NEBIS IN IDEM

http://www.legalitas.org

oleh : Drs. M Sofyan Lubis, SH

Bahwa putusan sela (interim meascure) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam hal ini penulis membatasi diri terhadap putusan sela dalam perkara pidana. Dalam Praktik pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Terhadap adanya Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hakim Wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal adanya Eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terdiri dari tiga macam yaitu : Penetapan, Putusan Sela, dan Putusan Akhir.

Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan lainnya. Sedangkan suatu putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas Nebis In Idem. (vide: Surat Ederan MARI No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Nebis In Idem).

Konsekuensi serta akibat hukum yang timbul terhadap masing-masing bentuk putusan sela diatas tentunya berbeda-beda. Dalam hal putusan sela berbentuk penetapan, maka Jaksa/Penuntut umum dapat langsung mengajukan perkaranya ke Pengadilan yang ditetapkan berwenang mengadili. Sedangkan dalam hal putusan tersebut berbentuk Putusan sela berisi penolakan terhadap Eksepsi maka Hakim meneruskan perkara tersebut dengan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum segera mengajukan alat-alat buktinya. Namun jika putusan sela tersebut berbentuk putusan akhir, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah melakukan verzet, banding atau kasasi dilihat dari isi putusannya.

Bahwa putusan sela adalah meruapakan suatu mekanisme dalam proses peradilan di negara kita yang harus dijunjung tinggi keberadaan serta fungsinya. Penulis menilai bahwa putusan sela merupakan salah satu alat kontrol terhadap kinerja Jaksa/Penuntut Umum, yang mana dimaksudkan agar mereka tidak gegabah dalam membuat suatu dakwaan, dalam mengajukan suatu tuntututan datau dalam melakukan suatu penyidikan.

Dalam praktik ada putusan sela yang menyatakan bahwa tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan surat dakwaannya dibuat berdasarkan penyidikan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, antara lain penyidikan dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman mati, 15 tahun penjara atau diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih bagi yang tidak mampu, dimana tersangkanya dalam proses penyidikannya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat), karena Pejabat yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa, maka hasil penyidikan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum sekalipun penyidik telah mendapatkan surat pernyataan tersangka yang tidak bersedia menggunakan penasihat hukum.

Bahwa kalau ada yang demikian ini maka penyidik sesungguhnya telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP dan hasil penyidikan (BAP) terhadap perkara ini jika ada eksepsi dari Advokat/Pembela, Hakim harus berani menyatakan dalam putusan selanya, hasil penyidikan (BAP) terhadap diri tersangka Batal Demi Hukum. Terhadap kasus tersebut Jaksa /Penuntut umum tidak bisa langsung membuat dakwaan baru dan kemudian mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan, namun upaya hukum terhadap perkara tersebut JPU dapat melakukan upaya hukum banding dan selanjutnya kasasi bukan melakukan upaya hukum verzet.

Ada juga suatu putusan sela tersebut adalah merupakan putusan akhir dari perkara tersebut yang telah bersifat final. Hal ini dapat terjadi jika ada penerimaan Eksepsi dalam hal kewenangan menuntut gugur, serta lepas dari segala tuntutan, karena mengandung sengketa perdata. Bahwa dalam hal ini jika kemudian perkara tersebut dimajukan lagi oleh Jaksa/Penuntut Umum maka berlaku nebis in idem. Adapun terhadap pendapat kalangan Akademisi yang mengatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam unsur nebis in idem adalah terdakwa telah dijatuhi putusan berdasarkan pokok perkaranya yang isi putusannya berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan adalah kurang tepat atau kurang lengkap, karena sesungguhnya ada eksepsi yang belum menyangkut pokok perkara dan putusannya bersifat final serta dalam putusan tersebut berlaku asas nebis in idem, yaitu antara lain yang menyangkut eksepsi “kewenangan mengadili” (exseption of incompetency) baik absolut maupun relatif dan dalam eksepsi “kewenangan menuntut, gugur”, yaitu; 1) eksepsi judecate ( pasal 76 KUHP) 2), eksepsi in tempores (pasal 78 KUHP), dan 3).terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP). Oleh karena itu putusan sela atas adanya Eksepsi dari Penasihat Hukum itu sangat perlu, dan hal tersebut merupakan mekanisme tersendiri bagi para pencarikeadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Jika ada suatu perkara yang ternyata berhenti karena adanya putusan sela yang mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum, dimana kriteria isi putusan sela telah memenuhi syarat diberlakukannya asas Nebis In Idem maka hal tersebut harus dipandang bahwa kepastian hukum terhadap perkara tersebut adalah sampai disitu. Kenyataan ini tidak perlu dihubungkan dengan telah dilanggarnya asas perlindungan kepentingan umum, yang terkesan membiarkan pelakunya bebas tanpa diajukan ke sidang pengadilan ***

