Apakah perbuatan menyuruh dan menghasut sama ?

Konsultasi Hukum :

Diasuh oleh Tiar Ramon, SH, MH (Pengacara/Dosen Fakultas Hukum UNISI)

 

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Yang Terhormat Bapak Tiar Ramon,SH,MH

Saya AY salah seorang Mahasiswa di Fakultas Hukum UNISI ingin bertanya kepada Bapak mengenai sebuah pemahaman hukum terhadap sebuah hal yang menurut saya agak membingungkan juga bagi saya. Begini pak. Jika seseorang menyuruh melakukan perbuatan misalnya menyuruh membunuh, itu adalah memang benar sudah melanggar hukum.

  1. Apakah menyuruh itu sama halnya dengan menghasut ?
  2. Bagaimana dalam pandangan hukum antara menghasut dan menyuruh itu ? Bagi saya mungkin menyuruh itu sifatnya langsung tapi menghasut itu adalah tidak langsung.
  3. Bagaimana pula dengan istilah ‘mengompori’ atau ‘memanas-manasi’ yang membuat orang bisa memperetimbangkan untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, misalnya dalam hal membunuh tadi.

Gampangnya begini maksud saya pak, misalnya ada dua orang (atau mungkin lebih) yang saling bermusuhan. Misalnya si A atau kelompok A bermusuhan dengan si B atau kelompok B. Lantas si B sekedar curhat selintas dengan si C dengan mengatakan ‘’Saya muak dan benci betul dengan si A itu. Orangya sombong, sok bagak,  sok hebat, lagaknya kayak orang paling jago saja. Saya sering dihina dan bahkan ditantangnya untuk berkelahi,’’ kata si B kepada si C. Lantas si C berkata ,’’Kalau akulah yang jadi kau (si B), tak kan mau aku digitukan. Bodoh betul. Kalau akulah jadi kau, pasti sudah kubunuh saja si A itu. Apa pulak takutnya sama si A itu,’’. Kemudian si B yang memang sudah sakit hati juga dan dendam melihat kelakuan si  A sejak lama namun belum mau mengambil sikap, lantas mungkin karena termotivasi oleh ucapan atau kata-kata si C, akhirnya si B berencana membunuih si A dan si A akhirnya mati terbunuh. Pertanyaan saya, apakah si C dapat dijerat oleh hukum karena dianggap telah ikut memanas-manasi si B sehingga si B akhirnya mau juga membunuh si A ?

Terimakasih atas jawaban dari Bapak.

Jawaban :

Sdr. AY, terima kasih atas partisipasinya dalam program konsultasi hukum kami ini.

Untuk menjawab pertanyaan saudara maka akan dijelaskan dibawah ini.

Tentang “menyuruh” sebagai perbuatan pidana secara hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi “Dihukum orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Berdasarkan pasal di atas jelas siapa saja yang melakukan perbuatan ”menyuruh melakukan” maka dapat dihukum. Sepanjang orang disuruh tersebut melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Untuk dapat dihukum maka disini sedikitnya ada  dua orang, yang menyuruh dan yang  disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger)  itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja. Contohnya A berniat ingin membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C untuk menembak dengan pistol B hingga mati. Maka dalam hal ini bukan saja C dapat dihukum karena telah membunuh B tetapi juga A dapat dihukum karena telah menyuruh C membunuh B.

Berkaitan dengan menghasut (opruien), maka perlu didefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan menghasut. Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Tentang perbuatan menghasut secara hukum diatur dalam Pasal 160 KUHPidana yang berbunyi Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menuruti  peraturan perundang-undangan  atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan pasal diatas dikatakan sebagai perbuatan menghasut adalah :

  1. Apabila perbuatan tersebut dilakukan di depan umum baik lisan maupun tulisan.
  2. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum
  3. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan untuk melawan kekuasaan organisasi pemerintah, contoh serang Polisi, ambil senjatanya dan bunuh dia”
  4. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang jangan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang jangan mentaati perintah yang sah yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Jadi adanya contoh kasus yang saudara kemukakan diatas dengan kata-kata ’’Kalau akulah yang jadi kau, tak kan mau aku digitukan. Bodoh betul. Kalau akulah jadi kau, pasti sudah kubunuh saja si dia. Apa pulak takutnya sama si dia,’. Maka dalam hal berdasarkan kasus yang saudara kemukakan, tidak ada perbuatan menyuruh melakukan perbuatan pidana maupun perbuatan menghasut. Tapi hanya sekedar berkomentar atas curhat seseorang. Jadi tidak ada perbuatan menyuruh maupun menghasut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 maupun Pasal 160 KUHPidana.

Selanjutnya adanya perbuatan seseorang ‘mengompori’ atau ‘memanas-manasi’ yang membuat orang bisa mempertimbangkan untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, misalnya dalam hal membunuh. Maka dalam hal ini tidaklah ada perbuatan pidana, karena perbuatan mengompori atau memanas manasi” sepanjang tidak memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 maupun Pasal 160 KUHPidana tidak dapat dipidana.  Kalau seandainya akibat seseorang dikompori dan dipanasi selanjutnya melakukan perbuatan pidana, itu secara hukum tanggung jawabnya sendiri. Jadi si C sebagaimana dimaksud dalam kasus yang saudara sampaikan diatas tidak dapat dihukum.

Demikian jawaban saya singkat semoga bermamfaat.

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Apakah perbuatan menyuruh dan menghasut sama ?

  1. kualifikasi menyuruh melakukan (doenplegen) dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 55 (1) ke 1 kuhp adalah hanya si penyuruh yang dapat dipidana, sedangkan pelaku materiilnya dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. dari contoh ilustrasi kasus yg dipaparkan oleh saudara kedudukan si A dan C bukan dalam hubungan menyuruh melakukan, namun lebih tepat ke penganjuran ( uitloking) . sehingga kedua duanya dapat dipidana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s