Politik Dekodifikasi Hukum Perdata di Indonesia

 

Menurut   Teuku    Mohammad   Radhie    politik   hukum adalah  sebagai suatu  pernyataan  kehendak penguasa  negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sementara J.B. Daliyo mengatakan Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Dari rumusan pengertian di atas dapatlah dikemukakan bahwa politik hukum Indonesia adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah negara Indonesia dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Mengenai kearah mana hukum di Indonesia akan dikembangkan dan dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia maka harus dilakukan dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang hukum tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya.

Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya, dilaksanakan melalui dua segi, yaitu dengan segi bentuk hukum dan segi corak hukum tertentu. Berikut ini bentuk hukum yang dilaksanakan :

  1. Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ini ada 2 macam jalan. a. Kodifikasi, ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur. b. Tidak dikodifikasi, ialah sebagai undang-undang .
  2. Tidak tertulis, yaitu  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

Corak hukum dapat ditempuh dengan cara berikut ini :

  1. Unifikasi, yaitu berlakunya satu  sistem  hukum  bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
  2. Dualistik, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
  3. Pluralistik, yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.

Istilah Dekodifikasi adalah lawan dari Kodifikasi. Jika kodifikasi asal katanya adalah Codex (Latin) dan Codificatie (Belanda)  yang berarti pembukuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang- Undang ;  Pembukuan  undang-undang  dan  peraturan  secara sistematis dan lengkap dalam Kitab undang-Undang. Dengan adanya kodifikasi dapat diperoleh  :

  1. Kesatuan hukum
  1. Kepastian hukum
  1. Penyederhanaan hukum.

Dalam bahasa Inggris kodifkasi berasal dari kata Codifikation, yang menurut Black’s Law Dictionary  berarti:“The process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of state or country,  or the rules and regulations  covering an particular area subject of law or practice.” (Artinya proses pengumpulan dan mengatur secara sistematis, biasanya dengan subjek, hukum negara atau negara, atau aturan dan peraturan yang meliputi area subyek hukum tertentu atau praktek). Selanjutnya, Mulyana W. Kusumah memberikan arti kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam artian menghimpun aturan-aturan hukum yang sejenis ke dalam buku hukum baik secara tuntas maupun secara parsial, termasuk juga di dalamnya pembuatan peraturan tentang bidang-bidang tertentu.  Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dalam bukunya Dasar-Dasar Politik Hukum memberikan pengertian kodifikasi adalah  pembukuan  bahan-bahan  secara lengkap dan  tuntas dalam buku hukum atau codex. Menurut Abdulkadir Muhammad, Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan-ketentuan bidang hukum tertentu dalam satu kitab undang-undang yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas.

Di Indonesia sudah  peraturan  perundang-undangan  yang mengalami  kodifikasi. Sebagai contoh  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang sudah dikodifikasikan adalah :

  1. Peraturan  perundang-undang   hukum   pidana   yang termuat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIdana) yang   merupakan   kodifikasi  warisan peninggalan Belanda yaitu Wetboek van strafrecht (WvS).
  2. Peraturan perundang-undangan hukum perdata  yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) yang  merupakan  kodifikasi warisan peninggalan Belanda yaitu Burgerlijk Wetboek (BW).
  3. Peraturan perundang-undangan  hukum dagang  yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang   merupakan   kodifikasi  warisan peninggalan Belanda yaitu Wetboek van Koophandel (WvK).
  4. Peraturan perundang-undangan  hukum acara pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hasil produk hukum asli bangsa Indonesia  yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan  hal  di atas  makna  yang terkandung  dalam istilah kodifikasi adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu disusun secara sistematis yang terdiri dari buku-buku, bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Lalu dijadikan  suatu judul buku dengan diawali dengan kata-kata “Kitab”, maka disebut bidang hukum tersebut telah dikodifikasi.

