Hukum Perdata : Hukum Benda

 A.  Berlakunya Buku KUHPerdata Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Buku II KUHPerdata mengatur tentang Hukum  Benda yang berisi pasal-pasal/ ketentuan-ketentuan yang mengatur benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah). Oleh karena itu dalam membicarakan Hukum Benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata hendaknya dengan mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria lazim dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mulai berlaku tanggal 9 April 1996. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan pengaruh perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata dan juga terhadap berlakunya Hukum  Tanah di lndonesia.

Perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata terjadi karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu sebagaimana tercantum dalam dictum dari Undang-Undang tersebut menentukan bahwa mencabut: “Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata lndonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka dicabutlah berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata kecuali ketentuan mengenai Hipotik.

Perubahan fundamental di dalam Hukum  Tanah di lndonesia terjadi karena tadinya terdapat Hukum Tanah yang bersumber kepada Hukum  Barat dan Hukum  Tanah yang bersumber pada Hukum  Adat diganti dengan Hukum  Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian meniadakan dualisme yang ada dalam Hukum  Tanah dan menciptakan Unifikasi hukum  dalam Hukum  Tanah lndonesia. Dengan adanya Unifikasi itu Hukum  Tanah Barat yang tadinya tertulis dan Hukum  Tanah Adat yang tadinya tidak tertulis keduaduanya lalu diganti dengan hukum  tertulis sesuai dengan Ketetapan MPRS No. ll/ MPRS/1960.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka ketentuan mengenai hipotik dalam Buku II KUHPerdata yang oleh UUPA masih dinyatakan berlaku sepanjang mengenai tanah menjadi tidak berlaku lagi. Akan tetapi ketentuan hipotik tersebut masih berlaku sepanjang mengenai benda tidak bergerak selain tanah, misalnya hipotik atas mesin-mesin pabrik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka berlakunya pasal-pasal/ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUHPerdata dapat diperinci sebagai berikut:

  1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
  2. Ada pasal-pasal yang menjadi hak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
  3. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.

Ad. l. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh adalah:

  1. Pasal-pasal tentang benda bergerak Pasal 505, 509, 518 KUHPerdata.
  2. Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak Pasal 612, Pasal 613 KUH Perdata.
  3. Pasal-pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai rumah Pasal 826-827 KUH
  4. Pasal-pasal tentang hukurn waris Pasal 830-1130 KUH Perdata, Walaupun ada bebera pa pasal dalam Hukum  Waris yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi menurut hukum  yang berlaku bagi si pewaris.
  5. Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan (Previlegie) Pasal 1131 s/d Pasal 149 KUHPerdata.
  6. Pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu mengenai benda bergerak, Pasal 1150 – Pasal 1160 KUHPerdata.

Ad. 2. Pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi adalah:

  1. Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah.
  2. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah.
  3. Pasal-pasaI 621, 622, 623 KUHPerdata mengenai pemberian penegasan tentang hak atas tanah yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Setelah UUPA, pemberian penegasan mengenai hak atas tanah diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (PP. 10/1961 Pasal 3 dan 18). Sekarang diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  4. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tidak pernah berlaku.
  5. Pasal-pasal tentang Kerja Rodi pasal 673 KUHPerdata.
  6. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetanggan pasal 625-672 KUH
  7. Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid) Pasal 674 s/d 710 KUH
  8. Pasal-pasal tentang hak Opstal pasal 711-719 KUH
  9. Pasal-pasal tentang hak Erfpacht pasal 720-736 KUH Perdata
  10. Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh pasal 737-755 KUH pdt.

Pasal-pasal/ketentuan-ketentuan yang letaknya di luar Buku II KUH  Perdata yang bertalian dengan pasal-pasal yang tidak berlaku lagi sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak berlaku lagi. Misalnya Pasal 1955 dan Pasal 1963 yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat memperoleh eigendom melalui Verjaring. Pasal-pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 610 yang menentukan bahwa bezitter dapat memperoleh eigendom atas sesuatu benda melalui Verjaring.