From: LHS & Partners

ALASAN BANYAK ORANG KORUPSI

Dikirim/ditulis pada 18 March 2008 oleh legalitas

Oleh: DR. Yunus Husein
[Penulis adalah Kepala PPATK dan anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)]

KORUPSI adalah suatu perbuatan yang sudah lama dikenal di dunia dan di Indonesia. Syed H. Alatas yang pernah meneliti korupsi sejak Perang Dunia Kedua menyebutkan, esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.
Beliau membagi korupsi ke dalam tujuh macam, yaitu korupsi transaksi, memeras, investif, perkerabatan, defensif, otogenik dan dukungan. Indonesia berusaha untuk memberantas korupsi sejak 1950-an dengan mendirikan berbagai lembaga pemberantas korupsi, terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu “ superbody ” dengan kewenangan istimewa.

Berbagai macam undang-undang anti korupsi juga sudah dibuat, bahkan disertai dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Walaupun demikian, kondisi korupsi di Indonesia masih tetap parah. Menurut Transparansi Internasional, pada akhir tahun 2005, indeks persepsi korupsi di Indonesia naik dari 2,0 menjadi 2,2 (indeks persepsi dari 1 sampai 10). Angka ini menunjukkan yang terendah di Asia Tenggara, dan berarti Indonesia adalah negara terkorup dibanding Filipina , Thailand , Malaysia , Singapura , Brunei dll.

Menurut World Bank, volume kegiatan ekonomi dunia pada tahun 2005 sebesar USD33 triliun, dan USD 1 triliun di antaranya dipergunakan untuk menyuap.

Mengapa korupsi di Indonesia masih sangat tinggi? Apakah peran yang dapat dilakukan masyarakat agar korupsi di Indonesia berkurang?

Jenis Korupsi
Ketua KPK membedakan korupsi atas dua jenis, korupsi karena kebutuhan ( need corruption ) dan korupsi karena kerakusan ( greedy corruption ). Korupsi yang pertama terjadi terutama karena sistem yang kurang baik, misalnya, sistem pegawai negeri sipil (PNS), terutama sistem penggajian pegawai negeri sipil yang sangat rendah. Korupsi ini diberantas dengan tindakan perbaikan sistem PNS itu sendiri. Ini termasuk upaya pencegahan korupsi yang merupakan tugas KPK.

Sementara, korupsi golongan kedua lebih banyak disebabkan karena ketamakan dan mental yang rusak. Ini harus diperbaiki dengan upaya penindakan, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Di Indonesia banyak korupsi yang “terpaksa” dilakukan karena kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun korupsi karena ketamakan cukup banyak juga. Biasanya korupsi jenis pertama ini jumlahnya tidak besar dibandingkan korupsi jenis kedua.

Sikap Mental dan Budaya
Pada umumnya, tindak pidana korupsi terjadi karena dua hal. Yaitu karena adanya kesempatan dan adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit dengan memperbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari para pejabat atau pegawai.

Banyak, di antara pejabat atau pegawai, mempunyai sikap yang keliru tetang sah tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu sumber pendapatan. Mereka sering berpendapat, bahwa yang tidak sah atau haram hanyalah meliputi makanan dan minuman yang diharamkana agama. Sementara perbuatan lain yang merugikan orang lain ataua merugikan keuangan negara, dianggap tidak haram atau sah-sah saja.

Seharusnya perbuatan yang merugikan orang lain ataua merugikan keuangan negara adalah juga perbuatan yang tidak sah atau haram, Karena sikap keliru inilah, banayak orang merasa tenang atau tidak merasa berdosa ketika melakukan korupsi. Banyak orang yang memiliki “kesalehan pribadi” tetapi kesalahan ini tidak tercermin dalam perilaku sosialnya. Sudah tentu, sikap ini sangat membahayakan dan dapat menyuburkan korupsi. Untuk itu diperlukan pelurusan definisi “sah dan tidak sah” atau “halal dan haram” di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingatkan, bahwa semua tindakan yang merugikan orang lain dan keuangan negara adalah perbuatan tidak sah atau haram.

