SOAL UAS HUKUM PERDATA TA 2013/2014

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2013/2014

FAKULTAS HUKUM UNISI

Mata Uji / SKS     : HUKUM PERDATA / 3

Waktu                   : 90 Menit

Klas                      : III A/B

Dosen Penguji      : TIAR RAMON, SH., MH,

Sifat Ujian            : TERTUTUP.

 

 

Pertanyaan :

  1. Hukum Pedata dibagi 2 yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil, coba saudara jelaskan perbedaannya ! dan sebutkan sistematika Hukum Pedata menurut KUHPerdata (BW) dan sistematika hukum perdata menurut Ilmu Pengetahuan !
  2. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan subjek hukum ! dan sejak kapan menurut hukum subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dan kapan pula berakhirnya hak dan kewaiban tersebut ? berikan dasar hukumnya !
  3. Coba saudara jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hak kebendaan ?  Bedakan antara hak bezit dengan hak milik ?
  4. Dalam hukum waris ada yang namanya ahli waris ab intestato dan ahli waris testamentair erfrecht, coba saudara jelaskan secara singkat perbedaannya ?
  5. Sebutkan unsur-unsur perikatan dan bentuk-bentuk prestasi ! serta mengapa perjanjian yang dibuat sebaiknya berbentuk tertulis ?
  6. Ada 5 alat bukti dalam hukum perdata, sebutkan ! dan apa yang dimaksud dengan kekuatan alat bukti sempurna dan permulaan, berikan contohnya masing-masing ! serta sebutkan jenis kadaluarsa ?
  7. Jelaskan secara singkat istilah dibawah ini :
    1. Handelingsonbekwaam
    2. Anak Zina dan anak Sumbang
    3. Penduduk Golongan Eropa, Penduduk Golongan Timur Asing dan Penduduk Pribumi

 

Selamat Mengerjakan –

“ Barangsiapa makin bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya,

 maka ia akan jauh dari Allah “ (Al Hadist, Bidayatul Hidayah).

“Yang paling berat menerima siksaan di hari kiamat ialah orang yang berilmu,

tetapi ilmunya tidak bermamfaat (Al hadist, Bidayatul Hidayah). 

Tugas Gugatan

  1. Buatlah contoh surat kuasa dalam perkara perdata ? Selanjutnya buatlah contoh gugatan atau permohonan, misalnya permohonan talak, permohonan polygami. cerai gugat, gugatan tanah, gugatan harta. dll
  2. TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI,PALING LAMBAT UAS, caranya klik google ketik Tugas gugatan  dan klik,  KLIK KOLOM TINGGALKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS GUGATAN SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA YANG SUDAH DIKETIK DI WORD KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR. Ingat jangan lupa buat email saudara dan nama lengkap)

TUGAS PPKN

  1. Buat tugas makalah minimal 8 halaman sebagaimana topik yang telah ditentukan ?
  2. TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI,PALING LAMBAT TANGGAL 26 JUNI 2013 (UAS), caranya klik google ketik TUGAS MATA KULIAH TIARAMON  dan klik, selanjutnya klik TUGAS PPKN,  KLIK KOLOM TINGGALKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS PPKN SELANJUTNYA SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA YANG SUDAH DIKETIKA DI WORD KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR. Ingat jangan lupa buat email saudara)
  3. HAM (Syarifudin), Identitas Nasional (Andhika Pranata), Filsafat Pancasila (Mukrillah), hak dan Kewajiban WN (Parni), Demokrasi (Misbahudin), Wawasan Nusantara (M. Rasyid), Pancasila sbg paradigma kehidupan Kampus (Slamet Riyadi), Politik dan Strategi Nasional (Yovi Fantera)

TUGAS PUTUSAN HAKIM

  1. Buat tugas minimal 8 halaman dengan membahas topik tentang putusan hakim, upaya hukum dan eksekusi dalam perkara perdata ?
  2. TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI,PALING LAMBAT TANGGAL 21 JUNI 2013, caranya klik google ketik TUGAS  PUTUSAN HAKIM TIARRAMON dan KLIK, KLIK KOLOM TINGGALKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS PUTUSAN HAKIMSELANJUTNYA SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA YANG SUDAH DIKETIKA DI WORD KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR. Ingat jangan lupa buat email saudara)

Tugas UPAYA HUKUM

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan upaya hukum ?
  2. Jelaskan secara singkat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam perkara perdata ?(TUGAS INI DIKERJAKAN PADA KOLOM KOMENTAR / TINGGALKAN BALASAN DALAM  BLOG INI, MINIMAL 3 HALAMAN PALING LAMBAT TANGGAL 11 JUNI 2013, caranya klik google ketik TUGAS MATA KULIAH  TIARRAMON dan KLIK, KLIK KOLOM TINGGALAKAN SEBUAH KOMENTAR PADA TUGAS UPAYA HUKUM SELANJUTNYA SILAHKAN COPY TUGAS SAUDARA KE DALAM KOLOM TINGGALKAN BALASAN DAN KLIK KIRIM KOMENTAR)

Proses pemeriksaan perkara perdata (gugatan)

Perkara perdata ada 2 yaitu perkara gugatan contohnya perkara gugatan sengketa tanah dan perkara permohonan contohnya permohonan polygami. Dalam hal proses pemeriksaan perkara gugatan timbul karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ke pengadilan.

