EVALUASI MATERI HUKUM PERDATA 2015 2016

Jawablah seluruh pertanyaan ini langsung dikolom komentar/balasan pada blog ini. Sebelum menjawab saudara harus membuat email masing-masing, tdk boleh menggunakan email orang lain..  Hasil jawaban saudara akan dijadikan nilai tugas dan kisi-kisi soal UTS/Mid. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM. Jawaban diterima paling lambat tanggal 5 Nopember 2015. Bagi yang mengumpulkan lebih cepat akan mendapat nilai prioritas. Kalau jawabannya masih belum yakin, boleh diperbaiki sampai batas waktu. Tidak mengumpulkan tepat waktu akan mendapat sanksi, misalnya nilai akhir dikurangi atau tidak lulus.

  1. Apa yang saudara ketahui tentang hukum perdata ? dan sebutkan sumber hukum pokok hukum perdata ? serta lapangan hukum hukum perdata ?
  2. Menurut Pasal 163 jo 131 IS (Indische Staatsregeling) membagi 3 golongan penduduk Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka). Coba saudara sebutkan ! dan bagaimana pemberlakuan hukum perdata pada 3 golongan penduduk tersbeut ?
  3. Jelaskan secara singkat sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia ?
  4. Hukum Pedata dibagi 2 yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil, coba saudara jelaskan perbedaannya !
  5. Sebutkan sistematika Hukum Pedata menurut KUHPerdata (BW) dan sistematika hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan !
  6. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan subjek hukum ! dan sejak kapan menurut hukum subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dan kapan pula berakhirnya hak dan kewajiban tersebut ? berikan dasar hukumnya !
  7. Apa yang dimaksud dengan hukum keluarga ! dan apa perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan ! berikan contoh masing-masing !

2 thoughts on “EVALUASI MATERI HUKUM PERDATA 2015 2016

  1. NAMA : HERWIN KURNIADI
    NIM : 301151010017

    1. Apa yang saudara ketahui tentang hukum perdata ? dan sebutkan sumber hukum pokok hukum perdata ? serta lapangan hukum hukum perdata ?
    Pengertian Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya.
    1. HIR (Herziene Inlandsch Reglemen)
    Hir adalah Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Dalam HIR juga memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana. Ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dituangkap pada pasal 115 sampai dengan pasal 245 serta beberapa pasal yang tersebar antara pasal 372 sampai dengan pasal 394, sebab rangkaian pasal-pasal yang terakhir ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

    2. RBg (Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten)
    RBg adalah Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau jawa dan pulau madura. RBg terdiri dari 5 bab yang memuat 723 pasal. Ketentuan hukum acara perdata termuat dalam BAB 2 yang terdiri dari 7 titel dari pasal 104 sampai dengan pasal 323.

    3. BW (Burgerlijk Wetboek)
    BW merupakan sumber sumber hukum acara perdata. Burgelijk Wetboek atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun sebagai kodifikasi hukum perdara materil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam Buku 4 mengenai pembuktian dan daluwarsa. Selain itu juga terdapat dalam beberapa pasal dalam Buku 1, contohnya mengenai tempat tinggal atau domisili, serta beberapa pasal Buku 2 dan Buku 3.

    4. Ordonanasi Tahun 1867 No. 29
    Ordonannsi ini merupakan sumber hukum acara perdata. Dalam ordonansi ini memuat ketentuan hukum acara perdata mengenai kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka.

    5. WVK (Wetboek van Koophandel)
    WVK merupakan sumber hukum acara perdata. WVK biasa disebut Kitab UU Hukum Dagang dan juga sebagai kodifikasi hukum perdata materil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata.

    6. UU No. 37 tahun 2004

    UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan. Jadi kasus kepailitan diperiksa, diadili dan diputuskan, serta diselesaikan dengan menggunakan UU ini.

    7. UU No. 20 Tahun 1947
    UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat peradilan ulangan di Jawa dan Madura. UU ini mulai berlaku sejak tanggal 24 juni 1947. Dengan adanya UU ini, maka peraturan mengenai banding dalam HIR pasal 118 sampai dengan pasal 194 tidak berlaku lagi.

    8. UU No. 4 Tahun 2004
    UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat mengenai kekuasaan kehakiman yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004. UU ini memuat beberapa pasal mengenai hukum acara pada umumnya dan mengenai hukum acara perdata khususnya.