Di lain pihak, bagi anggota masyarakat, ada semacam nilai bahwa memberikan sesuatu kepada pejabat bukanlah perbuatan yang dilarang, baik pemberian itu diberikan sebelum atau sesudah urusannya dengan pejabat itu selesai. Sikap mental ini harus diubah. Perlu diingatkan, bahwa baik menurut hukum agama atau hukum nasional, orang yang menyuap atau disuap kedua-duanya juga salah.

Urusan Pribadi-Dinas Tercampur
Salah satu kelemahan oranag Indonesia, terutama pejabatnya, adalah kurang bisa membedakan urusan pribadi dan dinas. Antara keduanya sering tercampur, tidak ada batas yang jelas.

Sering, urusan pribadi dengan bangga diselesaikan dengan fasilitas dinas atau negara, tetapi agak jarang urusan dinas diselesaikan dengan biaya pribadi. Di berbagai daerah di seluruh Indonesia, banyak ditemukan rekening-rekening pribadi untuk menampung dana yang berasal anggaran kanator.

Contoh lain, pejabat sering menyelenggarakan pesta perkawinan yang merupakan urusan pribadi dengan menggunakan fasilitas dinas atau negara dan panitianya orang-orang yang menjadi bawahan di kantor. Bahkan undangan yang disebarkan pun sering berlebihan jumlahnya, sehingga timbul dugaan apakah ia benar-benar ikhlas mengundang atau juga ingin mencari keuntungan atau gengsi. Keadaan ini meluas, baik di bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dengan tercampurnya dua urusan ini, kerugian negara secara otomatis dan sistematis pasti selalu terjadi.

Sapu yang Kurang Bersih
Untuk melakukan pemberantasan korupsi, sudah tentu diperlukan aparatur pemerintahan, terutama penegak hukum, yang bersih. Menurut penilaian Transparansi Internasional, korupsi di Indonesia banyak terjadi di kalangan partai politik dan parlemen, dan di sektor penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sudah tentu, agak sulit memberantas korupsi dengan menggunakan sapu yang kurang bersih. Oleh karena aitu, pembersihan di sektor penegakan hukum haruslah menjadi prioritas utama. Di sini, harapan masyarakat banyak diberikan kepada KPK yang dianggap lebih memiliki integritas dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Untuk itu, KPK harus didukung sepenuhnya dan diberi kewenangan yanag lebih baik lagi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Misalnya, KPK yang selama ini tidak berwenang menyidik kasus tindak pidana pencucian uang, diberikan kewenangan untuk menyidik. Karena sebagian besar uang atau harta hasil korupsi hampir selalu di- laundering dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan asal usulnya.

Peranan Masyarakat
Keberhasilan pemberantasan korupsi banyak tergantung pada partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat sudah mengubah budayanya dan bersikap “antikorupsi” maka situasi ini sudah cukup kondusif untuk memberantas korupsi.

Dengan sikap demikian, diharapkan, masyarakat mau mencegah dan melaporkan korupsi yang terjadi. Untuk itu, mutlak diperlukan segera undang-undang perlindungan saksi dan pelapor untuk dapat membongkar kasus korupsi. Sayang sekali, perlindungan bagi “pelapor” ini belum termasuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

Partisipasi masyarakat juga dapat diberikan dalam bentuk “memboikot” setiap acara atau undangan dari pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Inilah hukuman masyarakat yang benar-benar efektif dan dirasakan para pelaku korupsi. Diharapkan juga, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, ide KPK untuk membentuk clearinghouse pemberantasan korupsi yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan akan sangat baik. Dengan clearinghouse ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tentang pemberantasan korupsi termasuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh para penegak hukum.

Untuk mengurangi angka korupsi, di samping upaya pencegahan dan pemberantasan, juga diperlukan perubahan budaya dan dukungan masyarakat luas. (*)