Selanjutnya  apa   yang   dimaksud   dengan   Dekodifikasi sebagai isu sentral judul tulisan ini ? Dalam hal ini, penulis akan memberikan   pengertian   Dekodifikasi  adalah   penghapusan atau tidak diberlakukannya lagi suatu peraturan bidang hukum tertentu  misalnya hukum  perdata.  Dimana    bidang  hukum tertentu   tersebut awalnya termuat dalam suatu kitab undang- undang (kodifikasi), kemudian dihapuskan atau dinyatakan tidak berlaku karena telah dibuat peraturan perundang-undangan secara khusus oleh negara sebagai penggantinya, dengan melihat perkembangan hukum dan masyarakat. Contohnya adalah dulu masalah perkawinan diatur dalam Buku I perihal orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang sudah dihapus atau dinyatakan tidak berlaku   karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi  : “Untuk  perkawinan  dan segala  sesuatu yang berhubungan  dengan perkawinan berdasarkan  atas  Undang-Undang   ini, maka  dengan diberlakukannya  Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata  (Burgerlijk  Wetboek), Ordonansi   Perkawinan    Indonesia   Kristen   (Huwelijks Ordonanntie Chiristen Indonesier S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian Politik Dekodifikasi Hukum Perdata  di Indonesia dapat diartikan pernyataan kehendak dari Pemerintah negara Indonesia untuk mengarahkan dan mengembangkan hukum perdata yang telah di kodifikasi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata  (Burgerlik  Wetboek) yang merupakan peninggalan Belanda dengan cara menghapus atau tidak memberlakukannya  lagi, selanjutnya    pemerintah  membuat peraturan  perundang-undangan  sendiri sebagai penggantinya dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya. Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia  adalah  hukum  perdata  yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek  dan biasa disingkat dengan BW. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) didasarkan pada konstitusi negara yaitu diatur  dulu dalam  Pasal II Aturan   Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut  Undang-Undang Dasar ini”. Selanjutnya sekarang setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  2004 pasal peralihan ini diatur dalam Pasal I Aturan   Peralihan yang berbunyi “Segala  peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut  Undang-Undang Dasar ini”. Pasal peralihan ini dalam hukum ketatanegaraan  kita diatur  dengan  tujuan  agar tidak ada kekosongan hukum (vakuum van het recht) dalam dan selama peralihan sampai dengan ditetapkan penggantinya. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Belanda selama menjajah Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak ada penggantinya yang baru.

Politik hukum  yang dijalankan pemerintah  di atas  dengan tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda adalah wajar karena pada masa itu bangsa Indonesia baru merdeka dari penjajahan Belanda yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu tidak mungkin untuk mengatur negara Indonesia yang begitu luas dan yang begitu banyak problem kenegaraandankemasyarakatan kita dapat membuat dan memberlakukan produk hukum bangsa sendiri. Sementara membuat produk hukum harus melalui proses agar produk hukum tersebut  dapat  menjamin  dan  melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Proses tersebut misalnya perlu membentuk lembaga yang berwenang membuat hukum itu sendiri, perlu dibentuk lembaga yang melaksanakannya dan perlu dibentuk lembaga yang menegakannya apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut sebagaimana dianut dalam teori Trias Politica, yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Namun demikian, bukan berarti dengan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda tersebut  tetap  diberlakukan, bangsa  Indonesia  tidak  berusaha membuat peraturan perundang-undangan sendiri sebagai pengganti dari peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kita sadari sampai sekarang , bahwa produk hukum peninggalan Belanda masih banyak dipakai dalam penerapan hukum di Indonesia. Ini  menunjukkan produk hukum peninggalan Belanda  tersebut secara ilmu pengetahuan masih relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Hal ini wajar, sebab produk hukum peninggalan Belanda tersebut dibentuk sarat nilai sejarah di dalamnya, yaitu dikodifikasi di Prancis pada zaman Kaisar Napoleon Bonaparte yang terkenal dengan “Code Napoleon”. Kodifikasi yang dilakukan oleh Prancis produk hukumnya berasal dari hukum peninggalan Romawi/Yunani ketika menjajah Prancis—yang kita ketahui bahwa bangsa Romawi/Yunani adalah bangsa yang banyak melahirkan ilmuan-ilmuan yang bijak, termasuk ilmuan di bidang hukum seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain.

Menurut Sudikno Mertukusumo, keberlakuan Hukum Perdata Belanda tersebut di Indonesia di dasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

  1. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa BW masih berlaku di Indonesia. Tatanan Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai Tata Hukum Nasional.
  2. Sepanjang hukum tersebut (BW)  tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundang- undangan serta dibutuhkan; dan
  3. Apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi.

