentu bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran, terutama bagi pihak keluarga korban. Dalam hal ini bisa saja putusan bebas terjadi karena tidak profesionalnya majelis hakim atau mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang (suap, dll).  Dengan adanya keputusan menteri kehakiman diatas dan kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam perkara No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atas nama kasus terdakwa Natalegawa maka putusan pengadilan tingkat pertama masih dapat di koreksi atau ditinjau kembali di tingkat Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi.

Perlu diketahui juga setelah putusan bebas diucapkan dan sidang telah selesai akibat hukumnya adalah terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun putusan bebas tersebut masih diupayakan kasasi oleh jaksa penuntut umum (belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap).

Sedangkan untuk barang bukti yang disita tersebut sesudah sidang selesai apabila terdapat ”alasan yang sah” maka dapat dikembalikan kepada yang berhak, walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena adanya kasasi. Jadi tidak perlu menunggu putusan yang mempunyai kekuatan tetap. Dalam arti kata barang bukti yang disita tersebut dapat diambil dengan catatan ada alasan yang sah. Adapun alasan-alasan sah tersebut diatur dalam penjelasan pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP yang intinya sebagai berikut :

  1. Jika barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kenderaan, alat pertanian, dll.
  2. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.
  3. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak perlu ada persyaratan.

Berkaitan dengan pertanyaan yang saudara ajukan apakah barang bukti putusan bebas terhadap perkara MS tersebut dapat diambil ? maka jawabnya adalah dapat sebagaimana diatur dalam pasal 194 aya 2 dan 3 KUHAP diatas. Seandainya MS ingin mengambil barang bukti tersebut dan MS lah yang berhak terhadap barang bukti sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan namun tetap ditahan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan kasasi sedangkan MS sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP. Maka dalam hal ini jaksa penuntut umum kurang berlaku adil dan manusiawi pada MS, apalagi barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah saudara dan sumber kehidupan.

Selanjutnya apakah MS dapat menuntut kerugian secara perdata atas ditahannya barang buktinya tersebut ? Dalam hal ini undang-undang sudah menentukan tuntutan ganti kerugian misalnya pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang kita dapat membuktikan adanya kerugian tersebut. Namun perlu diingat tuntutan ganti kerugian yang ada hubungan tindak pidana. Tentu harus mempunyai dasar hukum kuat. Jika hukum pidananya lebih kuat tentu hukum perdata dikesampingkan.

Berkaitan perkara MS pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP dapat dijadikan dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi tersebut. Dengan catatan setelah hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang sah dan selanjutnya  dalam putusannya mencatumkan penetapan supaya barang barang bukti diserahkan kepada yang berhak segera setelah sidang selesai. Dengan demikian tidak ada lagi hak jaksa penuntut umum untuk menahan barang bukti MS yang diduga selama ini sebagai barang bukti tindak kejahatan. Jika alasan jaksa penuntut umum, menahan barang bukti tersebut karena adanya upaya kasasi jaksa, dan kasasinya dimenangkan oleh jaksa penuntut umum sehingga nantinya dikhawatirkan barang bukti menjadi berkurang kualitas dan kuantitasnya adalah keliru karena dalam hal ini dapat diatasi dengan dengan melakukan perjanjian dengan terdakwa, misalnya jika ternyata kasasi jaksa diterima dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa wajib mengembalikan barang bukti sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana ketika barang bukti tersebut diserahkan kepada terdakwa. Jika terdakwa tidak mampu mengembalikan maka terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana karena telah menghilangkan dan merusak barang bukti.

Apa yang telah dijelaskan diatas adalah demi keadilan bagi terdakwa sebab tidak menutupkemungkinan putusan kasasi nanti justru membebaskan terdakwa, dengan demikian apakah jaksa penuntut umum juga dapat mengembalikan barang bukti kepada terdakwa sesuai dengan kualitas dan kuantitas dimaksud ? Jika tidak, ini tentu merugikan terdakwa. Maka dalam hal ini terdakwa dapat menuntut ganti kerugian kepada jaksa penutut umum baik moril maupun materil. Hal ini dilakukan agar aparatur negara tidak berlaku sewenang-wenang di negeri ini. Dengan demikian keadilan dapat ditegakkan. Ingat keadilan adalah milik siapapun tidak terkecuali terdakwa.

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan saudara angka 3 diatas, jika MS menuntut ganti kerugian (perdata) atas barang bukti milik yang ditahan jaksa penuntut umum tersebut. Menurut pendapat saya sepanjang alasan-alasan hukum dan bukti-buktinya kuat gugatan saudara akan dikabulkan.

Trimakasih (pengasuh).

2 thoughts on “DIPUTUS BEBAS, BARANG BUKTI TETAP DITAHAN

    1. Penyitaan itu sebenarnya untuk sebuah aset harta jika kasus korupsi, untuk benda yg digunakan untk kejahatan seperti pisau utk membunuh, kenderaan utk melakukan operasi kejahatan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s