PENGANTAR ILMU HUKUM UNTUK AWAM

oleh

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH

Tulisan ini ditujukan kepada mereka yang bukan ahli hukum, yang awam hukum, untuk mengenal (ilmu) hukum lebih dekat secara sederhana. Hukum bagi awam pada umumnya, karena ketidak-tahuan atau kurang pengetahuan mereka dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.
Di dalam Negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia ini, diharapkan warga negaranya tahu hukum dan hak kewajibannya secara sederhana. Oleh karena itu dengan tulisan ini dicoba untuk menguraikan secara mudah dan ringkas tentang hukum.
Hukum itu berhubungan dengan manusia. Kalau tidak ada manusia, maka tidak akan ada hukum. Karena adanya manusialah maka ada hukum. Rasio adanya hukum adalah Conflict of human interest. Hukum itu ada karena ada konflik kepentingan,
Manusia itu mempunyai ego, mempunyai aku, mempunyai kepribadian atau rasa harga diri. Di dunia ini manusia berkuasa dan ingin menguasai lebih jauh dunia ini, baik dalam skala besar mapun kecil. Ia adalah pusat dari segala kegiatan kehidupan. Ia adalah subjek, bukan objek. Ia adalah penentu bukan alat. Oleh karena itu ia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, ia mempunyai kebutuhan. Sejak dulu sampai sekarang bahkan untuk waktu yang akan datang dan dimana-mana manusia mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak kecil sampai dewasa manusia membutuhkan kasih sayang ibu, membutuhkan minum, makan dan pakaian, membutuhkan sesuatu untuk dimiliki, membutuhkan sekolah, bekerja dan berkeluarga, bahkan pada waktu meninggalpun ia butuh untuk dimakamkan.
Akan tetapi sayangnya, kepentingan-kepentingannya itu sepanjang masa dimana mana selalu diganggu atau diancam oleh sesamanya, binatang buas atau alam disekelilingnya: kepentingan manusia diancam dan diganggu oleh pencurian, pembunuhan, perslingkuhan, serangan sekelompok kera liar dipemukiman, tsunami, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Itu semuanya selalu mengganggu dan mengancam kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan terhadap kepentingan-kepentingannya yang selalu terganggu itu. Manusia ingin hidup tenteram dan damai. Itu merupakan kepentingan atau kebutuannya.
Maka terciptalah kaedah sosial atau peraturan hidup yang melindungi kepentingan manusia dari gangguan yang mengancam kepentingannya itu. Ada empat kaedah sosial yang dapat dibagi menjadi dua kelompok kaedah sosial, yaitu kelompok kaedah sosial yang mempunyai aspek kehidupan pribadi, yaitu kaedah agama dan kaedah kesusilaan dan kelompok kaedah sosial yang mempunyai aspek kehidupan antar pribadi, yaitu kaedah sopan santun atau tata krama dan kaedah hukum.
Kaedah hukum mempunyai tujuan ketertiban masyarakat, agar jangan sampai ada manusia dan masyarakat menjadi korban kejahatan atau gangguan kepentingan. Jadi melindungi manusia dan masyarakatnya. Kecuali itu kaedah hukum ditujukan kepada sikap lahir pelakunya (manusianya) sebagai makhluk sosial. Apa yang ada di dalam batinnya tidak disentuh oleh hukum Adapun kaedah hukum itu berasal dari luar diri manusia secara teratur, secara terorganisir dan resmi, seperti dari lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan sebagainya. Ruang lingkup kaedah hukum bersifat nasional meliputi teritoir Negara, sedangkan daya kerjanya, kaedah hukum membebani manusia dengan hak dan kewajiban.

Jadi (peraturan) hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berupa kumpulan kaedah atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan dengan masyarakat atau Negara.
Dalam mengatur hubungan manusia antara lain dengan membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Hak itu memberi kenikmatan atau kebebasan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak dibagi menjadi hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda (objek hukum) yang dilindungi hukum dan mewajibkan orang lain untuk menghormatinya. Hak absolut berupa berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu benda yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan terhadap siapapun. Hak absolut dibagi lebih lanjut menjadi hak absolut kebendaan, hak absolut bukan kebendaan dan hak absolut sui generis. Hak relatif adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lain dengan perantaraan benda (objek hukum) dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak relatif mengatur hak seseorang untuk menagih atau menuntut.
Kewajiban merupakan pembatasan dan beban dalam melakukan sesuatu.