    9. UU No. 1 Tahun 1974
    UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan atau pernikahan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan putusnya perkawinan (perceraian).

    10. Yurisprudensi
    Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga dijadikan sumber hukum acara perdata yang sangat penting di negara Indonesia, untuk mengisi kekosongan, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.

    11. Peraturan Mahkamah Agung
    Peraturan Mahkamah Agung merupakan sumber hukum acara perdata. Dasar hukum peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

    2. Menurut Pasal 163 jo 131 IS (Indische Staatsregeling) membagi 3 golongan penduduk Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka). Coba saudara sebutkan ! dan bagaimana pemberlakuan hukum perdata pada 3 golongan penduduk tersbeut ?
    Pasal 163 IS
    Penduduk Hindia Belanda dibedakan atas tiga golongan, yakni :
    1. Golongan Eropa
    2. Golongan Bumi Putera
    3. Golongan Timur Asing.

    1. Menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi.
    2. Memberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda yang tinggal di hindia belanda berdasarkan asas konkordansi.
    3. Membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum yakni menghendaki penundukan bagi golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa.
    4. Memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi putera apabila masyarakat menghendaki demikian.

    3. Jelaskan secara singkat sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia ?
    SEJARAH HUKUM PERDATA
    Asal mula hukum perdata.Hukum Perdata berasal dari Hukum Perdata Prancis, sebelum dikodifikasikan pada tanggal 21 maret 1804 dengan nama code civil des francis, sebelum di akuinya hukum perdata Prancis tersebut tidak ada kesatuan hukumnya, sehingga terbagi atas 2 bagian walayah hukum Prancis, yaitu :
    . 1. Wilayah Utara dan Tengah, wilayah ini merupakan daerah hukum lokal yang berlaku hukum kebebasan Prancis kuno yang berasal dari germania.
    2. Wilayah selatan, wilayah ini merupakan daerah hukum Romawi, dan hukum yang diakui disana yaitu Hukum Syenes yang dikumpulkan secara sistematis dalam suatu kitab Undang
    Undang Thn 1800 yang disebut carpus juris civiles oleh kaisar Justinianus pada tanggal 12 -8-1800
    dan oleh pemerintah Napoleon dibentuklah panitia pengkodifikasian Undang-Undang ini. Pada tanggal 21 maret 1804 barulah diundang-undangkan dengan nama Code Civil Des Francis. Tahun 1807 diadakan kodifikasi Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Pada tahun 1813 pendudukan Perancis di Belanda berakhir dan belanda merdeka. Tahun 1814 Belanda mengadakan kodifikasi yang diketuai oleh. Mr.J.M Kempur yang bersumber dari Code Napoleon dan hukum Belanda kuno. Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan dengan nama: BW= Burgerlyk Wetboek dan WVK = Wetboek Van Koophaudel (Kitab Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Hukum Dagang). Pada awal kemerdekaan negeri Belanda 1814 Sistem Pemerintahannya menganut Sistem Disentralisasi yang terdiri atas Propinsi

    propinsi yang berdaulat dan mempunyai peraturan sendiri , sehingga belum ada peraturan yang berlaku secara umum sehingga kepastian hukum tidak terpenuhi. Pada tahun itu pula dibentuk panitia yang di ketuai oleh Mr JM Kempur (Guru Besar Bidang Hukum) membuat sendiri yang memuat Hukuman Belanda Kuno, meliputi: Hukam Romawi, Hukam German, Hukum Kanonik Gereja, dan disetujui oleh Raja yang dikenal dengan Rancangan 1816. Berdasarkan SK Raja semua Undang
    Undang Wetboek dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1838. Pada tahun 1838 kodifikasi ini disahkan oleh Raja dengan nama BW = Burgerlyk Wetboek dan WVK = Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang
    Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang
    Undang Hukum Dagang).
    Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia. Pada waktu Belanda menguasai Indonesia pemerintahan Hindai Belanda memperlakukan Hukum Perdata sama yang berlaku di Negeri Belanda yaitu: BW = Burgerlyk Wetboek dan WVK = Wetboek Van Koophandel (KUHD).Kitab Undang
    Undang Hukum Perdata Sipil disingkat KUH.PERDATA/KUHS. KUHPerdata /KUHS BERLAKU di Indonesia pada 1Mei 1848 sampai saat ini KUHPerdata ini masih belaku menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Namun saat ini KUHPerdata (BW) sudah tidak berlaku penuh sesuai dengan bab-bab dan pasal-pasal pasa saat permulaan KUHPerdata berlaku. Sudah banyak bab
    bab dan pasal dan bidang- bidang hukum tertentu tidak berlaku karena telah dicabut oleh Per Undang
    Undangan RI. Hal ini terjadi karena beberapa pasal KUHPerdata tersebut saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Mahkama Agung RI edaran /sema no.3 tahun 1963 terperinci menyatakan tidak berlaku pasal
    pasal tertentu dari KUHPerdata. Berlakunya KUHPerdata di Indonesia ini berdasarkan azas konkordansi / azas keselarasan, yakni azas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS
    (Indesehe Staats Regeling) berbunyi , “Untuk golongan bangsa Belanda itu harus dianut
    (dicontoh) Undang
    Undang di negeri Belanda.

