Hukum Perdata : Tenatan

PERIHAL PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU

A. Pembuktian

 

Pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu ”

  1. Abdul Kadir Muhammad berpendapat membuktikan dalam arti yuridis adalah menyajikan fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum.
  2. Soepomo berpendapat membuktikan adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.
  3. Subekti berpendapat membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
  4. Sudikno Mertokusumo berpendapat membuktikan mengandung beberapa pengertian :
  5. Dalam arti logis : memberikan kepastian dalam arti mutlak
  6. Dalam arti konvensional : memberikan kepastian bersifat nisbi/relatif, dimana punya tingkatan :
    • Conviction intime : bersifat intuitif/perasaan
    • Conviction raisonne : berdasarkan bertimbangan akal.
  7. Dalam arti yuridis : memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
  8. Ridwan Syahrani berpendapat pembuktian adalah proses menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada majelis hakim guna memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa.

Berdasarkan hal diatas, maka unsur-unsur pembuktian adalah :

  1. Merupakan bahagian dari hukum acara perdata.
  2. Merupakan suatu proses prosessuil untuk menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara di persidangan.
  3. Dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Misalnya, jika seorang menggugat seorang lain supaya orang yang dihukum menyerahkan sebidang tanah, karena benda itu termsuk harta peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dari si peninggal dari tanah tersebut betul kepunyaan si peninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu.

Begitu pula, seorang yang menggugat istrinya supaya perkawinan mereka dipecahkan berdasarkan alasan bahwa istrinya telah berbuat zina, maka jika pendirian itu disangkal, diwajibkan membuktikan adanya perbuatan zina itu. Banyak perkara gugutan gagal didepan hakim oleh karena pihak penggugat tidak berhasil membuktikan pendiriannya yang disangkal oleh pihak tergugat.

Menurut undang-undang ada 5 (lima) alat pembuktian yang sah, yaitu : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

  1. Surat-surat

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani.

Surat-surat akte dapat dabegi lagi atas surat-surat akte resmi (authentiek) dan surat-surat akte di bawah tangan (onherhands). Surat akte resmi ialah suatu akte yang di buat oelh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, juru sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand) dan sebagainya. Dengan demikian, suatu akte notaris, suatu surat putusan hakim, suatu proses-verbal yang dibuat oleh sesaorang juru sita dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh Ambtenaar Burgerlijke Stand adalah merupakan akte-akte resmi atau otentik. Jika suatu akte mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang menghadap di depan seorang notaris, sehingga notaris ini sebenarnya hanya menetapkan saja apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menghadap itu sendiri, maka akte itu dinamakan “partij-akte” misalnya, jika dua orang mengadakan suatu perjanjian di depan notaris. Jika suatu akte mengandung suatu pemberitaan atau prsses-verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang notaris atau seorang juru sita,  maka akte itu dinamakan “prosesverbal-akte”. Misalnya jika seorang notaris atau juru sita membuat suatu akte tentang suatu lelangan atau suatu penyitaan harta benda.

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu,  sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Suatu akte di bawah tangam ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan sseorang pejabat umum. Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendri oleh kedua belah pihak orang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya,berarti ia mengakui atau tiadak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah tangan itu memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi. Akan tetapi jika tandatangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu “cap jempol” yang ditaruh di atas suatu akte di hadapan notaris hakim atau pegawai Pamongpraja, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan, dipersamakan dengan suatu tanda tangan. Notaris atau penjabat lainnya itu, harus menuliskan suatu keterangan yang bertanggal, bahwa isi akte yang dibubuhi cap jempol itu telah dibacakan kepada orang yang membubuhkan cap jempol itu dan cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapannya.

Surat akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidak-tidaknya di bawahnya ada tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf. Jika ada perselisihan antara jumlah yang tertulis di dalam naskah akte dan jumlah yang tertulis di bawah akte itu, maka yang harus dianggap benar ialah jumlah yang paling sedikit, kecuali tententunya jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena pembuktian dengan suatu akte memang suatu cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian nomer satu. Begitu pula dapat dimengerti mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan suatu akte. Misalnya perjanjian perkawinan, pemberian/hibah (schenking) benda-benda yang tertulis atas nama, perjanjian hypotheek pendirian perseroan firma atau perseroan terbatas (N.V.) diharuskan dengan akte notaris, sedangkan perjanjian perdamaian (Dading) dan perjanjian asuransi setidak-tidaknya harus dengan suatu tulisan.

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte, seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya yang kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya

  1. Kesaksian

Sesudah pembuktiam dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya, peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. Misalnya saja, seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat pihak penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak tergugat, atau ia melihat tergugat minum beberapa botol bier. Tetapi tidak boleh ia menerangkan bahwa tergugat “berhutang” pada penggugat atau tergugat berada dalam “keadaan mabuk” ketika ia membuat perjanjian dengan pengugat, karena keterangan-keterangan yang belakangan ini merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu peristiwa yang dilihatnya.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang beperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

 

  1. Persangkaan

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.

