SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

 

A. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1.     Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

2.     Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

3.     Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

1.     Berbadan hukum;

2.     Terakreditasi;

3.     Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

4.     Memiliki pengurus; dan

5.     Memiliki program Bantuan Hukum.

 

B.   Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

1.        Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

2.        Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

1.     Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

2.     Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud diata Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.

Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

 

C.   Pemberian Bantuan Secara Litigasi

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

1.     Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

2.     pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

3.     pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

D.   Pemberian Bantuan Secara Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

1.     Penyuluhan hukum;

2.     Konsultasi hukum;

3.     Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

4.     Penelitian hukum;

5.     Mediasi;

6.     Negosiasi;

7.     Pemberdayaan masyarakat;

8.     Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

9.     drafting dokumen hukum.

 

E.   Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain sumber pendanaan APBN, pendanaan dapat berasal dari:

1.     Hibah atau sumbangan; dan/atau

2.     sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Daerah juga dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum in diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.

Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

F.    Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

1.     Identitas Pemberi Bantuan Hukum;

2.     Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan

3.     Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) PP 42/2013. Mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.  Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.

Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1.     Total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;

2.     Data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;

3.     Jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;

4.     Ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

5.     Penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;

6.     Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan

7.     Kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.

Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.  Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.

Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

 

G.  Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.  Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP 42/2013. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

1.     Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

2.     Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

3.     Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

 

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP 42/2013 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP No. 42/2013.

Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PP 42/2013.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri

         

H.  Pertanggungjawaban

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) PP. 42/2013 .

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:

1.     Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

2.     Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PP No. 42/2013, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

 

I.      Pengawasan

Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.  Pengawasan oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)  PP 42/2013 mempunyai tugas :

1.     Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

2.     Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;

3.     Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

4.     Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;

5.     Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

6.     Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.  Panitia pengawas daerah terdiri atas wakil dari unsur:

1.     Kantor Wilayah Kementerian; dan

2.     biro hukum pemerintah daerah provinsi.

Panitia pengawas daerah mempunyai tugas:

1.     Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

2.     Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan

3.     Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Panitia pengawas daerah dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:

1.     Membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;

2.     menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau

3.     Tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 d iatas, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

A.   Pengertian

Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan.

Pada dasarnya seseorang sudah berhak mendapat bantuan hukum, misalnya didampingi oleh advokat sudah mulai sejak adanya perkara pidana misalnya seseorang ingin membuat laporan pengaduan ke Kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, maka dalam hal ini dapat minta bantuan advokat untuk mendampingi ke kantor Kepolisian. Atau misalnya seseorang dilaporkan telah melakukan tindak pidana lalu dipanggi Polisi sebagai terlapor atau saksi, maka dapat juga didampingi oleh advokat.

Dalam praktik biasanya kebutuhan advokat mulai sejak seseorang menjadi tersangka di tingkat penyidikan (Kepolisian/Jaksa) sampai dengan menjadi terdakwa di pengadilan.

Dasar hukum tentang hal ini diatur dalam Pasal 54 KUHAP berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

 

B.   Bantuan Hukum  Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan

Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Paal 1 angka 14 KUHAP).

Status seseorang sebagai tersangka dimulai sejak di tingkat penyidikan (Kepolisian/Kejaksaan) sampai ditingkat penuntutan (Kejaksaan).

Dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rangka pembelaan perkara dapat dilakukan sebagai berikut :

  1. Menyiapkan Surat Kuasa Khusus sebagai dasar sahnya mendampingi tersangka, jika tidak ditunjuk oleh penyidik (Prodeo). Surat kuasa khusus tersebut ditunjukan kepada penyidik.
  2. Memeriksa dan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi tersangka, misalnya surat penangkapan dan penahanan. Jika ditemukan surat penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah maka dapat diajukan praperadilan (Pasal 77 ayat 1 KUHAP.
  3. Mengajukan pemohonan untuk tidak ditahan atau permohonan penangguhan penahanan, jika diperlukan.
  4. Meminta kepada penyidik agar segera memeriksa tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke penuntutan (Kejaksaan) = Pasal 50 ayat (1) KUHAP.
  5. Tunjukan kepada penyidik kartu izin praktik sebagai advokat/pengacara ketika akan mendampingi tersangka (UU Advokat).
  6. Sebelum pemeriksaan oleh penyidik  dimulai usahakan dahulu bertemu tersangka untuk berdiskusi tentang perkara yang sedang dihadapinya. Lalu berikan nasihat-nasihat hukum (advis) dalam rangka kepentingan tersangka.
  7.  Dampingi tersangka pada saat penyidikan dari awal sampai akhir. Perhatikan, dengar, rekam atau catat dengan baik setiap tanya jawab antara penyidik dan tersangka.
  8.  Ajukan keberatan jika penyidik dalam memeriksa tersangka ada unsur paksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM sehingga membuat tersangka tidak bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP).
  9.  Ajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada. Saksi ini diajukan terutama jika tersangka tidak mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya. 
  10. Meminta kepada penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka (Pasal 72 KUHAP).1
  11. Dampingi tersangka di tingkat  penuntutan (Kejaksaan).