Sekarang ini, berdasarkan perkembangan hukum perdata yang diberlakukan di  Indonesia sudah ada hukum perdata (BW) peninggalan Belanda yang mengalami penghapusan  atau sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang menurut  penulis hukum perdata tersebut telah mengalami Dekodifikasi. Ini menunjukkan bangsa Indonesia sudah mulai menyadari hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia harus menentukan  sendiri corak hukumnya sehingga tujuan hukum itu dibentuk mendapat  tempat  dihati masyarakat terutama dalam hal rasa keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan hukum perdata terkodifikasi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengalami Dekodifikasi adalah sebagai berikut :

  1. Bidang Hukum Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia terpecah-pecah. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya:

a. Buku I KUHPerdata, yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka;

b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers  Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers atau H.O.I, Stb. 1933-74), yaitu ketentuan  tentang  perkawinan bagi  golongan  bumi putera yang beragama Kristen;

c. Ordonansi  Perkawinan   Campuran   Stb.   1898-158, yaitu ketentuan  yang mengatur  tentang    perkawinan campur.

d. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang direalisir dari hukum adat dan orang- orang Indonesia asli yang lainnya berlaku hukum adat.

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  perkawinan di  Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan. Artinya pada  waktu itu  terjadi  dualisme  politik hukum. Di lain pihak, adanya pemberlakuan hukum yang tertulis bagi golongan Eropa atau keturunannya seperti KUHPerdata dan Ordonansi perkawinan bagi warga pribumi yang bergama Kristen, namun demikian di lain pihak ada pemberlakuan hukum tidak tertulis   (Adat-Islam),   yaitu berlaku bagi golongan luar Eropa seperti orang Indonesia asli (warga pribumi). Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari Indische Staats Regeling (ISR). Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang. Namun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan dan ditetapkan tanggal 2 Januari 1974, hukum perdata perihal perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata)/BW) dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan   hukum  perkawinan  sebagaimana   disebutkan di atas masih memperlihatkan politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda dan di dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya pergolongan rakyat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda ada 3 golongan Kaula Negara, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina dan golongan bumi putera, adanya pluralisme hukum dibidang hukum perkawinan seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HOCI, peraturan Perkawinan Campuran, Hukum Adat dan  Hukum Islam yang diresiplir ke dalam Hukum Adat, pandangan politik hukum pada zaman Hindia Belanda yang berorientasi pada asas Konkordansi dan terdapat pandangan bahwa dipisahkan antara Hukum Negara dengan Hukum Agama, dan pandangan politik hukum Pemerintahan Hindia Belanda yang memandang Hukum Islam sebagai  bagian  dari  Hukum Adat  dalam  arti  Hukum Islam termasuk hukum tidak tertulis, dan berlaku bagi masyarakat Bumi Putera khususnya yang beragama Islam (Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio sebagian).

Setelah Berlakunya  Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974 orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional, adalah  tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warganegara Indonesia, adanya pandangan hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum agama dalam Hukum Nasional yang dibingkai dalam konsep unifikasi hukum, sehingga terdapat unifikasi akan tetapi juga  mewadahi  adanya  pluralisme di  sektor hukum  (sahnya perkawinan), artinya hukum agama, khususnya Hukum Islam mendapatkan legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia, dan berlakunya Hukum Islam harus ditafsirkan masih dalam koridor unifikasi hukum.  Dalam  Hukum  Nasional khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974 masih  terlihat  nuansa hukum  yang  bersumberkan  pada  nilai-nilai dan  pengertian hukum (begrip) atau konsep dari hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata. Hanya dalam  hal ini harus diperhatikan bahwa nuansa yang diperkenalkan (introdusir) kepada warganegara harus dipahami dalam suasana unifikasi hukum.

Adapun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi  dasar   perkawinan,  syarat-syarat  perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan  kewajiban antara  antara  orang tua  dan  anak, perwakian, pembuktian  asal  usul  anak,  perkawinan  di  luar Indonesia dan perkawinan campuran, yang tersebar dalam 14 Bab dan 67 Pasal. Ketentuan dalam pasal-pasal Buku I KUHPerdata yang mengatur hal-hal diatas, maka tidak berlaku lagi, yaitu mulai dari Bab IV sampai dengan Bab XV Pasal 26 sampai dengan Pasal 41a KUHPerdata. Demikian pula  ketentuan-ketentuan   dalam Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUHPerdata yang mengatur mengenai lembaga pendewasaan (handlicting) juga tidak berlaku lagi, berhubung ketentuan dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa seorang anak yang sudah genap berusia 18 (delapan belas) Tahun dianggap telah dewasa maka terhadap dirinya tidak diperlukan dilakukan pendewasaan. Dengan demikian, ketentuan  dalam pasal-pasal Buku I KUHPerdata  telah ada memuat pengaturan yang sama, belum lengkap pengaturannya atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

  1. Bidang Hukum Agraria

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5  Tahun  1960 pada  tanggal 24   Januari  1960, hukum agraria Indonesia bersifat dualistis karena hukum agraria pada waktu itu bersumber pada hukum adat dan hukum perdata Barat. Hukum agraria yang berdasarkan pada perdata barat yang berlaku sebelum 24 September 1960 tersusun dari sumber-sumber yang berasal dari pemerintah jajahan, sehingga tidak mustahil bahwa di dalamnya terselubung tujuan-tujuan pemerintah jajahan yang hanya menguntungkan pihaknya. Keadaan semacam ini berakibat bahwa beberapa ketentuan  hukum agraria yang berlaku pada waktu itu  menjadi  bertentangan  dengan  kepentingan  rakyat Indonesia..

