Tugas Gugatan

  1. Buatlah contoh surat kuasa dalam perkara perdata ? Selanjutnya buatlah contoh gugatan atau permohonan, misalnya permohonan talak, permohonan polygami. cerai gugat, gugatan tanah, gugatan harta. dll
  2. TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI,PALING LAMBAT UAS, caranya klik google ketik Tugas gugatan  dan klik,  KLIK KOLOM TINGGALKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS GUGATAN SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA YANG SUDAH DIKETIK DI WORD KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR. Ingat jangan lupa buat email saudara dan nama lengkap)

TUGAS PPKN

  1. Buat tugas makalah minimal 8 halaman sebagaimana topik yang telah ditentukan ?
  2. TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI,PALING LAMBAT TANGGAL 26 JUNI 2013 (UAS), caranya klik google ketik TUGAS MATA KULIAH TIARAMON  dan klik, selanjutnya klik TUGAS PPKN,  KLIK KOLOM TINGGALKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS PPKN SELANJUTNYA SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA YANG SUDAH DIKETIKA DI WORD KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR. Ingat jangan lupa buat email saudara)
  3. HAM (Syarifudin), Identitas Nasional (Andhika Pranata), Filsafat Pancasila (Mukrillah), hak dan Kewajiban WN (Parni), Demokrasi (Misbahudin), Wawasan Nusantara (M. Rasyid), Pancasila sbg paradigma kehidupan Kampus (Slamet Riyadi), Politik dan Strategi Nasional (Yovi Fantera)

TUGAS PUTUSAN HAKIM

  1. Buat tugas minimal 8 halaman dengan membahas topik tentang putusan hakim, upaya hukum dan eksekusi dalam perkara perdata ?
  2. TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI,PALING LAMBAT TANGGAL 21 JUNI 2013, caranya klik google ketik TUGAS  PUTUSAN HAKIM TIARRAMON dan KLIK, KLIK KOLOM TINGGALKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS PUTUSAN HAKIMSELANJUTNYA SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA YANG SUDAH DIKETIKA DI WORD KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR. Ingat jangan lupa buat email saudara)

Tugas UPAYA HUKUM

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan upaya hukum ?
  2. Jelaskan secara singkat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam perkara perdata ?(TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI, MINIMAL 3 HALAMAN PALING LAMBAT TANGGAL 11 JUNI 2013, caranya klik google ketik TUGAS MATA KULIAH  TIARRAMON dan KLIK, KLIK KOLOM TINGGALAKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS UPAYA HUKUM SELANJUTNYA SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR)

Proses pemeriksaan perkara perdata (gugatan)

Perkara perdata ada 2 yaitu perkara gugatan contohnya perkara gugatan sengketa tanah dan perkara permohonan contohnya permohonan polygami. Dalam hal proses pemeriksaan perkara gugatan timbul karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ke pengadilan.

Adapun proses pemeriksaan perkara gugatan (dalam praktek) biasanya sebagai berikut :

  1. Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.
  2. Pada persidangan pertama jika  Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek. Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberika kesempatan untuk merubah dan dicata panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan  melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.
  3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi ataud amai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari  sebelum persidangan pertama dimulai.
  4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap  dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat  dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapinya yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).
  5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat  yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  6. Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat Dalam prakteknya Replik Penggugat juga  tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Tergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat   yang disebut dengan Duplik Tergugat  (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat  adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  Replik Penggugat  adalah salah. Duplik  juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar Tergugat  tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  7. Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.
  8. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.
  9. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.
  10. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.
  11. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. (CATATAN : SEBELUM VONIS HAKIM DIJATUHKAN, PERDAMAIAN MASIH DAPAT DILAKUKAN, BAHKAN PERDAMAIAN TERSEBUT HARUS SELALU DITAWARKAN HAKIM PADA SETIAP TAHAP PERSIDANGAN).
  12. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.

MEMBELI EMAS HASIL RAMPOKAN APAKAH DAPAT DIPIDANA ?

Diasuh Oleh : Tiar Ramon, SH., MH

Advokat/Pengacara dan Dosen Fakultas Hukum UNISI

Jawab :

Sdr. HD, terimakasih atas perhatiannya terhadap program  konsultasi hukum   kami. Pertanyaan saudara berkaitan dengan tindak pidana penadahan (pertolongan jahat). Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara perlu dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan penadahan. Hal ini dapat dilihat dalam buku R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal.

Penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 480 yang berbunyi dengan hukuman penjara penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-  dihukum :

  1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,  menerima sebagai hadiah  atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
  2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.;

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah”, dalam bahasa asing “heling”, itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebutkan pada sub 1 dari pasal ini.  Pebuatan yang tersebut pada ayat (1) dibagi atas dua bagian ialah :

  1.  Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan : Misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung ;
  2. Menjual, menukarkan, mengadaikan, dsb. Dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ; Misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (Pemegang arlorji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Selain dari pada itu dihukum pula menurut pasal ini (sub 2) ialah : orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan. Sebenarnya yang tersebut dalam sub 2 ini bukan “sekongkol”

“Hasil” barang asal dari kejahatan = misalnya A mencuri arloji, kemudian dijual laku Rp.150, : Arloji adalah barang asal dari kejahatan.

Elemen penting dari pasal ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah :

  1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaanya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang2 itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan
  2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang2 tersebut yang tidak palsu.

Berdasarkan hal dia atas, terkait dengan 3 pertantayaan saudara maka dijawab dalam bentuk rangkuman sebagai berikut :

Dalam hukum perdata diatur tentang syarat sahnya jual beli. Salah satu syaratnya adalah objek jual beli tersebut bukanlah objek hasil sebuah tindak pidana kejahatan. Jika syarat ini dlanggar maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 4 tentang Causa Halal  yaitu suatu causa yang tidak boleh bertentangan dengan UU, Kesusilaan dan Ketertibn Umum. Bahkan secara hukum pidana jika objek jual beli tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan maka dapat dipidana misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana yaitu tentang Penadahan (Pertolongan Jahat).

Kasus yang saudara ceritakan di atas andaikata suatu saat diketahui jual beli emas tersebut hasil tindak pidana perampokan maka sesuai dengan Pasal 480 KUHPidana dapat dipidana. Persoalannya adalah toko emas yang membeli tersebut apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana semntara toko emas tersebut tidak tidak tahu emas tersebut hasil perampokan. Dalam hal ini jika jika lihat unsur yang terkandung dalam Pasal 480 KUHPidana  menurut R. Soesilo unsur penting dari pasal ini ialah  Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan unsur ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Contohnya seseorang ingin menjual emas harganya 1 gram adalah Rp. 400.000,- tanpa suarat-surat. Padahal dalam kenyataanya harga pasarannya Rp.1.000.000,-pergram. Selanjutnya toko emas tersebut setuju. Padahal dihatinya sudah ada kecurigaan terhadap asal muasal emas tersebut. Tetapi karena ingin mencari keuntungan maka dibelinyalah emas tersebut. Tetapi apabila ketidaktahuan asal muasal emas tersebut terjadi dan toko emas tersebut membelinya masih dalam harga normal misalnya harga emas tersebut 1 gram adalah Rp. 1.000.000,- karena tidak ada surat-surat lalu dibeli dengan harga Rp. 800.000,-, biasanya toko emas tersebut hanya sebatas saksi.

Selanjutnjya terhadap emas kalau memang merupakan hasil tindak pidana kejahatan perampokan maka dapat disita menjadi barang bukti dan melalui putusan pengadilan emas tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini korban perampokan. Soal toko emas mengalami kerugian materi akibat jual beli tersebut itu merupakan resiko bisnis karena tidak cermat dan hati-hati.

Demikian jawababannya. Terimakasih (pengasuh).

Apakah perbuatan menyuruh dan menghasut sama ?

Konsultasi Hukum :

Diasuh oleh Tiar Ramon, SH, MH (Pengacara/Dosen Fakultas Hukum UNISI)

 

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Yang Terhormat Bapak Tiar Ramon,SH,MH

Saya AY salah seorang Mahasiswa di Fakultas Hukum UNISI ingin bertanya kepada Bapak mengenai sebuah pemahaman hukum terhadap sebuah hal yang menurut saya agak membingungkan juga bagi saya. Begini pak. Jika seseorang menyuruh melakukan perbuatan misalnya menyuruh membunuh, itu adalah memang benar sudah melanggar hukum.

  1. Apakah menyuruh itu sama halnya dengan menghasut ?
  2. Bagaimana dalam pandangan hukum antara menghasut dan menyuruh itu ? Bagi saya mungkin menyuruh itu sifatnya langsung tapi menghasut itu adalah tidak langsung.
  3. Bagaimana pula dengan istilah ‘mengompori’ atau ‘memanas-manasi’ yang membuat orang bisa memperetimbangkan untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, misalnya dalam hal membunuh tadi.