Ad.3. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh adalah:

  1. Pasal-pasal tentang benda pada umumnya.
  2. Pasal-pasal tentang cara membedakan benda Pasal 503 s/d Pasal 505 KUH Perdata.
  3. Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara Pasal-Pasal 529 s/d 568 KUHPerdata.
  4. Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak dl antara pasal-pasal 570 KUHPerdata.
  5. Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (Vruchgebruuk) sepanjang tidak mengenai tanah pasal 756 KUHPerdata.
  6. Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, Pasal 818 KUHPerdata.
  7. Pasal-pasal tentang hipotik sepanjang tidak mengenai tanah, yang diatur dalam Buku II Bab 21 (dua puluh satu) terletak diantara pasal-pasal 1162 s/d 1232 KUHPerdata.

Dengan berlakunya UUPA, maka hak-hak atas tanah menurut KUH Perdata seperti hak eigendom, hak erfpacht dan hak opstal tidak berlaku lagi. Sekarang macam- macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA yang terdiri atas: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang diatur kemudian (diantaranya ialah hak pengelolaan dan hak penguasaan). Adapun subyek hukum  yang dapat memiliki hak-hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut: Yang dapat memiliki hak milik adalah hanya Warga Negara lndonesia (WNl) dan Badan Hukum  tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah diperbolehkan mempunyai tanah (Pasal 21 ayat 2 UUPA). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963 ditetapkan 4 (empat) golongan Badan Hukum  yang berhak mempunyai tanah, yaitu:

  1. Bank-bank Pemerintah.
  2. Perkumpulan Koperasi Pertanian.
  3. Badan-badan Sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
  4. Badan-Badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah WNI dan Badan Hukum  lndonesia (Pasal 30 ayat 1 UUPA). Sama dengan subyek hukum  yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, menurut Pasal 36 ayat (1) UUPA yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah WNI dan Badan Hukum  Indonesia. Sedang yang berhak mempunyai Hak Pakai menurut Pasal 42 UUPA adalah WNl, WNA, Bddan Hukum  lndonesia dan Badan Hukum  Asing.

Pada saat ini negara kita tidak menganut asas Domein dari negara sebagaimana tersimpul dalam Domein Verklaring yang diatur dalam Agrarish-Besluit pasal 1 yang menyatakan bahwa: Semua tanah yang tidak terbukti menjadi hak eigendom orang lain adalah menjadi domein (milik) negara. Negara dan instansi-instansi Pemerintah menurut UUPA tidak dapat mempunyai hak-hak atas tanah. Negara dalam hukum  tanah kita sekarang ini hanya dapat bertindak sebagai Penguasa dan hanya mempunyai hak menguasai terhadap bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak menguasai dari Negara itu selain bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga diatur dalam Pasal 2 UUPA dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut hak menguasai dari Negara itu memberi wewenang untuk:

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum  yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bagi instansi-instansi Pemerintah, penguasaan atas tanah yang diperlukan menurut PMA No. 9 tahun 1965 ditentukan sebagai berikut: Jika tanah dipakai sendiri untuk melaksanakan tugasnya hubungan hukum nya adalah hak pakai. Jika tanah yang bersangkutan penggunaannya diberikan kepada pihak ketiga, maka hubungan hukum nya adalah hak pengelolaan.

Kembali tentang pengaturan Hukum  Benda, bahwa pengaturan Hukum  Benda itu menganut sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang saja. contoh: Orang tidak dapat menambah jenis hak atas tanah yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam Pasal 16 UUPA. Sistim pengaturan Hukum  Benda ini berbeda dengan sistim pengaturan pada Hukum  Perikatan yang menganut sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian apapun, baik yang sudah diatur oleh Undang-Undang maupun belum ada peraturannya sama sekali. Contoh: Orang dapat mengadakan perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata (di luar perjanjian bernama) maupun belum diatur dalam KUHDagang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian penerbitan buku. Dalam Hukum  Perikatan (Buku lll KUHPerdata) menganut asas kebebasan berkontrak, artinya orang dapat mengadakan perjanjian yang isinya apa saja (bebas) asal tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