Hukum perdata  Barat yang menyangkut agraria tersebut diberlakukan bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan Eropa dan golongan Timur Asing, sedangkan tanah-tanah  yang dikuasai oleh kedua golongan penduduk tersebut  dinamakan tanah  dengan hak-hak Barat”.  Sebagai lawannya adalah  ”tanah dengan hak adat” yang tunduk pada hukum adat tanah dan khusus berlaku bagi golongan penduduk bumi putera (pribumi).

Corak hukum agraria yang dualistis ini berlaku sampai dengan Tahun 1959,  dan pada  waktu itu pemerintah  berusaha untuk dalam waktu dekat melahirkan hukum agraria baru yang bersifat nasional.  Pada  tanggal  24  September  1960 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 melalui Lembaran Negara 1960 No.104,yaitu Undang-undang yang mengatur tentang agraria. Undang-undang tersebut  diberi nama Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA. Pemberlakuan undang-undang ini di seluruh wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap, tidak serentak seluruh materi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960, maka beberapa peraturan tertulis mengatur tentang argaria dinyatakan tidak beraku lagi (dicabut). Peraturan-peraturan yang di maksud adalah:

a. KUH Perdata, khususnya yang mengatur tentang  hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, dan hak-hak lainnya (buku II KUH Perdata)

b. Agrarische Wet, Staatsblad  1870 No.  55  sebagaimana termuat dalam Pasal 51 IS.

c. Domein  Verklaring,  tersebut  dalam  keputusan  agraria (Argarisch Besluit), Staatsblad 1870 No. 118.

d. Algemene domein Verklaring, tersebut  dalam Staatsblad 1875 No. 119

.e. Domein Verklaring untuk Sumatera, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1874 No. 94

f. Domein Verklaring untuk Keresidenan Manado, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 55.

g. Domein Verklaring untuk Residentil Zuider en Oosterafdeling van Borneo, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 58.

h. Koninkljik Besluit  16  April  1872 No. 17  dan  peraturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960, hilanglah dualisme hukum agraria dan terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agaria di Indonesia. Hukum agraria baru (UUPA) disusun dengan dasar hukum adat, oleh karenanya hukum agraria adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA.

Berlakunya UUPA tidak berarti bahwa hak ulayat tidak diakui lagi. Hak ulayat tersebut masih diakui sejauh tidak mengganggu atau  menghambat  pembangunan  nasional untuk kepentingan umum. Lebih jelas lagi dikatakan bahwa hukum agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa,  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara (Pasal 5 UUPA). Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA).

Tujuan hukum Agraria:

a. Meletakkan dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria nasional, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju ke masyarakat adil makmur.

b. Meletakkan dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan kesederhanaan hukum pertanahan.

c. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

Undang-undang ini (UUPA) bermaksud untuk mengadakan Hukum Agraria nasional yang berdasarkan atas  hukum adat tentang tanah. Dengan lahirnya undang-undang ini, tercapailah suatu keseragaman (uniformalitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat di samping hak atas tanah menurut hukum adat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sendiri memiliki aspek- aspek perdata, karena mengatur beberapa hak atas tanah yang menjadi obyek dari perbuatan-perbuatan perdata. Dasar Undang- undang Nomor 5 Tahun  1960 adalah hukum adat yang sudah disesuaikan dengan modernisasi dan kepentingan nasional (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Oleh karena itu Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur beberapa hak yang mirip dengan hak-hak yang terdapat di dalam KUH Perdata, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan. Namun demikian, kedua hak ini tidak identik dengan hak-hak yang terdapat dalam KUH Perdata, karena kepribadiannya berbeda.

Dengan demikian, telah dihapuskan dari BW segala ketentuan atau pasal-pasal yang mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan (zakelijke rechten) lainnya atas tanah  dan oleh undang-undang baru itu telah diciptakan hak-hak yang terkait atas tanah:

a. Hak Milik.