Gampangnya begini maksud saya pak, misalnya ada dua orang (atau mungkin lebih) yang saling bermusuhan. Misalnya si A atau kelompok A bermusuhan dengan si B atau kelompok B. Lantas si B sekedar curhat selintas dengan si C dengan mengatakan ‘’Saya muak dan benci betul dengan si A itu. Orangya sombong, sok bagak,  sok hebat, lagaknya kayak orang paling jago saja. Saya sering dihina dan bahkan ditantangnya untuk berkelahi,’’ kata si B kepada si C. Lantas si C berkata ,’’Kalau akulah yang jadi kau (si B), tak kan mau aku digitukan. Bodoh betul. Kalau akulah jadi kau, pasti sudah kubunuh saja si A itu. Apa pulak takutnya sama si A itu,’’. Kemudian si B yang memang sudah sakit hati juga dan dendam melihat kelakuan si  A sejak lama namun belum mau mengambil sikap, lantas mungkin karena termotivasi oleh ucapan atau kata-kata si C, akhirnya si B berencana membunuih si A dan si A akhirnya mati terbunuh. Pertanyaan saya, apakah si C dapat dijerat oleh hukum karena dianggap telah ikut memanas-manasi si B sehingga si B akhirnya mau juga membunuh si A ?

Terimakasih atas jawaban dari Bapak.

Jawaban :

Sdr. AY, terima kasih atas partisipasinya dalam program konsultasi hukum kami ini.

Untuk menjawab pertanyaan saudara maka akan dijelaskan dibawah ini.

Tentang “menyuruh” sebagai perbuatan pidana secara hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi “Dihukum orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Berdasarkan pasal di atas jelas siapa saja yang melakukan perbuatan ”menyuruh melakukan” maka dapat dihukum. Sepanjang orang disuruh tersebut melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Untuk dapat dihukum maka disini sedikitnya ada  dua orang, yang menyuruh dan yang  disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger)  itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja. Contohnya A berniat ingin membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C untuk menembak dengan pistol B hingga mati. Maka dalam hal ini bukan saja C dapat dihukum karena telah membunuh B tetapi juga A dapat dihukum karena telah menyuruh C membunuh B.

Berkaitan dengan menghasut (opruien), maka perlu didefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan menghasut. Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Tentang perbuatan menghasut secara hukum diatur dalam Pasal 160 KUHPidana yang berbunyi Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menuruti  peraturan perundang-undangan  atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan pasal diatas dikatakan sebagai perbuatan menghasut adalah :

  1. Apabila perbuatan tersebut dilakukan di depan umum baik lisan maupun tulisan.
  2. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum
  3. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan untuk melawan kekuasaan organisasi pemerintah, contoh serang Polisi, ambil senjatanya dan bunuh dia”
  4. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang jangan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Apabila perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang jangan mentaati perintah yang sah yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Jadi adanya contoh kasus yang saudara kemukakan diatas dengan kata-kata ’’Kalau akulah yang jadi kau, tak kan mau aku digitukan. Bodoh betul. Kalau akulah jadi kau, pasti sudah kubunuh saja si dia. Apa pulak takutnya sama si dia,’. Maka dalam hal berdasarkan kasus yang saudara kemukakan, tidak ada perbuatan menyuruh melakukan perbuatan pidana maupun perbuatan menghasut. Tapi hanya sekedar berkomentar atas curhat seseorang. Jadi tidak ada perbuatan menyuruh maupun menghasut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 maupun Pasal 160 KUHPidana.

Selanjutnya adanya perbuatan seseorang ‘mengompori’ atau ‘memanas-manasi’ yang membuat orang bisa mempertimbangkan untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, misalnya dalam hal membunuh. Maka dalam hal ini tidaklah ada perbuatan pidana, karena perbuatan mengompori atau memanas manasi” sepanjang tidak memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 maupun Pasal 160 KUHPidana tidak dapat dipidana.  Kalau seandainya akibat seseorang dikompori dan dipanasi selanjutnya melakukan perbuatan pidana, itu secara hukum tanggung jawabnya sendiri. Jadi si C sebagaimana dimaksud dalam kasus yang saudara sampaikan diatas tidak dapat dihukum.

Demikian jawaban saya singkat semoga bermamfaat.

 

 

 

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 65 pengikut lainnya.