Proses pemeriksaan perkara perdata (gugatan)

Perkara perdata ada 2 yaitu perkara gugatan contohnya perkara gugatan sengketa tanah dan perkara permohonan contohnya permohonan polygami. Dalam hal proses pemeriksaan perkara gugatan timbul karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ke pengadilan.

Adapun proses pemeriksaan perkara gugatan (dalam praktek) biasanya sebagai berikut :

  1. Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.
  2. Pada persidangan pertama jika  Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek. Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberika kesempatan untuk merubah dan dicata panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan  melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.
  3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi ataud amai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari  sebelum persidangan pertama dimulai.
  4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap  dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat  dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapinya yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).
  5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat  yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  6. Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat Dalam prakteknya Replik Penggugat juga  tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Tergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat   yang disebut dengan Duplik Tergugat  (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat  adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  Replik Penggugat  adalah salah. Duplik  juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar Tergugat  tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  7. Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.
  8. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.
  9. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.
  10. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.
  11. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. (CATATAN : SEBELUM VONIS HAKIM DIJATUHKAN, PERDAMAIAN MASIH DAPAT DILAKUKAN, BAHKAN PERDAMAIAN TERSEBUT HARUS SELALU DITAWARKAN HAKIM PADA SETIAP TAHAP PERSIDANGAN).
  12. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.

8 thoughts on “Proses pemeriksaan perkara perdata (gugatan)

  1. ada sesuatu yang dipertanyakan oleh saya, nama saya Bintang , apakah hakim selalu menerima gugatan dari seorang kuasa hukum yang notabene kasus yang diajukan oleh kleinnya tidak ada kekuatan dalam pembuktiannya, cuman dengan sebuah nomor lengerblaat dia mengaku punya sebidang tanah yang tanah tersebut punya orang lain dan sudah bersertifikat secara sah. sedangkan pengacaranya hanya memikirkan uang.

    1. Coba lihat dan pahami Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
      “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
      Tentang sertifikat memang sebagai alat bukti surat sempurna. Namun tidak menutupkemungkinan di pengadilan nanti terbukti bahwa sertifikat tsb ternyata mengandung cacat hukum dalam penerbitanannya.Hal ini pernah terjadi dalam perkara yg saya tangani. Jadi jangan berpikir negatif pada pengacara.

  2. mohon petunjuk pak,saya dui
    “kronologi permasalahan: ada pejabat BPN salah dalam mengukur tanah dimana tanah tersebut dibeli pihak BUMN.setelah melakukan perundingan maka pihak BUMN,pejabat BPN mengajukan perdamaian bagi keluarga pemilik tanah.dan disurat perdamaian itu jelas diketahui oleh pimpinan BUMN maupun pimpinan BPN.
    dari 5 isi perdamaian itu ada yang belom terpenuhi oleh pihak pejabat BPN.yang jadi pertanyaannya pak apakah kasus ini bisa di tindak lanjutin? dan baik nya ke pidana ataukah ke perdata?? trimakasih pak

  3. saya mau bertanya benarkah vonis pengadilan ditebus oleh pihak yang menang dalam perkara dengan jumlah yang ditentukan?? muhamad pajri.

    1. Bukan yg menang tetapi pihak2 yang mau ngambil putusan pengadilan dikenai biaya. Biasanya ada SK Ketua Pengadilan sbg dasarnya.

  4. Sy punya masla perdata tanah dijual sma orang tp AJB nya tanda tangan orang tua sya dipalsukan..dan letak obyek tanah bedah yg dijual..tapi seakan akan obyek itulah yg terjual..kami tau sla obyek karna beda persil kohir. Bgaimna cara sya untuk menyelesaikn hal tersebut?makasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s