Dalam mengatur hubungan manusia kaedah hukum dapat bersifat mencegah (preventif) atau menindak dengan tegas (represif) ancaman atau gangguan kepentingan itu.
Oleh karena hukum itu tujuannya adalah ketertiban dan fungsinya adalah melindungi kepentingan manusia, maka harus dihayati, dilaksanakan, dijalankan dan ditegakkan.
Hukum harus dihayati, disadari bahwa hukum bukan hanya melindungi kepentingan saya saja tetapi juga melindugi kepentingan orang lain dan masyarakat.
Kesadaran hukum berarti juga, kesadaran bahwa hukum harus dilaksanakan, dijalankan, ditegakkan tidak boleh dilanggar dan pelanggarnya harus diberi sanksi.
Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara damai tanpa sengketa atau konflik, tetapi pelaksanaan hukum dapat juga terjadi dengan paksaan, yaitu apabila terjadi pelanggaran, sengketa atau konflik, yang berarti bahwa pelaksanaan hukum terjadi dengan penegakan hukum dengan paksaan, dengan kekuasaan. Ini tidak berarti bahwa hukum adalah kekuasaan. Hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan untuk dapat dilaksanakannya atau menegakannya. Hukum tanpa kekuasaan tidak ada artinya. Kekuasaan yang dapat memaksakan berlakunya hukum adalah polisi, jaksa, hakim.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kesadaran hukum itu ada pada diri setiap manusia, baik ia itu terpelajar atau bukan, tahu berlakuya suatu undang-undang atau tidak. Jadi kesadaran hukum bukan hanya ada pada sarjana hukum saja.

Akan tetapi sayangnya kesadaran hukum yang pada dasarnya ada pada setiap manusia itu tidak selalu disertai dengan kemauan untuk berbuat yang positif, untuk tidak melanggar hukum. Setiap orang tahu (meskipun tidak belajar hukum) bahwa mencuri itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, tetapi masih juga mencuri, membunuh dan sebagainya. Di dalam hukum dikenal suatu asas hukum yang berbunyi bahwa “ketidak tahuan akan hukum tidak merupakan alasan pemaaf.

Hukum mempunyai sumber hukum. Adapun yang disebut sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan hukumnya. Hukumnya atau kaedah hukumnya terdapat di dalam Undang-undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, atau putusan, traktat atau perjanjian internasional, doktrin dan perilaku atau perbuatan manusia.
Perlu diketahui bahwa sumber hukum mengenal hierarkhi atau kewerdaan, yang berarti bahwa sumber hukum mengenal tingkatan-tingkatan: ada yang tinggi kedudukannya, ada yang lebih rendah dan yang lebih rendah lagi dan seterusnya. Hierarkhi memungkin terjadinya konflik antara sumber hukum tersebut. Kalau terjadi konflik antara dua sumber hukum maka asasnya adalah bahwa sumber hukum yang lebih tinggilah yang harus dimenangkan atau didahulukan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan maka ada tiga lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lembaga legislatif bertugas membuat peraturan, lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan peraturan sedangkan lembaga yudikatif yang menyelenggarakan penegakan hukum apabila peraturan-peraturan tadi dilanggar.
Semoga uraian ringkas di atas bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Acuan
Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty

Minggu, 2008 Agustus 31

—oo0oo—

Profil Penulis

Nama         : TIARRAMON, SH, MH

Hp              : 08127531702

– Penulis sebagai pemilik blog ini, pekerjaan sehari-hari adalah  dosen dan pengacara. Blog ini berisi diantaranya tentang bahan-bahan kuliah yang diajarkan juga ada artikel baik artikel buah pikiran penulis maupun artikel orang lain yang penulis copy dari blog lain yang tujuannya adalah agar blog ini bermamfaat bagi mahasiswa maupun bagi pembaca. Adanya kritikan dan masukan dari pembaca dalam rangka pengembangan blog tentu sangat diharapkan. Trims.

UNAS, masih perlukah ?

UNAS atau ujian nasional bagi siswa bagaikan momok yang menakutkan. Kenapa tidak, gara-gara UNAS orang bisa gila, stres bahkan bunuh diri. Tapi bagi pemerintah UNAS adalah suatu keniscayaan karena dari UNASlah pemerintah dapat mengukur kualitas hasil pendidikan di negeri ini (standar nasional). UNASlah yang menentukan lulus dan tidak lulusnya siswa. Maka  wajarlah pemerintah tetap ngotot melaksanakan UNAS tahun ini walaupun Mahkamah Agung sudah melarangnya.