    4. Hukum Pedata dibagi 2 yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil, coba saudara jelaskan perbedaannya ! kalau hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sedangkan hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/ melaksanakan isi peraturan.
    5. Sebutkan sistematika Hukum Pedata menurut KUHPerdata (BW) dan sistematika hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan !
    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang ada dan berlaku di Indonesia mempunyai sistematika yang terdiri dari 4 buku ( Buku-Titel-Bab- ( Pasal-Ayat), yaitu :
    Buku I Van Personen ( mengenai orang )
    Buku II Van Zaken ( mengenai Benda )
    Buku III Van Verbinsissen ( mengenai Perikatan )
    Buku IV Van Bevijs En Verjaring ( mengenai bukti dan kadaluarsa )
    SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT ILMU PENGETAHUAN
    Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan dibagi dalam 4 bagian yaitu:
    1. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (personenrecht)
    Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur,kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,tempat tinggal(domisili)dan sebagainya.
    1. Hukum Keluarga (familierecht)
    Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga / kekeluargaan seperti perkawinan,perceraian,hubungan orang tua dan anak,perwalian,curatele,dan sebagainya.
    1. Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht)
    Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian,milik,gadai dan sebagainya.
    1. Hukum Waris(erfrecht)
    Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia,dengan perkataan lain:hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

    6. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan subjek hukum ! dan sejak kapan menurut hukum subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dan kapan pula berakhirnya hak dan kewajiban tersebut ? berikan dasar hukumnya !
    Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

    Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama maupun kebudayaan, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia adalah sebagai subjek hukum, atau pendukung baik hak maupun kewajiban. Sebagai sunjek hukum manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, misalnya mengadakan persetujuan-persetujuan, perkawinan, membuat testament, dan memberikan hibah
    jadi, pada dasarnya manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajibannya. Namun apabila ia meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Misalnya, kepentingan anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada dalam kandungan karena ia dianggap telah lahir dan harus diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi jika ia lahir dalam keadaan meninggal maka haknya putus atau dianggap tidak ada. (Sebagaimana diatur pada pasal 2 KUH Perdata ayat (1) dan (2))

    7. Apa yang dimaksud dengan hukum keluarga ! dan apa perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan ! berikan contoh masing-masing !
    Kata hukum keluarga berasal dari terjemahan kata dalam bahasa belanda yaitu familierecht atau dalam bahasa inggris law of familie. Sedangkan kata keluarga dalam arti sempit maksudnya yaitu orang rumah seperti anak istri,keluarga dalam arti luas yaitu seperti kerabat, sanak saudara. Jadi Hukum Keluarga adalah seperangkat peraturan yang timbul karena adanya hubungan dalam keluarga, keluarga itu bisa dari keluarga sedarah dan keluarga kerena perkawinan.
    kekuasaan : wewenang penuhdan memiliki otoritas untuk menghukum biasanya ada kekuasaan ada hukuman

    perwalian : suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak.
    pengampuan : suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subyek hukum yang tidak cakap hukum, dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap.

  2. Yg sdh menjawab s/d tgl 4 Nop 2015 Muhhamad Satria, Haris Ichwanus, Intan, Hariyanti, M. Sanusi, Lingga Pranata, Ibdrahim, Herwin Kurniadif. Tgl. 5 Nop 2015 Harista Lidia Anissa, Siti Fatimah, Nofrizal, Riana Zakaria, Agus Abdullah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s