Hukum Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

 A. Istilah dan Definisi Hukum Perdata

  1. Istilah

Istilah Hukum  Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari Burgerlijkrecht di masa penjajahan Jepang. Hukum Perdata disebut juga dengan Hukum Sipil (Civilrecht) dan Hukum Privat (Privatrecht).

Adapun menurut Subekti, perkataan “Hukum  Perdata” mengandung dua istilah, yaitu: Pertama, Hukum  Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian Hukum  Perdata dalam arti luas ini adalah Hukum Dagang. Kedua, Hukum  Perdata dalam arti sempit, dipakai sebagai lawan dari “Hukum Dagang”.

Kemudian istilah hukum perdata ada yang disebut dengan hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil  adalah hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum atau sering juga disebut hukum perdata saja. sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek/BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dll. Sedangkan —Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain (Hukum acara perdata). —Dalam arti kata hukum perdata formil, hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum perdata meteril, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materil yang melanggarnya.  (HIR/Rbg).—  HIR (Herzeine Indonesische Reglement= Hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura ), RBg (Reglement voor de Buitengewesten=Hukum Acara Perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura).

Hukum Perdata Materil dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan perdata. Hukum perdata formil sama dengan hukum acara perdata dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata.

Antara hukum perdata materil dengan hukum perdata formil mempunyai hubungan    yaitu hukum perdata formil mempertahankan tegaknya hukum perdata materil artinya jika ada yang melanggar perdata materil (jika timbul sengketa), maka diselesaikan dengan perdata formil, yaitu melalui perantara hakim (pengadilan).

  1. Definisi Hukum Perdata

Hukum  Perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan Hukum  Perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat.

a. yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

b. Van Dunne,  Hukum  Perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Definisi ini mengkaji Hukum  Perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

c. H.F.A. Vollmar,  Hukum  Perdata adalah aturan-aturan ataun norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam  suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

d.  Sudikno Mertokusumo mengatakan “Hukum  Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”.

e.  Salim H.S, berpendapat bahwa Hukum  Perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam Hukum  Perdata, yaitu:

a. Adanya kaidah hukum yaitu : (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi, (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan)

b. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya;

c. Bidang hukum yang diatur dalam Hukum Perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya.

 3. Kaidah dan Luas Kajian Hukum Perdata

Kaidah hukum  perdata dapat dilihat dari beberapa hal antara lain bentuk, subjek hukum, dan subtansinya.

a. Bentuknya Hukum  Perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah Hukum  Perdata tertulis, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-Uudang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagainya, traktat dan yurisprudensi. Adapun kaidah hukum  Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum  Perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum Islam.

b. Subyek Hukum  Perdata dibedakan menjudi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dalam istilah biologis dipersamakan dengan orang atau individu dalam istilah yuridis. Hal ini karena manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta hak dan kewajiban.

c. Substansi yang diatur dalam Hukum  Perdata, yaitu (1) dalam hubungan keluarga; dan (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan  hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.

Sedangkan Luas kajian Hukum  Perdata pada dasarnya merujuk obyek kajian daripada Hukum  Perdata itu sendiri  menurut Volmar, bahwa luas kajian Hukum  Perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu Hukum  Perdata dalam arti luas dan Hukum  Perdata dalam arti sempit.

a. Hukum  Perdata dalam arti luas, obyek kajiannya merujuk pada bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam KUH Perdata (BW), KUHDagang (WvK) beserta sejumlah yang disebut Undang-Undang tambahan (Undang-Undang tentang Perniagaan, Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi, dan lain-lain termasuk juga Hukum Kepailitan, dan Hukum Acara).

b.  Hukum  Perdata  dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata saja. Misalnya, Hukum Orang, Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Waris, Hukum Perikatan dan sebagainya.

 3.  Pluralitas Hukum Perdata Di Indonesia

Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya Hukum  Perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum  Perdata Barat dan sebagainya. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak jaman Hindia Belanda.

Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pluralisme dalam Hukum  Perdata yaitu: (1) Politik Pemerintahan Hindia Belanda; (2) belum adanya ketentuan Hukum  Perdata yang berlaku secara nasional; dan (3) faktor etnisitas.

4. Sumber Hukum Perdata di Indonesia

Vollmar membagi sumber Hukum  Perdata menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Sumber Hukum  Perdata tertulis, yaitu KUH  Perdata, Traktat dan Yurisprudensi; dan (2) Sumber Hukum  Perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Secara khusus yang menjadi Sumber Hukum  Perdata Indonesia tertulis:

a. Algemene Bepalingen van Wetgeuing (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal.

b. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (KUH  Perdata), yaitu ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848;

c. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), diatur dalam Stb. 1847 No. 23 meliputi dua buku; Buku I tentang dagang secara umum dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang timbul dalam Pelayaran. Terdiri dari 754 pasal;

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun L97 4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan;

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta tsenda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

g. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia; dan

h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI )

5. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Hukum  Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum  Perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas Konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

Secara makrosubtansial perubahan-perubahan yang terjadi pada Hukum  Perdata Indonesia: Pertama, pada mulanya Hukum  Perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB). Sesuai dengan Stbl. No. 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal; Kedua, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH  Perdata oleh pemerintah Belanda. Di samping KUH  Perdata berlaku juga KUHDagang (WvK) yang diatur dalam Stb. 1847 No. 23.