Persoalannnya adalah apakah benar hasil  UNAS yang tertulis dalam secarik kertas tersebut adalah jaminan kualitas siswa atau sebagai jaminan kualitas pendidikan di negeri ini. Menurut pendapat saya tidaklah demikian karena hasil UNAS diragukan kemurniannya. Hal ini terjadi karena :

  1. Banyak kasus setiap tahun guru-guru tertangkap mengerjakan soal UNAS
  2. Adanya  “tim sukses UNAS” beranggotakan guru-guru  di sekolah-sekolah tempat UNAS tersebut dilaksanakan, sehingga terkesan yang UNAS bukanlah siswa tapi guru. Hal ini menurut mereka  wajar saja karena guru-guru tersebut ikut bertanggungjawab atas keberhasilan siswanya dan mungkin  malu kepada kepala dinas jika siswanya banyak tidak lulus. Perbuatan guru seperti ini jelas tidak bermoral dan merusak moral generasi muda. Ingat pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Kalau gurunya yang ujian untuk apa ada istilah “ada guru, ada murid”, kalau toh guru dan murid sama-sama ujian. Tugas guru salah satunya menguji bukan ujian.
  3. Kegagalan memasuki perguruan tinggi negeri/swasta favorit. Karena ketika dites secara tertulis ia tidak mampu. Padahal hasil UNASnya luar biasa.

Berdasarkan hal diatas wajar saja terjadi karena standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah berat sekali. Sementara pemberlakuannya tidak dipilah-pilah. Berlaku nasional. Sementara juga sistem penddikan dan fasilitas untuk menunjang kualitas dan keberhasilan UNAS tidak merata dirasakan sekolah-sekolah di Indonesia, misalnya masih banyak sekolah yang kekurangan guru, fasilitas gedung dan buku yang belum dan sangat tidak memadai. Kondisi riil seperti ini jelas tidak akan mampu memenuhi target UNAS. Maka jelas ketidakadilan terjadi disini. Menurut saya UNAS harus dihapus, kalaupun diadakan tidaklah menjadi syarat utama kelulusan. Hanya salah satu syarat saja.  Jika pemerintah ingin menstandar kelulusan melalui UNAS, maka pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksana pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan UU, maka pemerintahan harus bertanggungjawab juga menstandar lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Anggaran 20 % yang dianggarkan di APBN/APBD benar-benar riil untuk kepentingan pendidikan baik fisik maupun non fisik. Jika pemerintah mampu menstandarkan maka akan didapat standar apapun yang diinginkan. Jika tidak ada standarisasi secara menyeluruh maka mustahil standar itu dapat diperoleh, yang ada justru ketidakadilan yang diperoleh akibat kebijakan yang salah dan latah. Ironis sekali.

Selanjutnya bagaimana menurut pendapat anda ? trims atas kementarnya !

Sekolah gratis atau sekolah bagi tidak mampu ?

Isu sekolah gratis, sering didengungkan terutama didaerah-daerah. Isu ini juga sering dipakai menjelang Pilkada. Tapi sayang implementasi tentang sekolah gratis kurang tepat sasaran terutama bagi masyarakat tidak mampu. Seharusnya sekolah gratis untuk ukuran negara Indonesia lebih tepat diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Bukan justru penyamarataan.  Pengertian sekolah gratis lebih pada digratiskannya fasilitas tertentu, misalnya pakaian, dll. Penggratisan ini pun berlaku bagi semua siswa tanpa kecuali apakah ia orang kaya atau miskin. Semua sama mendapatkan fasilitas gratis tersebut.

Menurut saya hal semacam diatas kurang setuju, saya lebih setuju istilah sekolah gratis diganti sekolah bagi  masyarakat tidak mampu yang fasilitasnya juga sama seperti tempat sekolahnya masyarakat yang mampu. Artinya  sekolah tidak mampu disini adalah suatu sekolah yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun daerah dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu berbentuk negeri maupun swasta, misalnya TK TIDAK MAMPU, SD TIDAK MAMPU, SMU/SMK TIDAK MAMPU.

Selama ini yang kita kenal adalah “sekolah bagi masyarakat mampu”, misalnya adanya sekolah PLUS/UNGGULAN yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih. Namun sayangnya sekolah jenis ini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mempunyai IQ diatas rata-rata. Padahal yang saya maksud sekolah tidak mampu disini adalah sepanjang memenuhi syarat sebagai orang yang tidak mampu apakah ia IQ rendah atau tinggi dapat bersekolah disini. Hal ini sebagai perwujudan amanah UUD RI 1945  pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (ayat 1, lihat juga pasal 28 c tentang HAM) dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (ayat 2). Untuk mewujudkan hal diatas pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan di pusat (APBN) dan didaerah (APBD) sebesar 20 % (ayat 4). Selanjutnya pasal 34 ayat 1 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara negara”.