Adapun proses pemeriksaan perkara gugatan (dalam praktek) biasanya sebagai berikut :

  1. Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.
  2. Pada persidangan pertama jika  Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek. Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberika kesempatan untuk merubah dan dicata panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan  melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.
  3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi ataud amai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari  sebelum persidangan pertama dimulai.
  4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap  dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat  dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapinya yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).
  5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat  yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  6. Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat Dalam prakteknya Replik Penggugat juga  tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Tergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat   yang disebut dengan Duplik Tergugat  (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat  adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam  Replik Penggugat  adalah salah. Duplik  juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar Tergugat  tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
  7. Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.
  8. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.
  9. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.
  10. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.
  11. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seleuruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. (CATATAN : SEBELUM VONIS HAKIM DIJATUHKAN, PERDAMAIAN MASIH DAPAT DILAKUKAN, BAHKAN PERDAMAIAN TERSEBUT HARUS SELALU DITAWARKAN HAKIM PADA SETIAP TAHAP PERSIDANGAN).
  12. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.

MEMBELI EMAS HASIL RAMPOKAN APAKAH DAPAT DIPIDANA ?

Diasuh Oleh : Tiar Ramon, SH., MH

Advokat/Pengacara dan Dosen Fakultas Hukum UNISI

Jawab :

Sdr. HD, terimakasih atas perhatiannya terhadap program  konsultasi hukum   kami. Pertanyaan saudara berkaitan dengan tindak pidana penadahan (pertolongan jahat). Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara perlu dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan penadahan. Hal ini dapat dilihat dalam buku R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal.

Penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 480 yang berbunyi dengan hukuman penjara penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-  dihukum :

  1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,  menerima sebagai hadiah  atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
  2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.;

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah”, dalam bahasa asing “heling”, itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebutkan pada sub 1 dari pasal ini.  Pebuatan yang tersebut pada ayat (1) dibagi atas dua bagian ialah :

  1.  Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan : Misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung ;
  2. Menjual, menukarkan, mengadaikan, dsb. Dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ; Misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (Pemegang arlorji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Selain dari pada itu dihukum pula menurut pasal ini (sub 2) ialah : orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan. Sebenarnya yang tersebut dalam sub 2 ini bukan “sekongkol”

“Hasil” barang asal dari kejahatan = misalnya A mencuri arloji, kemudian dijual laku Rp.150, : Arloji adalah barang asal dari kejahatan.

Elemen penting dari pasal ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah :

  1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaanya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang2 itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan
  2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang2 tersebut yang tidak palsu.

Berdasarkan hal dia atas, terkait dengan 3 pertantayaan saudara maka dijawab dalam bentuk rangkuman sebagai berikut :

Dalam hukum perdata diatur tentang syarat sahnya jual beli. Salah satu syaratnya adalah objek jual beli tersebut bukanlah objek hasil sebuah tindak pidana kejahatan. Jika syarat ini dlanggar maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 4 tentang Causa Halal  yaitu suatu causa yang tidak boleh bertentangan dengan UU, Kesusilaan dan Ketertibn Umum. Bahkan secara hukum pidana jika objek jual beli tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan maka dapat dipidana misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana yaitu tentang Penadahan (Pertolongan Jahat).

Kasus yang saudara ceritakan di atas andaikata suatu saat diketahui jual beli emas tersebut hasil tindak pidana perampokan maka sesuai dengan Pasal 480 KUHPidana dapat dipidana. Persoalannya adalah toko emas yang membeli tersebut apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana semntara toko emas tersebut tidak tidak tahu emas tersebut hasil perampokan. Dalam hal ini jika jika lihat unsur yang terkandung dalam Pasal 480 KUHPidana  menurut R. Soesilo unsur penting dari pasal ini ialah  Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan unsur ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Contohnya seseorang ingin menjual emas harganya 1 gram adalah Rp. 400.000,- tanpa suarat-surat. Padahal dalam kenyataanya harga pasarannya Rp.1.000.000,-pergram. Selanjutnya toko emas tersebut setuju. Padahal dihatinya sudah ada kecurigaan terhadap asal muasal emas tersebut. Tetapi karena ingin mencari keuntungan maka dibelinyalah emas tersebut. Tetapi apabila ketidaktahuan asal muasal emas tersebut terjadi dan toko emas tersebut membelinya masih dalam harga normal misalnya harga emas tersebut 1 gram adalah Rp. 1.000.000,- karena tidak ada surat-surat lalu dibeli dengan harga Rp. 800.000,-, biasanya toko emas tersebut hanya sebatas saksi.

Selanjutnjya terhadap emas kalau memang merupakan hasil tindak pidana kejahatan perampokan maka dapat disita menjadi barang bukti dan melalui putusan pengadilan emas tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini korban perampokan. Soal toko emas mengalami kerugian materi akibat jual beli tersebut itu merupakan resiko bisnis karena tidak cermat dan hati-hati.

Demikian jawababannya. Terimakasih (pengasuh).

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 90 pengikut lainnya.