Dalam hukum pembuktian ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (wattelijk vermoeden) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (rechtelijk vermoeden). Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang, pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang beperkara. Misalnya adanya tiga kwitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Menurut undang-undang menimbulkan suatu persengkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya juga telah dibayar. Dengan menunjukkan kwitansi pembayaran sewa yang tiga bulan berturut-turut itu, sipenyewa rumah dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan bahwa ia sudah membayar uang sewa untuk bulan-bulan yang sebelumnya. Suatu persengkaan yang ditetapkan oleh hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepda sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dimana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina dengan seorang lelaki lain. Hal ini tentulah sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan zina itu. Akan tetapi, jika ada saksi-saksi yang melihat si isteri itu menginap dalam satu kamar dengan seorang lelaki sedangkan dalam kamar tersebut hanya ada satu tempat tidur saja, maka dari keterangan saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedua orang itu sudah melakukan penbuatan zina. Dan memang dalam praktek perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan.

 

  1. Pengakuan

Sebagaimana tetah diterangkan, sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.

Menurut undang-undang, suatu pengahuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang tidak diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. Di sini nampak perbedaannya dengan suatu perkara pidana, dimana suatu pengakuan dari seorang terdakwa masih harus disertai dengan keterangan-keterangan lain, hingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu memang sungguh-sugguh telah melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya.

Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdana mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh tergugat, tetapi sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat didalam proses yang sedang berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang disertai dengan suatu peristtiwa pembebasan oleh undang-undang tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (onsplitsbare bekentenis). Jadi dalam praktek, sipenjual barang diatas masih diharuskan juga membuktikan adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibeli itu pada sipembeli.

Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal undang-undang dilarang dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses, yaitu dalam suatu perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan (lihat Pasal 825 Burgerlijke Rechtsvordering).

 

  1. Sumpah

Menurut undang-undang, ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” dan sumpah “tambahan”. Sumpah yang menentukan (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang beperhara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perhara yang sedang diperihsa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya meminta supaya pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaiknya dari perumusannya semula. Misalnya, jika perumusan yang semula berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya telah menyerahkan barang,” perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya tidak menerima barang.” Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila ia menolak pengangkatan sumpah itu.

Jika suatu pihak yang beperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang beperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-ungguh “menentukan” jalannya perkara ?

Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang diuraikan di atas, ialah : Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun juga hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.

Suatu sumpah tambahan, adalah suatu suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara, apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permualaan pembuktian” yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak. Jadi tidak ada keharusan untuk memerintah sumpah tersebut.

Juga apakah dalam suatu pemeriksaan perkara telah terdapat suatu permulaan pembuktian, adalah terserah pada pertimbangan hakim sendiri. Adakalanya, suatu kesaksian, atau suatu persangkaan atau suatu surat-menyurat, dianggap sebagai permulaan pembuktian. Hakim, leluasa untuk memerintahkan sumpah tambahan itu kepada pihak penggugat atau kepada pihak tergugat.

Jika yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi tidak dapat “mengembalikan” sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terdapat sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalan perkara, sehingga perbedaan sebenarnya dengan suatu sumpah decissoir ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan suatu sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya. Jadi atas kehendak hakim itu sendiri.

B. Lewat Waktu, (daluarsa atau Verjaring)

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak (dengan mana dipersamakan benda yang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua putuh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah deri benda tersebut. Misalnya, seorang yang membeli sebidang tanah eigendom secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setetah lewat dua puluh tahun – jika selama waktu itu tak pemah ada suatu pihak yang membantah haknya akan nnenjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu dua puluh tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang bezitter yang jujur saja jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut.

Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel lagi, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama tiga puluh tahu berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan dan ia akan dianggap teleh memperoleh hak milik yang sah juga.

Teranglah, bahwa segala apa yang diterangkan di atas ini, tidak berlaku basi barang yang bergerak, karena terhadap barang yang bergerak ini berlaku pasal 1977 B.W. yang menetapkan, bahwa bezit berlaku sebagai suatu titel yang sempurna, dengan itu dimaksudkan bahwa siapa saja yang dengan jujur memperoleh suatu barang bergerak dari suatu bezitter, seketika itu juga memperoleh hak milik atas barang itu.

Selain apa yang diterangkan di atas, yaitu lewat waktu sebagai cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (acquisitive veriaring) ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (extintieve verjaring). Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutan yang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan tuntutan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah terang ia akan menjadi pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur. Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi pemilik dari benda tersebut, teranglah ia akan berhak untuk memindahkan benda itu secara sah kepada orang lain.

Di samping pembebasan secara umum dari semua penagihan atau tuntutan setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun tersebut diatas oleh undang-undang ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan sudah hapus dengan lewatnya waktu yang pendek. Yang dimaksudakan disini, ialah berbagai macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan pembayaran. Misalnya rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter harus ditagih dalam waktu paling lama dua tahun. Rekening toko mengenai penjualan barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari, harus ditagihkan paling lambat lima tahun.

Dari daluarsa atau verjaring yang ditetapkan diatas, harus diperbedakan “pelepasan hak” atau “ rechtsverwerking” yaitu hilangnya suatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak. Misalnya seorang membeli suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacad yang tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainya, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi dari sipenjual barang.

Adakalanya undang-undang memberikan hak hanya untuk waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, gugurlah hak tersebut. Dalam hukum, jangka waktu seperti itu dinamakan “decheanc”” atau “vervaltermijn.” Misalnya hak reklame diberikan untuk waktu 30 hari setelah penyerahan barangnya (Pasal 1145 KUH Perdata). Perbedaannya dengan “verjaring” atau daluwarsa, bahwa “decheance” pasti dan tidak dapat dicegah. Lagi pula daluwarsa itu harus dikemukakan oleh salah satu pihak sedangkan decheance harus diindahkan oleh hakim meskipun tidak diminta.

Sumber : Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s