Bersambung……..

Proses pemeriksaan perkara perdata (gugatan)

Perkara perdata ada 2 yaitu perkara gugatan contohnya perkara gugatan sengketa tanah dan perkara permohonan contohnya permohonan polygami. Dalam hal proses pemeriksaan perkara gugatan timbul karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ke pengadilan.

Adapun proses pemeriksaan perkara gugatan (dalam praktek) biasanya sebagai berikut :

  1. Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.
  2. Pada persidangan pertama jika  Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek. Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberika kesempatan untuk merubah dan dicata panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan  melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.
  3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi ataud amai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari  sebelum persidangan pertama dimulai.
  4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap  dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat  dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapinya yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).
  5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat  yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  6. Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat Dalam prakteknya Replik Penggugat juga  tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Tergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat   yang disebut dengan Duplik Tergugat  (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat  adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  Replik Penggugat  adalah salah. Duplik  juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar Tergugat  tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  7. Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.
  8. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.
  9. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.
  10. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.
  11. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. (CATATAN : SEBELUM VONIS HAKIM DIJATUHKAN, PERDAMAIAN MASIH DAPAT DILAKUKAN, BAHKAN PERDAMAIAN TERSEBUT HARUS SELALU DITAWARKAN HAKIM PADA SETIAP TAHAP PERSIDANGAN).
  12. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.

HUKUM PIDANA

BAB VI

HUKUM PIDANA

 

 

A. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, SH hukum pidan adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersbeut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Prof. Pompe hukum pidan ialah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Prof. Smons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya auran untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Selanjutnya Prof. Van Hamel hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan denagan hukum dan mengenakan suat nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

R. Abdoel Jamali, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan Pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya sebagai berikut :

  1. Kejahatan terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104-129.
  2. Kejahatan terhadap martabat, kedudukan presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 130-139.
  3. Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara tersebut, diatur dalam Pasal 139-145.
  4. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 153 bis-181.
  5. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu, diatur dalam Pasal 182-186.
  6. Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang, diatur dalam Pasal 187-206.
  7. Kejahatan terhadap kekuasaan umum, diatur dalam Pasal 207-241.
  8. Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu, diatur dalam Pasal 242-243.
  9. Kejahatan pemalsuan mata uang dan mata uang kertas negara serta uang kertas bank, diatur dalam Pasal 244-252.
  10. Kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek, diatur dalam Pasal 253-262.
  11. Kejahatan tentang pemalsuan surat-surat , diatur dalam Pasal 263-276.
  12. Kejahatan terhadap kedudukan warga, diatur dalam Pasal 277-280.
  13. Kejahatan terhadap kesopanan, diatur dalam Pasal 281-303.
  14. Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan, diatur dalam Pasal 304-309.
  15. Kejahatan tentang penghinaan, diatur dalam Pasal 310-321.
  16. Kejahatan tentang membuka rahasia, diatur dalam Pasal 322-323.
  17. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, diatur dalam Pasal 324-337.
  18. Kejahatan terhadap jiwa orang, diatur dalam Pasal 338-350.
  19. Kejahatan tentang penganiayaan, diatur dalam Pasal 351-358.
  20. Kejahatan tentang kesalahan yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang, diatur dalam Pasal 359-361.
  21. Kejahatan tentang pencurian, diatur dalam Pasal 362-367.
  22. Kejahatan tentang pemerasan, diatur dalam Pasal 368-371.
  23. Kejahatan tentang penggelapan, diatur dalam Pasal 372-377.
  24. Kejahatan penipuan, diatur dalam Pasal 378-395.
  25. Kejahatan tentang merugikan penagih utang atau orang yang berhak, diatur dalam Pasal 396-405.
  26. Kejahatan tentang pengerusakan barang atau penghancuran barang, diatur dalam Pasal 406-412.
  27. Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 413-437.
  28. Kejahatan dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 438-479.
  29. Kejahatan tentang pertolongan jahat, diatur dalam Pasal 480-485.
  30. Kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, diatur dalam Pasal 486-488.

Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan ”tindak pidana khusus” misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkotika, tindak pidana ekonomi.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran  adalah :

  1. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam Pasal 498-502.
  2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520.
  3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum , diatur dalam Pasal 521-528.
  4. Pelanggaran terhadap kedudukan warga, diatur dalam Pasal 529-530.
  5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531.
  6. Pelanggaran terhadap kesopanan, diatur dalam Pasal 532-547.
  7. Pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam Pasal 548-547.
  8. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam Pasal 552-559.
  9. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 560-569.

 

B. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ada dua macam :

  1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif)
  2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

Jadi dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

 

C. Pembagian hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

  1. Hukum pidana objektif (ius Poenale) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi :
    1. Hukum pidana material adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang :

• Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.