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Pakai dan    Hak Sewa

Dengan  berlakunya UUPA  yaitu  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menimbulkan perubahan besar terhadap Buku II KUHPerdata, sehingga  berlakunya pasal/ketentuan  ketentuan dalam Buku  II KUHPerdata dapat diperinci sebagai berikut :

a. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan yangter kandung di dalamnya.

b. Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku, yaitu pasal- pasal yang melulu mengatur  tentang  bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamny

  1. Bidang Hukum Jaminan

Hukum  mengenai   jaminan   sebelumnya  diatur   dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal Benda. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, mengenai  peraturan  tentang   lembaga  jaminan  yang bertalian dengan tanah diatur dalam pasal-pasal tertentu  dari UUPA  beserta  peraturan-peraturan  pelaksanaannya. Menurut ketentuan Pasal 51 UUPA dinyatakan bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, 39 diatur dengan undang- undang. Selanjutnya Pasal 57 UUPA menyatakan bahwa selama undang-undang yang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 UUPA  tersebut diatas belum terbentuk maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Indonesia dan  credietverband tersebut dalam Stb. 1908 Nomo 542 sebagai yang telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.

UUPA menyatakan mencabut Buku II KUHPerdata Indonesia, sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung  di dalamnya kecuali ketentuan  Hipotek. Hipotek inipun sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 29 Undang- Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, sehingga hipotek yang ada sekarang adalah:

a. Hipotek untuk kapal-kapal laut, isi kotor 20 M3/lebih (Pasal 314  KUHDagang jo  Pasal 49 Undang-Undang Pelayaran Nomor 21 Tahun 1992).

b. Hipotek untuk pesawat terbang dan helikopter (Pasal 11 Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992).

Tujuan utama  pemberlakukan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai pengganti Hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II BW, adalah karena ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiaytan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996 tentang  hak Tanggungan merupakan amanat (pelaksanaan) dari Pasal 51 UUPA yang berbunyi ”Hak tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, 39 diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada  atas tanah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan  kepada kreditur tertentu  terhadap  kreditur- kreditur lain.

Adapun yang menjadi objek Hak Tanggungan  disebutkan dalam Pasal 4 jo Pasal 27 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu:

a. Hak Milik (Pasal 25 UUPA)

b. Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA)\

c. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA).

d. Rumah Susun yang berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan negara

e. Hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri diatas tanah hak-hak yang disebut diatas.

Lihat Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

f. Hak pakai atas tanah negar ayang menurut ketentuan yang berlakun wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan  (Pasal 4  ayat  2  Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

g. Hak pakai atas tanah hak milik yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 4 ayat 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Di samping itu, objek Hak Tanggungan tidak hanya tanahnya saja,  tetapi  juga  dapat  berikut  dengan  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah, seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan berikut penjelasannya, yang menyatakan bahwa objek hak tanggungan adalah hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya (Candi, patung, gapura, relief) yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  tersebut,  yang merupakan milik pemegang hak tanah, yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Selain itu juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, creditverband dalam Stb. 1908-542 yang sebelumnya telah diubah dalam Stb. 1937-190 juga dinyatakan dihapus dan tidak diberlakukan lagi.

Dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka sisa ketentuan  Buku II  yang masih berlaku dapat diperinci seperti berikut :

a. Pasal-Pasal yang masih berlaku penuh

1)     Pasal-Pasal tentang benda bergerak yaitu Pasal 505, 509- 518 KUHPerdata.

2)   Pasal-pasal tentang  penyerahan benda bergerak yaitu Pasal  612 dan 613 KUHPerdata.

3)   Pasal-pasal tentang  hak  mendiami  hanya  mengenai rumah yaitu Pasal 826 dan 827 KUHPerdata.

4)   Pasal-pasal tentang  hukum waris yaitu Pasal 830-1130KUHPerdata.

5)   Pasal-pasal tentang  piutang yang distimewakan yaitu Pasal 1131-1149 KUHPerdata.

6)   Pasal-pasal   tentang    gadai   yaitu   Pasal   1150-1160 KUHPerdata.

7)   Pasal-pasal    tentang     hipotik,    kecuali    mengenai pembebanan /pemberian hipotik dan pendaftaran hipotik tunduk pada UUPA Nomor 5 Tahun  1960 dan peraturan  pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961.

b. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak

Pasal-pasal berikut ini masih berlaku tetapi tidak penuh artinya masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lain selain dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya :

1)     Pasal-pasal tentang benda pada umumnya.