Berdasarkan pasal diatas nampaklah persoalan pendidikan di negeri ini sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia adalah suatu hal yang serius sehingga dicantumkan dalam konstitusi negara (UUD RI 1945). Artinya jika amanah yang ada dalam UUD RI 1945 tidak dilaksanakan pemerintah berarti secara otomatis pemerintah telah melanggar konstitusi. Persoalannya adalah apakah benar pemerintah baik di pusat mamupun daerah sudah menganggar dana 20 % tersebut ? Kalau kita amati tidaklah demikian, karena masih banyak anak usia sekolah yang masih tidak bersekolah, jadi pengangguran, jadi pengemis, gelandangan, tukang semir sepatu, pemulung, bantu orang tua jadi buruh tani. Akibatnya banyak anak-anak terjerat kasus kriminalitas, yang seharusnya mereka sekolah justru dipenjara.

Adanya solusi istilah sekolah gratis, tidak menjamin mengatasi permasalahan anak diatas karena implementasi sekolah gratis kadang-kadang terjadi diskriminatif.  Untuk itu solusi yang tepat adalah pemerintah harus menginstruksikan kepada seluruh propinsi, kabupaten/kota wajib mempunyai sekolah dengan nama “SEKOLAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU”, yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu baik dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMK dan Perguruan Tinggi serta setiap tahun wajib menganggarkan 20 % dana pendidikan di APBD. Kita jangan malu dan takut dicap sebagai negara tidak mampu. Kalau memang itulah keadaannya. Pembangunan sekolah masyarakat tidak mampu tersebut dilakukan secara terpadu artinya dalam satu areal lahan dibangun TK, SD, SLTP/MTS, SMU/SMK, PT dengan dilengkapi   fasilitas yang memadai, misalnya sarana prasarana, pakaian, makan dan dengan tenaga pengajar yang kualifait karena soal tenaga pengajar di Indonesia sangat banyak karena masih banyak calon guru berkualitas yang masih nganggur (S.Pd/S.Ag), asal mereka digaji dengan pantas.  Yang lebih penting lagi adalah seluruh siswa diasramakan dalam sekolah tersebut sampai selesai sekolahnya, minimal sampai SMU.

Apakah hal diatas sebuah mimpi ? ya, tapi mimpi yang akan menjadi kenyataan sepanjang political will pemerintah bersungguh-sugguh ingin memajukan dan mencerdaskan bangsa ini dan bukan sekedar janji-janji politik menjelang Pilpres, Pilkada maupun, Pileg. Habis manis sepah dibuang. Kita yakin akan menjadi kenyataan karena negara kita ini adalah negara kaya SDA maupun SDM dan antara eksekutif dan legislatif tidak lagi gila kekuasaan. Mereka harus lebih fokus memikirkan bangsa ini. Tokoh dan segala elemen masyarakat bersatu. Maka dengan demikian terjawablah persoalan bangsa kita yang telah banyak mengalami krisis multi demensi.

Selanjutnya adanya sekolah masyarakat tidak mampu dalam implementasinya harus benar-benar diperhatikan, terutama syarat-syarat bagi yang dapat sekolah di sekolah tidak mampu tersebut yaitu :

  1. Calon siswa tersebut  mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kades ditandantangani diatas materai sebagai indikatornya dapat berupa pekerjaan orang tua, penghasilan orangt tua, dll
  2. Calon  siswa tersebut harus membuat pernyataan sebenar-sebenar bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu diatas materai
  3. Calon siswa tersebut harus membuat pernyataan bersedia untuk diasramakan dan mematuhi segala perturan yang ada
  4. Orang tua calon siswa harus membuat pernyataan bersedia diatas materai melepas anaknya sampai tamat sekolah minimal SMU.
  5. Dan lain-lain syarat yang akan ditentukan secara khusus.

Dengan adanya adalah SEKOLAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU, maka persoalan generasi muda yang rapuh akan terhindarkan, maka lahirlah generasi yang kuat dan tangguh karena kemiskinan dan kebodohan sudah diberantas. Tidak ada lagi anak gelandangan, anak mengemis, kejahatan anak. Akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang disegani di dunia, terutama negara-negara tetangga yang sering mengusik dan melecehkan bangsa kita.

Selanjutnya, apa pendapat saudara tentang SEKOLAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU ini ? Trims atas kementarnya !

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 94 pengikut lainnya.