Dalam perspektif sejarah, Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka.

a.  Hukum Perdata pada Masa Penjajahan Belanda

Sebagai negara jajahan maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama untuk Hukum  Perdata. Hukum  Perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia telah mengalarni adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang.

Pada mulanya Hukum  Perdata Belanda dirancang oleh suatu Panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M Kempers (1776-1824). Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana Code Hukum tersebut pada Pemerintah Belanda didasarkan pada Hukum Belanda Kuno dan diberi nama Ontwerp Kempers. Ontwerp Kempers ini ditentang keras oleh P. Th. Nicolai yaitu anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia. Tahun 1824 Kempers meninggal, selanjutnya penyusunan kodifikasi Code Hukum diserahkan Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar pembentukan Hukum  Perdata Belanda sebagian besar berorientasi pada code civil Perancis. code civil Perancis sendiri meresepsi Hukum Romawi, corpus civilis dari Justinianus. Dengan demikian Hukum  Perdata Belanda merupakan kombinasi dari Hukum Kebiasaan/Hukum Belanda Kuno dan code civil Perancis. Tahun 1838, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda ditetapkan dengan Stb. 838;

Pada tahun 1848, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1848. Hukum ini hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka (Golongan Tionghoa). Tujuh puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1919, kodifikasi Hukum  Perdata Belanda yang diberlakukan di Indonesia dipertegas lagi dengan Stb. 1919.

Dalam perjalanannya bagi orang-orang selain Eropa, baik golongan Timur Asing golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa mengalami pembedaan dalam peiaksanaan perundang-undangan dalam Hukum  Perdata yaitu: (1) melalui Stb. 1855 No. 79 KUH  PERDATA dan BvK dengan kekecualian I{ukum Kekeluargaan dan Hukum Waris dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing; (2) tahun 1917 diadakan pembedaan orang Tionghoa dan Non Tionghoa, karena bagi Tionghoa Hukum Eropa yang berlaku saat itu dapat diperluas; (3) Sejak 1 September 1925 untuk bangsa Tionghoa di rvilayah Indonesia berlaku Stb. 1917 No. 129 seluruh hak privat Eropa berlaku bagi bangsa Tionghoa kecuali pasal-pasal mengenai Bueger:lijke stand, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (bagian 2 dan 3 titel 4 Buku I KUH  Pedata) dan bagi bangsa Tionghoa diadakan BS tersendiri serta peraturan tersendiri tentarrg adopsi anak dalam bagian II Stb. 1917 No. I29; (4) Bagi golongan Timur asing (India, Arab dll) pada tanggal 1 Maret 1925 dengan Stb. Tahun 1924 No. 556 pada pokoknya tunduk pada hukum privat Eropa, kecuali hukum kekeluargaan dan hukum warisan (tunduk pada hukum mereka sendiri kecuali mengenai pembuatan surat wasiat/testament berlaku hukum KUH  Perdata); dan (5) Tahun 1926 dalam KUH  Perdata ada peraturan baru tentang perjanjian perburuhan (arbeidscontract) hanya berlaku bagi gol. Eropa. Untuk gol. Indonesia dan Timur asing berlaku peraturan lama yaitu pasal-pasal 1601 s.d 1603 KUH  Perdata.

b. Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan

Hukum  Perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD termasuk di dalamnya Hukum  Perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum), dibidang Hukum  Perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keberlakuan Hukum  Perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

  1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa KUH Perdata masih berlaku di Indonesia. Tatanan Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai Tata Hukum Nasional;
  2. Sepanjang hukum tersebut (KUH PERDATA) tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundangundangan serta dibutuhkan; dan
  3. Apabila hukum tersebut bertentangan’ maka menjadi tidak berlaku lagi.

6. Sistematika Hukum Perdata

Berdasarkan KUHPerdata, sistematika hukum perdata terdiri empat (4) buku, yaitu :

  1. Buku I, yang berjudul “Perihal Orang”  (van persoonen), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
  1. Buku II,  yang  berjudul  “Perihal  Benda”  (van zaken),, memuat hukum benda dan hukum waris.
  1. Buku III,    yang   berjudul   “Perihal   Perikatan”   (van verbintennisen),  memuat  hukum  harta  kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
  2. Buku IV,   yang  berjudul  “Perihal   Pembuktian  Dan Kadaluarsa” (van bewijs en verjaring), memuat perihal alat- alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Kemudian   sistematika  Hukum  Perdata  menurut     ilmu pengetahuan sebagai berikut :

  1. Tentang orang atau hukum perorangan (persoonen recht).. Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur,kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,tempat tinggal (domisili)dan sebagainya.
  1. Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (familierecht).  Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur  hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/ kekeluargaan seperti perkawinan,perceraian,hubungan orang tua dan anak,perwalian, curatele (pengampuan),dan sebagainya.
  1. Hukum   kekayaan   atau    hukum    harta    kekayaan (vermogensrecht).  Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian,milik,gadai dan sebagainya.
  1. Hukum waris (erfrecht). Memuat  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia,dengan  perkataan  lain:hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s