B Macam-Macam Benda

Secara yuridis, pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 KUHPerdata). Pengertian benda dalam KUH Perdata meliputi barang berwujud dan tidak berwujud serta bagian dari pada harta kekayaan. Namun bagian terbesar dari pasal-pasal Buku II KUHPerdata adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Menurut KUHPerdata tersebut, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut :

  1. Barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud.
  2. Barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.
  3. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis.
  4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada baik secara absolut maupun secara relatif. Barang-barang yang akan ada secara absolut yaitu barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, contoh: panen yang akan datang. Barang-barang yang akan ada secara relatif adalah barang-barang yang saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, contoh: barang-barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan.
  5. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan.
  6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.

Dari bermacam-macam benda seperti tersebut di atas, yang paling penting adalah perbedaan antara barang-barang atau benda tak bergerak dan barang-barang atau benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi :

  1. Benda tak bergerak menurut sifatnya, misainya tanah dan sesuatu yang melekat di atasnya seperti rumah, pohon atau tumbuh-tumbuhan.
  2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin atau aIat-alat yang dipakai di pabrik. Benda-benda ini sebenarnya adalah benda bergerak, tetapi oleh pemiliknya dalam pemakaiannya diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok.
  3. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang yang berupa hak-hak atas benda-benda tidak bergerak, misalnya: hak memungut hasil dan hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotik dan hak tanggungan atas tanah.

Benda-benda bergerak dapat dibedakan menjadi:

  1. Benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata), misalnya: mobil, TV, meja, ternak.
  2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang yang berupa hak-hak atas benda bergerak seperti: hak memungut hasil dan hak pakai atas benda bergerak, surat-surat berharga misalnya saham.

Pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak ini penting karena adanya ketentuan-ketentuan hukum  yang berbeda antara benda tidak bergerak dan benda bergerak yang berkaitan dengan:

  1. Bezit
  2. Levering (penyerahan).
  3. Verjaring (lewat waktu atau kadaluwarsa).
  4. Bezwaring (pembebanan).

Penjelasan :

A.d.l. Bezit terhadap benda bergerak berlaku asas seperti yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH  Perdata yang dapat disimpulkan bahwa bezitter (orang yang membezit) terhadap barang bergerak adalah sebagai pemilik dari barang tersebut. Sedangkan bezitter terhadap benda tidak bergerak tidak demikian halnya.

Ad.2.Levering (Penyerahan) benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijk levering). Sedangkan levering benda tidak bergerak harus dengan balik nama, misalnya penyerahan hak milik atas tanah harus balik nama di Kantor Pertanahan.

Ad.3.Terhadap benda-benda bergerak tidak diperlukan verjaring, artinya bezitter terhadap benda bergerak langsung menjadi pemilik benda sejak saat ia membezif benda bergerak tersebut. Dari bezitter menjadi pemilik tidak memerlukan jangka waktu, jadi verjaringnya adalah 0 (nol) tahun.

Sedang benda-benda tidak bergerak mengenal adanya verjaring, artinya bezitter terhadap benda tidak bergerak dapat menjadi pemiiik benda tidak bergerak apabila sudah melewati jangka waktu tertentu, yang oleh KUH  Perdata jangka waktu tersebut lamanya ditentukan 20 tahun dalam hal ada alas hak (perjanjian) yang sah dan 30 tahun dalam hal tidak ada atas hak. Setelah berlakunya UUPA, hak atas tanah tidak dapat dimiliki melalui verjaring. Jadi saat ini yang dapat dimiliki melalui verjaring adalah benda tidak bergerak selain tanal.

Ad.4.Bezwaring (pembebanan) terhadap benda bergerak dilakukan dengan gadai, sedang bezwaring terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dengan hipotik (dalam hal benda tidak bergerak selain tanal) dan dengan hak tanggungan apabila pembebanan atas tanah.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s