• Siapa yang dapat dihukum.

• Hukuman apa yang dapat ditetapkan.

Hukum pidana material merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan syarat-syarat apa yang diperlukan seseorang dapat dihukum. Hukum pidana material dibagi menjadi :

  • Hukum pidana umum, adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum)
  • Hukum pidana khusus, adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota TNI atau untuk perkara-perkara tertentu.

b. Hukum pidabna formal  adalah peraturan-peraturan   hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.

  1. Hukum pidana subjektif (Ius Puniendi) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya :

a. hak negara untuk memberikan ancaman hukuman.

b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana.

c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

 

 

 

D. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman).

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif..

Dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Dari segi objektif adalah berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memnuhi syarat-syarat seperti berikut :

  1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
  2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undangundang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
  4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

 

E.  Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik)

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang malanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

  1. perbuatan pidana (delik) formal, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
  2. Delik material, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
  3. delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
  4. delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja.
  5. delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.
  6. delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

F.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

  1. Sejarah Terbentuknya KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi) melalui S. 1915 No. 732 KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku melalui UU No. 1 Tahun 1946 (sudah diubah dan disesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia). Kemudian KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana). Melalui UU No. 1 Tahun 1946 (29 September 1958). Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan W.V.S Negeri Belanda, W.V.S bersumber dari Code Penal Prancis, dan Code Penal Prancis bersumber dari Hukum Romawi. Jadi sumber KUHP sebenarnya dari Hukum Romawi.

  1. Sistematika KUHP

KUHP terdiri dari tiga buku :

Buku I : Mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari 9 bab, tiap bab terdiri dari berbagai Pasal yang jumlahnya 103 Pasal (Pasal 1-103).

Buku II : Mengatur tentang Kejahatan terdiri dari 31 bab dan 385 Pasal (Pasal 104-448)

Buku III : Mengatur tentang Pelanggaran terdiri dari 10 bab yang memuat 81 Pasal (Pasal 449-569)

  1. Kekuasaan Berlakunya KUHP

Kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana, artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bunyinya :

”Semua perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi” Kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif, artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan berakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam Pasal 2 ayat (9) KUHP.

  1. Asas-asas yang Terkandung dalam KUHP
  1. Asas legalitas, berdasarkan adagium nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenale. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
  2. Asas teritorialitas adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP. Tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kebebasan diplomatik berdasarkan asas ”ekstrateritoritod”.
  3. Asas nasional aktif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini dinamakan juga asas personalitet.
  4. Asas nasional pasif, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.
  5. Asas universalitas, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional. Contoh : pembajakan kapal di lautan bebas, pemalsuan mata uang negra bukan negara Indonesia.

 

G. Jenis-jenis Hukuman

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukum pokok adalah :

  1. Hukuman mati
  2. Hukuman penjara
  3. Hukuman kurungan
  4. Hukuman denda

Hukuman tambahan adalah :

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dengan hukuman tambahan adalah :

  • Hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri.
  • Hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

Pidana Tutupan :

  • Diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 tahun 1946 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.
  • Selanjutnya pada ayat 1 dinyatakan pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu aatau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.
  • Tempat untuk menjalani pidana tutupan adalah rumah tutupan (PP No. 8 tahun 1948).
  • Rumah tutupan lebih baik dengan rumah tahanan dari segi fasilitasnya, misalnya masalah makanan.
  • Pidana tutupan sama juga dengan pidana penjara hanya beda dari fasilitasnya.
  • Jadi orang yang menjalani pidana tutupan adalah perbuatan pidana yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati, kriterianya diserahkan kepada hakim.
  • Dalam praktek pidana tutupan hanya terjadi 1 kali saja yaitu putusan Mahkamah Agung Tentara RI tanggal 17 Mei 1948 yaitu perkaa kejahatan peristiwa 3 Juli 1946.

SOAL EVALUASI IV HUKUM PERIKATAN

  1. ]Jelaskan apa yang dimaksud dengan perikatan pokok dan perikatan assecoir, berikatan contoh masing-masing ?
  2. Dalam perikatan tanggung menanggung siapa yang menjadi debitur ? jelaskan beserta contohnya !
  3. Dalam perikatan orang berkewajiban  untuk melaksanakan prestasi.  Jelaskan bagaimana supaya perikatan tersebut bisa hapus ?
  4. Apa perbedaan antara hapusnya perikatan karena novasi dengan  karena kompensasi, berikan contoh masing-masing  ?
  5. Seorang debitur ingin membayar utang tapi kreditur menolak menerimanya, bagaimana supaya utang  tersebut hapus ?. Jelaskan beserta contohnya ?
  6. Jelaskan mengapa seorang debitur disebut dalalam keadaan wanprestasi dan sebutkan bentuk-bentuk wanprestasi ?
  7. Terhadap debitur yang wanprestasi, menurut hukum  tindakan apa yang dapat kita lakukan ? jelaskan !