2)   Pasal-pasal pembebanan  benda,  yaitu Pasal 503-505 KUHPerdata.

3)   Pasal-pasal tentang  benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak antara Pasal 529-568 KUHPerdata.

4)   Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah terletak antara Pasal 570-624 KUHPerdata.

5)   Pasal-pasal tentang  hak  memungut  hasil  sepanjang tidak mengenai tanah, yaitu Pasal 756 KUHPerdata  dan seterusnya.

6)   Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah yaitu Pasal 818 KUHPerdata dan seterusnya.

c. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi

1)     Pasal-pasal tentang benda tidak bergerak yang melulu berhubungan  dengan hak-hak mengenai tanah, yaitu Pasal 506-508 KUHPerdata.

2)   Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah.

3)   Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda  tidak bergerak, tak pernah berlaku.

4)   Pasal-pasal   tentang    kerja   Rodi   yaitu   Pasal   673 KUHPerdata.

5)   Pasal-pasal   tentang    hak   dan   kewajiban   pemilik perkarangan     bertetangga     yaitu     Pasal     625-672 KUHPerdata.

6)   Pasal-pasal      tentang       pengabdian       pekarangan (erfdienssbaarheid) yaitu Pasal 674-710 KUHPerdata.

7)   Pasal-pasal  tentang   Hak  Opstal yaitu  Pasal  711-719 KUHPerdata.

8)   Pasal-pasal tentang  Hak erfpacht  yaitu Pasal 720-736KUHPerdata.

9)   Pasal-pasal tentang bungan tanah dan hasil sepersepuluh yaitu  Pasal  737-755 KUHPerdata.

Beberapa   pertimbangan  yang  melatarbelakangi  lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah :

a.Hukum agraria  yang  berlaku  sebelumnya  sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan penjajah, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan.

b. Sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan, maka hukum agraria bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adast dan peraturan- peraturan yang didasarkan pada hukum barat, sehingga menimbulkan berbagai.

c. Bagi rakyat Indonesia asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian

  1. Bidang Hukum Tenaga Kerja

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal Perikatan juga mengalami perubahan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  12   Tahun  1964 tentang  Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan, maka Regeling Ontslagrecht voor bapaalde niet Europese Arbeids Staatblaad 1941 Nomor 396 dinyatakan dicabut, selain itu juga mencabut ketentuan dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 KUHPerdata  sepanjang berlawanan dengan  ketentuan  dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Kemudian ketentuan dalam pasal-pasal Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai pengupahan, yaiitu Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1602v alinea 5, Pasal 1968 alinea 3 dan Pasal 1971 mengenai upah dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang hal tersebut  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 1981  tentang  Perlindungan Upah. Dengan demikian, keluarnya  Undang-Undang  Nomor  12   Tahun  1964 tentang Pemutusan Hubungan  Kerja di Perusahaan Swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Perlindungan Upah, mengakibatkan  sebagian  ketentuan  dalam  pasal-pasal  Buku III KUHPerdata  tidak berlaku lagi. Selanjutnya setelah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial dikeluarkan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan  pembahasan  di atas  dapat  disimpulkan ada 4 (empat), bidang hukum perdata  yang termuat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW mengalami Politik Dekodifikasi (penghapusan atau tidak diberlakukan lagi), yaitu:

  1. Bidang  hukum   perkawinan,   yaitu   dengan   telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, maka  hukum  perkawinan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I  Perihal Orang dinyatakan dihapus atau  tidak diberlakukan lagi.
  2. Bidang  Hukum    Agraria,    yaitu    dengan     telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-Undang Pokok Agraria, maka hukum yang mengatur mengenai tanah dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Buku II perihal Benda dinyatakan dihapus atau tidak diberlakukan lagi.
  3. Bidang  Hukum    Jaminan,     yaitu    dengan    telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Undang-Undang Pokok Agraria, maka  UUPA menyatakan mencabut Buku II KUHPerdata  Indonesia, sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  kecuali ketentuan  Hipotek. Hipotek inipun sudah  dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
  1. Bidang Hukum Tenaga kerja, yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, yang kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, mengakibatkan sebagian ketentuan dalam  pasal-pasal  Buku III   KUHPerdata dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, penulis akan memberikan saran agar Pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan keadaan dan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga peraturan  perundang-udangan  peninggalan Belanda yang  sudah  tidak  sesuai  lagi harus  dihapus  dan  dibuatkan penggantinya. Artinya, pemerintah harus selalu melakukan Politik Dekodifikasi Hukum di Indonesia.[]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s